Berita Utama

KPK Periksa Bupati SBT Hampir Dua Jam

RakyatMaluku.com – TIM Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan peme­riksaan terhadap Bupati Seram Bagian Timur (SBT) Provinsi Maluku Abdul Mukti Keliobas, sebagai saksi dalam kasus korupsi suap usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN-P tahun anggaran 2018, di ruang Pidana Khusus (Pidsus), lantai II, Gedung KPK, Senin, 20 Agustus 2018.

Menurut Pengacara Abdul Mukti Keliobas, Fahri Bachmid,S.H.,M.H, klien­nya diperiksa untuk melengkapi berkas perkara tersangka Yaya Purnomo selaku Kepala Seksi Pe­ngembangan Pendanaan Kawasan Peru­mahan dan Pemukiman Pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, ditahap penyidikan.

“Ia benar, hari ini (kemarin, red) pemeriksaan terhadap Bupati SBT Abdul Mukti Keliobas dalam ka­pa­sitasnya sebagai saksi telah berjalan lancar. Semua kebutuhan akan informasi yang diperlukan Penyidik KPK telah diberikan secara gamblang dan jelas oleh Bupati. Prinsipnya Bupati akan selalu kooperatif terhadap KPK demi kelancaran proses penyidikan perkara ini,” tutur Fahri, saat dikonfirmasi koran ini, via selulernya.

Ditanya hasil pemeriksaan yang berlangsung selama hampir dua jam, sejak pukul 10.00 – 11.30 Wib, Fahri enggan membeberkannya. Menurutnya, hal tersebut merupakan domain Penyidik KPK yang tidak dapat dicampuri oleh siapapun.

“Mengenai detail hasil pemeriksaan tidak dapat kami sampaikan karna hal tersebut telah masuk pada ranah teknis penyidikan, dan hal itu tentu merupakan domain Penyidik KPK yang tidak dapat kami cam­puri. Prinsipnya kami sangat menghargai serta meng­hormati setiap tahapan dan proses penyidikan yang dilakukan KPK,” kata Fahri
“Dan kedepannya jika Penyidik KPK masih berke­pen­tingan untuk meminta keterangan tambahan, maka Bupati akan kooperatif serta siap menghadap dan memberikan keterangan dimaksud,” tambahnya.

Dalam perkara ini perbuatan tersangka Yaya Purnomo sebagaimana diatur dan diancam pidana penjara dalam ketentuan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 KUHPidana. (RIO)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Populer

To Top