NEWS UPDATE

Jaksa Eksekusi Koruptor Kredit Macet Bank Maluku Ke Lapas

RakyatMaluku.com – TIM Eksekusi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku melakukan eksekusi terhadap Matheus Adrianus Matitaputty alias Buce, terpidana korupsi kredit macet pada PT Bank Maluku-Maluku Utara (Malut) tahun 2006 senilai Rp 4 miliar, ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II.A Ambon, Rabu, 25 Juli 2018.

Menurut Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Maluku Samy Sapulette, terpidana Matheus Adrianus Matitaputty alias Buce dieksekusi berda­sarkan perintah putusan Mahkamah Agung (MA) RI Nomor : 2120 K/Pid.sus/2017 tanggal 21 Maret 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkrach).

“Hari ini (kemarin, red), sekitar pukul 11.00 Wit, terpidana Matheus Adrianus Matitaputty alias Buce resmi dieksekusi oleh Tim Eksekusi Kejati Maluku ke Lapas Kelas II.A Ambon guna mempertanggung jawabkan perbuatannya, sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan MA,” ucap Samy, kepada wartawan, di ruang kerjanya.

Dijelaskan, dalam putusan MA, terpidana Matheus Adrianus Matitaputty dijatuhi hukuman pidana penjara selama delapan tahun, dan membayar denda sebesar Rp 500 juta subsidair delapan bulan kurungan. Sebab, perbuatan terpidana itu terbukti bersalah melanggar Pasal 2 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

“Putusan MA ini menolak permohonan kasasi terpidana Matheus Adrianus Matitaputty, serta memperbaiki putusan Pengadilan Tipikor Ambon dan putusan Pengadilan Tinggi Ambon,” jelas Samy.

Sebelumny, Pengadilan Tipikor Ambon men­jatuhkan hukuman pidana penjara kepada terpidana Matheus Adrianus Matitaputty selama lima tahun, dan membayar denda sebesar Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan. Tak terima dengan putusan tersebut, terpidana kemudian mengajukan upaya hukum Banding.

Sayangnya, bukannya bebas dari jeratan hukum, hukuman untuk terpidana malah diperberat oleh Pengadilan Tinggi Ambon. Dalam putusan Banding itu, terpidan Matheus Adrianus Matitaputty dijatuhi hukuman lima tahun lima bulan (5,5) penjara, dan membayar denda sebesar Rp 200 juta subsider lima bulan kurungan. Masih tak puas dengan penegakkan hukum di tingkat Pengadilan Tinggi Ambon, terpidana Matheus Adrianus Matitaputty mengajukan upaya hukum kasasi. Namun hukuman untuk terpidana ini kembali diperberat oleh MA RI menjadi delapan tahun penjara.

Untuk diketahui, pada tahun 2006 Direktur PT. Nusa Ina Pratama Jusuf Rumatoras (DPO) mengajukan permohonan kredit modal kerja pembangunan KPR Poka Grand Palace lewat surat permohonan nomor 99/ABN/NIP/200 tanggal 22 Maret 2006 ditujukan kepada pimpinan PT.Bank Maluku cabang utama Ambon sebesar Rp 4 miliar.

Jusuf kemudian melakukan wawancara dengan Eric Matitaputty (terpidana dalam kasus ini) selaku analis kredit dan mengatakan bahwa dana kredit bagi PT. NIP diperlukan segera mungkin untuk membangun perumahan Pemprov Maluku di kawasan Poka guna menanggulangi korban kerusuhan atau bencana sosial Ambon yang tidak memiliki rumah.

Dalam mengajukan permohonan kredit, Jusuf melampirkan sejumlah dokumen diantaranya IMB 648.3.1240 tanggal 26 Oktober 2005 atas nama Pemprov Maluku dan Wali Kota Ambon sebanyak 137 unit KPR tipe 75, 54, serta tipe 43, namun IMB tersebut buka atas nama PT. NIP. Kemudian Jusuf mengajukan surat perjanjian kerjasama pemprov dengan PT. NIP, surat persetujuan DPRD Maluku tanggal 5 Agustus 2005, surat ukur tanah, dan sejumlah dokumen lainnya.

“Jusuf Rumatoras juga menggunakan sertifikat hak pakai nomor 02 atas nama Pemprov Maluku sebagai jaminan tambahan dalam permohonan kredit dan berjanji kepada terdakwa Erik Matutaputty bahwa dalam waktu dekat akan diserahkan sertifikat hak guna bangunan,” kata Jaksa dalam dakwaanya.

Kemudian Jusuf bekerjasama dengan Eric selaku analis kredit sehingga pada saat melakukan kunjungan nasabah tanggal 2 April 2007, Eric merekayasa berita acara kunjungan nasabah. Bukti kepemilikan atas jaminan tambahan dica­tat dengan status SHGB atas nama PT. NIP milik Jusuf, padahal kenyataannya status tanah seluas 18.220 meter persegi itu masih sebatas hak pakai dan pemiliknya adalah Pemprov Maluku.

Permohonan kredit ini akhirnya disetujui ter­pidana Matheus Adrianus Matitaputty selaku kepala cabang utama pada 30 April 2007, dan sampai akhir tahun 2008, Jusuf belum mengembalikan pin­jaman tersebut.

Jusuf juga mengajukan permohonan per­panjangan waktu pengembalian kredit, namun sampai saat ini yang dikembalikan hanya sebesar Rp 300 juta. Markus Fangohoy (terpidana dalam kasus ini) juga berperan membantu Jusuf dengan cara menerbitkan dokumen pengusulan kredit untuk perpanjangan waktu kredit bagi PT. NIP selama satu tahun tanpa dasar jaminan yang jelas. (RIO)

------ ======================

Berita Populer

To Top