NEWS UPDATE

123 Guru Honorer Di Ambon Mengajar Tanpa Gaji

Ilustrasi

SEBANYAK 123 tenaga guru honor daerah di Kota Ambon sudah empat bulan mengajar terhitung sejak Januari hingga April 2019, mereka tak bisa menerima upah atau gaji atas pengabdiannya.

Mereka yang tersebar di beberapa tingkatan, baik PAUD, TK, SD dan SMP yang diangkat oleh pemerintah Provinsi Maluku itu kini tidak bisa menerima gaji. 

Hal ini disebabkan karena pelimpahan kewenangan dari pemerintah provinsi ke kota, tidak disertai dengan jumlah guru honorer  itu kepada Pemerintah Kota Ambon.

Nasib 123 guru yang telah mengabdi itu mengambang karena berbagai upaya yang dilakukan untuk bisa menerima hasil daripada kewajiban yang dijalankan selama ini tidak membuahkan hasil.

Kini, mereka hanya berharap ada kebijakan dari Pemerintah Kota Ambon untuk bisa memberikan gaji atas kerja kerasnya dalam proses belajar mengajar.

“Kita sekarang sedang mencari solusi untuk 123 guru honor daerah yang diangkat oleh pemerintah provinsi,” ujar Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKSDM)  Kota Ambon,  Benny Selano usai rapat dengar pendapat bersama DPRD dan sejumlah guru honorer, Jumat 12 April 2019.

Kata dia, soal penyerahan 123 guru honorer  ini tentu harus dibicarakan dengan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Kota Ambon, karena ini menyangkut dengan kebijakan anggaran. Karena kalau menerima 123 orang itu tentu beresiko dengan pembiayaan gaji mereka yang diperkirakan Rp.1,5 miliar.

“APBD Kota Ambon sudah duduk, darimana lagi kita akan dapatkan anggaran itu untuk membatyar 123 orang itu. Oleh karena itu akan kita bicarakan dengan PPK Kota Ambon untuk mendapat pertimbangan selanjutnya,” terangnya.

Menurutnya, timbul masalah ini lantaran lemahnya koordinasi oleh pemerintah provinsi kapada pemerintah kota. Sebab, guru honorer ini diangkat oleh pemerintah provinsi tanpa sepengetahuan pemerintah kota. 

Sementara itu,  Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon, Fahmi Salatalohi, mengatakan, saat penyerahan kewenangan itu tidak disangkut pautkan dengan sejumlah guru honorer tersebut.

Kata Fahmi, para guru itu pikir ada penandatanganan MoU tentang pelimpahan kewenangan atas guru honorer itu kepada Kota Ambon, padahal tidak. 

“Yang ada hanya resume rapat atas pelimpahan kewenangan tingkatan pendidikan saja. Jadi tidak ada komitmen terkait guru honorer  itu,” ujar Fahmi 

Dia menyayangkan nasib sejumlah guru honorer yang telah diangkat oleh Pemerintah Provinsi tersebut. Tetapi, untuk menyelesaikan masalah guru honorer ini, tergantung daripada Walikota sebagai kepala daerah.

“Ada langkah positif yang diambil oleh DPRD Kota Ambon yang akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi untuk mencari solusi guna mengatasi masalah guru honorer yang ada ini,” tandasnya. (SAH)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top