Berita Utama

Dinilai Arogan, Ramly Umasugi Dilaporkan Wakilnya Ke Mendagri

Ramly Umasugi

RakyatMaluku.com – WAKIL Bupati Buru Amustafa Besan melalui kuasa hukumnya, Henry S. Lusikooy, SH.,MH dan Abdul Basir Rumagia, SH, resmi melaporkan Bupati Buru Ramly Umasugi ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, atas tindakan arogansi dan diskriminasi.

Menurut Lusikooy, atas perlakuan Bupati Buru Ramly Umasugi ter­hadap wakilnya Amustafa Besan se­­jak dua bulan terakhir ini, meng­aki­batkan perpecahan di tubuh bi­rok­rasi Pemerintah Kabupaten (Pem­­­kab) Bu­ru serta perpecahan di­ te­ngah-tengah mas­yarakat Kabupaten Buru.

“Demi penyelamatan persatuan bi­rokrasi untuk kesejahteraan mas­yarakat Pulau Buru kedepannya, maka Senin 23 Juli 2018, kemarin, kami selaku Tim Kuasa Hukum Wa­kil Bupati Buru Amustafa Besan, telah menyurati Mendagri RI dan tembusan laporan tersebut diberikan kepada DPR RI, Presiden RI dan pihak-pihak pemangku kepentingan lainnya,” ujar Lusikooy, dalam jumpa pers, di Hotel Manise Kota Ambon, Selasa, 24 Juli 2018.

Dijelaskan, tindakan arogansi dan diskriminasi yang dilakukan sejak dua bulan terakhir itu diantaranya, Bupati Buru Ramly Umasugi tidak memberikan ruang kepada wakilnya Amustafa Besan, baik dalam memberikan saran untuk pengambilan keputusan dan kebijakan pemerintah daerah maupun dalam membina dan mengelola pemerintahan, birokrasi serta keuangan daerah Kabupaten Buru, terlebih pada tugas pengawasan terhadap struktur dan kinerja aparatur Pemkab Buru.

“Bupati Buru Ramly Umasugi ini tidak memiliki etika sebagai pejabat pemerintah dan pejabat publik, karena yang bersangkutan melarang atau mengajak kalangan birokrasi untuk tidak meli­batkan Wakil Bupati Buru dalam tugas-tugas peme­rintahan, pembangunan dan kegiatan sosial kemasyarakatan,” jelasnya.

Selain itu, Bupati Buru Ramly Umasugi juga diduga memprovokasi para pejabat pemerintahan dan birokrasi di kalangan Pemkab Buru mulai dari Pejabat Eselon II sampai dengan staf biasa untuk tidak boleh memberikan laporan dalam bentuk apapun kepada Wakil Bupati Buru.

Akibatnya Wakil Bupati Buru hingga saat ini tidak dapat bekerja sama untuk membangun kebersamaan dalam melayani dan mengutamakan kepentingan masyarakat banyak di Kabupaten Buru.

“Para ASN di Pemkab Buru, mulai dari Pimpinan OPD sampai staf biasa, 90 persen takut berkoordinasi atau tidak mau melaporkan kegiatan pemerintahan kepada Wakil Bupati Buru, karena jika diketahui oleh Bupati Buru, maka resikonya adalah ASN yang melaporkan itu akan dicopot dari jabatannya atau dimutasikan,” beber Lusikooy.

Bupati Buru juga diduga telah memerintahkan kepada Sekda Buru, Assisten 1 dan Assisten 3 untuk menghambat hak keuangan Wakil Bupati Buru, baik hak keuangan untuk kerumahtanggaan maupun hak keuangan untuk operasional. Buktinya, sampai saat ini, hak keuangan Wakil Kepala Daerah ditunda-tunda pencairannya.

“Tindakan Bupati Buru terhadap wakilnya yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku itu, kiranya harus diberikan sanksi, baik sanksi administratif, sanksi etika, saksi hukum sesuai dengan aturan hukum pidana yang berlaku berdasarkan fakta-fakta yang terjadi,” tan­das­nya. (RIO)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Populer

To Top