Ambonesia

Catatan Pengawasan Bawaslu Kota Ambon, Bacaleg Terancam Pidana Jika Tetap Pasang APK

M.J. Latuconsina

BAKAL calon anggota legislatif (Bacaleg) DPD, DPR, DPRD Provinsi Maluku, dan DPRD Kota Ambon, yang me-
masang alat peraga kampanye (APK) sebelum tahapan kampanye berlangsung pada wilayah administratif Kota Ambon terancam dipidana.

DENGAN pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun, dan denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Pa­salnya pemasangan APK hanya diper­bolehkan pada tahapan kampanye, yang berlangsung sejak 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019 mendatang.

Hal ini sebagamana kententuan Undang-Undang Pemilihan Umum (Pemilu) Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 492, yang berbunyi setiap orang dengan sengaja melakukan kampanye Pemilu dilaur jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap peserta Pemilu sebagimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun, dan denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

“Sebelum sampai ketahap pemberian sanksi pidana dan denda kepada para bacaleg DPD, DPR, DPRD Provinsi Maluku, dan DPRD Kota Ambon, Bawaslu Kota Ambon telah memberikan peri­ngatan dini kepada para bacaleg sejak Sabtu 25/08 lalu. Selanjutnya, akan ditindaklanjuti dengan pembersihan APK liar para bakal caleg dalam bentuk spanduk, baliho, dan billboard oleh Bawaslu Kota Ambon, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) se Kota Ambon bersama dengan Satuan Polisi Pamong Pradja (Satpol PP) Kota Ambon.” Demikian pendapat Ketua Bawaslu Kota Ambon, M. Jen. Latuconsina, S.IP, MA kepada Rakyat Maluku, di Ambon pada Selasa 28 Agustus 2018, kemarin.

“Pemasangan APK baru diperbolehkan kepada calon anggota legislative (Caleg), pada saat masa kampanye yang berlangsung sejak 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019 mendatang. Hal ini sesuai dengan ketantuan yang diatur dalam Pasal 1 ayat 23 Peraturan Komisi Pemiliham Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019”paparnya.

Menurutnya, agar tidak terjadi kesalapahaman yang dapat berujung pada pemberian sanksi pidana serta denda kepada para bacaleg tersebut, maka diharapkan kepada bacaleg DPD, DPR, DPRD Provinsi Maluku, dan DPRD Kota Ambon agar tidak memasang APK dalam bentuk spanduk, baliho, dan billboard pada wilayah administratif Kota Ambon sebelum tahapan kampanye tiba.

“Kami kira sudah jelas bahwa, pemasangan APK baru diperbolehkan kepada bacaleg tatkala mereka sudah resmi menjadi caleg, pada masa kampanye yang berlangsung sejak 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019 mendatang. Hal ini akan diikuti dengan pengaturan zona pemasangan APK yang akan diatur oleh KPU Provinsi Maluku, dan KPU Kota Ambon atas persetuan Pemerintah Daerah setempat,” jelasnya. (RM)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Populer

To Top