Berita Utama

Pemkab Malteng Polisikan Anggota Dewan

RakyatMaluku.com – PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Maluku Tengah (Malteng) melalui kuasa hukumnya, Dani Nirahua SH., MH resmi mempolisikan Anggota DPRD Malteng Jaelani Tomagola, ke Polres setempat pada Rabu, kemarin.

Jaelani dila­porkan atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik kepada Pemkab Malteng terkait tuduhan peng­gunaan dana APBD tahun anggaran 2015, sebagaimana diberitakan media cetak dan media elektronik beberapa waktu lalu.

“Berdasarkan surat kuasa da­ri Pemkab Malteng yang ditan­data­ngani lang­sung oleh Sekda Malteng Rakib Sahubawa, maka pada Rabu kemarin kami resmi mempolisikan JT. Selanjutnya, kami akan menga­wal kasus ini hingga kasusnya disi­dangkan di pengadilan,” ucapnya, kepada wartawan, di ruang kerjanya, Jumat, 11 Mei 2018.

Dijelaskan, dalam pemberitaan pada media cetak dan media elektronik beberapa waktu lalu, JT mengatakan bahwa terdapat penggunaan dana APBD tahun 2015 yang seharusnya diperuntukan untuk pekerjaan proyek pembangunan sarana dan prasarana olahraga namun dihilangkan secara sepihak oleh Pemkab Malteng, tidaklah benar adanya.

Sebab, mata anggaran pekerjaan proyek pembangunan sarana dan prasarana olahraga itu telah dialihkan untuk pekerjaan proyek pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di SMAN 3 Masohi. Semua proses pentahapan peralihan itu, lanjut Nirahua, dilakukan bersama-sama antara eksekutif dan legislatif sesuai mekanisme dan ketentuan perundangan.

“Jadi, pembanguan SMA Negeri 3 Masohi itu ang­ga­rannya kurang, maka dialihkanlah anggaran proyek pembangunan sarana dan prasarana olahraga untuk per­cepatan proyek pembangunan SMA Negeri 3 Ma­sohi,” jelas Nirahua.

Ia mengungkapkan, seluruh kegiatan yang dila­kukan tercantum dalam ABPD. Termasuk proyek pem­bangunan sarana dan prasarana olahraga. Se­ba­gaimana dibukukan dalam Peraturan Pemkab Malteng Nomor 11 Tahun 2014, yang kemudian pen­jabarannya termuat dalam Peraturan Bupati Malteng Nomor 43 Tahun 2014. Kemudian dijabarkan juga dalam Perubahan APBD Nomor 03 tahun 2014 dan penjabarannya ada pada Peraturan Bupati Malteng Nomor 45 tahun 2015.

“Sebagai anggota DPRD wajar mengkritik, namun dalam kritikannya itu terkesan bahwa Pemda Malteng telah melakukan suatu perbuatan menyalahgunakan kewenangan untuk meraup keuntungan. Padahal, semua dilakukan sesuai mekanisme dirapatkan dan diputuskan di DPRD, sehingga keluarlah peraturan bupati. Soal JT tidak memiliki buku itu makalah internal DPRD,” ungkapnya. (RIO)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Populer

To Top