Berita Utama

Sebar Dokumen KPK Palsu, Polda Maluku Ditantang Tangkap Pelaku

– Lawan Politik SANTUN Dinilai Ketakutan

RakyatMaluku.com – LAWAN politik dari pasangan Petahana Said Assagaff – Anderias Rentanubun (SANTUN) nam­paknya mul­ai ketakutan menjelang pemi­lihan kepala daerah (pilkada) Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku yang akan berlangsung pada 27 Juni 2018. Bagaimana tidak, berbagai cara kotor mulai dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dengan menyebarkan berita hoax sebuah dokumen berlogo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui media sosial (medsos) WhatsApp dalam format file pdf.

Dalam dokumen yang terdiri dari dua halaman itu berisi 18 nama calon kepala daerah (cakada) yang disebut terlibat korupsi. Salah satu diantaranya tercatut nama Petahana Said Assagaff yang tertulis terlibat korupsi Pengadaan Asset Bank Maluku tahun 2015 senilai Rp 54 miliar. Sayangnya, dalam dokumen tersebut tidak ada kop resmi KPK.
“Dokumen KPK palsu itu disebarkan tak lain untuk mempengaruhi pemilih, khususnya di Maluku. Sehingga, kami melihat jelas ada rasa ketakutan oleh lawan politik SANTUN,” ujar Juru bicara (jubir) pasangan SANTUN, Hairudin Tuarita, kepada koran ini, tadi malam.

Untuk tidak memperkeruh suasana Pilkada di Maluku, Tuarita meminta pihak kepolisian daerah (Polda) Maluku agar dapat menindak tegas dengan memproses hukum oknum-oknum yang tidak bertanggung dalam menyebarluaskan berita hoax dokumen KPK itu di medsos.

“Pantauan kami di Medsos Facebook (FB) Group Informasi Maluku, ada salah satu akun atas nama Susi Bayu yang telah memposting informasi hoax (dokumen KPK). Untuk itu, kami minta Tim Cyber Crime Polda Maluku agar dapat bertindak cepat menangkap dan memproses hukum penyebar berita bohong itu,” pinta Tuarita.

“Dan siapapun yang turut membantu menyebarkan dokumen KPK palsu itu akan kami proses hukum. Sebab hal itu merupakan tindak pidana pencemaran nama baik terhadap seseorang, dalam hal ini tertuju pada Petahana Said Assgaaff. Dan sudah sangat jelas bahwa dokumen KPK yang beredar itu bukanlah berasal dari Lembaga KPK,” tambahnya.

Sementara itu diberitakan salah satu media online nasional, pihak KPK telah menegaskan dokumen itu bukan berasal dari KPK. “Bukan dari KPK,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo.

Hal senada juga ditegaskan Kabiro Humas KPK Febri Diansyah. Menurutnya, KPK tidak pernah mem­proses seseorang sebagai calon kepala daerah, melainkan sebagai individu yang terlibat korupsi.

“KPK tidak pernah memproses seseorang sebagai calon kepala daerah, hal tersebut sudah kami tegaskan, karena undang-undang mengatur kewenangan KPK memperoses penyelenggara negara,” ucap Febri.

Febri menambahkan, penetapan status tersangka akan diumumkan resmi melalui konferensi pers. Dia memastikan KPK tidak pernah mengeluarkan dokumen dalam bentuk Pdf.

“Jika KPK telah masuk proses penyidikan dan ada tersangka, maka hal tersebut akan diumumkan secara resmi melalui konferensi pers, bukan dengan dokumen pdf seperti itu yang pasti tidak benar,” jelasnya.

Sememtara itu Kuasa Hukum Said Assagaff, Fahri Bachmid, juga menegaskan bahwa informasi terkait KPK bakal menetapkan kliennya sebagai tersangka dugaan korupsi Pengadaan Asset Bank Maluku tahun 2015 senilai Rp 54 miliar sebagaimana termuat dalam dokumen KPK yang telah disebarluaskan di medsos merupakan informasi sesat alias hoax. Sebab, KPK tidak pernah menangani perkara Bank Maluku.

“Yang menangani perkara Bank Maluku adalah Kejak­saan Tinggi Maluku. Dan dalam perkara itu sendiri sudah ada pihak-pihak yang dihukum dengan variasi hukuman. Kemudian satu hal yang harus diketahui bahwa Gubernur maluku dalam kapasitasnya sebagai PSP Bank Maluku tidak pernah terlibat sama sekali, sebagaimana fakta meteril yang terungkap dalam persidangan dan terkonfirmasi melalui putusan Pengadilan Tipikor Ambon,” tandas Fahri.
Ia menilai, informasi sesat yang muncul di musim Pilkada tak lain untuk menjatuhkan nama baik lawan politiknya yang telah mendapat tingkat popularitas dan elektabilitas tertinggi berdasarkan hasil survei.

“Biasalah ini kan musim Pilkada, jadi banyak pihak yang sengaja kembangkan isu-isu sesat seperti itu. Sayangnya, publik maluku telah cerdas dalam melihat hal-hal semacam itu,” katanya.

Ia menjelaskan, perkara korupsi Bank Maluku ada­lah kasus yang ditanganinya sebagai kuasa hukum dari terdakwa Idris Rolobessy saat itu. Dan sepanjang alur pembuktian yang berlangsung dalam persi­dangan Tipikor Ambon atas terdakwa Idris Rolobessy, terdakwa Pedro Tantua dan terdakwa Heince Abraham Toisuta, duduk persoalannya telah jelas.

“Konstruksi perkara itu sangat terang benderang aspek hukum dan peran pihak-pihak berdasarkan peristiwa materilnya, jadi sama sekali tidak ada hubungannya dengan gubernur sebagai Pemegang Saham Pengendali (PSP) dalam PT. Bank Maluku-Maluku Utara, karena gubernur tidak berwenang pada tingkat teknis operasionalnya, termasuk urusan pembelian lahan dan gedung untuk membuka kantor cabang Surabya, itu kebijakan teknis yang sifatnya pada level jajaran direksi dan seterusnya,” jelas Fahri. (RIO)

==========
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Populer

To Top