Berita Utama

40 Anggota Tidak “Patuh” KPK Datangi DPRD Maluku

RakyatMaluku.com – SEBANYAK tiga staf dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambangi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku, Selasa 4 September 2018.

Setelah tiba pukul 13.00 WIT tiga utusan KPK yang dipimpin langsung Andika sebagai Spesialis Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Ne­gara (LHKPN) kemudian menuju ruang Ketua DPRD Provinsi Maluku yang berada di lantai dua dan melakukan pembicaraan selama beberapa menit. Bersama ketua DPRD Provinsi Maluku, tiga staf KPK kemudian menuju lantai lima kantor DPRD Provinsi Maluku yang sudah dipenuhi seluruh anggota DPRD Provinsi Maluku dan staf Kesektariatan DPRD Provinsi Maluku.

Pantauan Rakyat Maluku, pertemuan terbuka antara staf KPK dan para wakil rakyat berlangsung selama dua jam.
Usai pertemuan, Andika staf KPK Spesialis Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN menyatakan, setelah pertemuan dengan DPRD Provinsi Maluku, KPK akan mendatangi DPRD di 11 Kabupaten/Kota lainnya.

Tujuannya untuk menjelaskan ulang tentang sistem terbaru pendaftaran dan pelaporan LHKPN kepada para wakil rakyat di Maluku, mengingat dari data KPK, para wakil rakyat di Provinsi Maluku termasuk dalam katagori sangat rendah dalam mematuhi kewajiban mereka untuk mendaftarkan kekayaan mereka kepada KPK.

Secara nasional, kepatuhan pejabat negara di Provinsi Maluku, Provinsi Papua dan Papua Barat untuk melaporkan kekayaan melalui sistem LHKPN ke KPK sangat rendah, dibawa 5 persen.

“Kami datang ke sini (DPRD Maluku), karena kepatuhan DPRD terhadap LHKPN masih rendah, yang terdata di kami (KPK) ada 43 orang tapi yang patuh hanya 3,” kata Andika kepada wartawan.

Sesuai dengan aturan yang berlaku, setiap pejabat negara wajib melaporkan kekayaan mereka kepada KPK setiap tahunnya, namun rata-rata para wakil rakyat di Maluku dari tingkat kabupaten/kota hingga level provinsi jarang sekali melaporkan kekayaan mereka ke KPK secara kontinyu. Andika menjelaskan, mekanisme pendaftaran LHKPN saat ini telah dipermudah, yang dibutuhkan hanya beberapa dokumen yang ada kaitannya dengan perbankan saja, semnatar dokumen tanah, kenadraan tidak dibutuhkan lagi.

“Jadi sudah kami permudah dengan sistem elektronik, sebenarnya tidak sulit, hanya dibutuhkan kemauan saja,” kata Andika.

Di kesempatan itu, Andika kembali mengingatkan para wakil rakyat untuk segera memenuhi kewajiban mereka sebelum akhir tahun 2018, jika tidak ada yang memperbaiki laporan mereka, maka KPK akan mengumumkan kepada publik siapa saja yang tidak patuh, sehingga publik dapat memberikan penilaian dan menghukum para wakil rakyat mereka sendiri.

“Jika sampai tahun 2018 tidak ada yang melapor maka kami anggap hanya tiga saja, dan sanksi yang akan diberikan kepada para anggota dewan yang tidak patuh menyampaikan LHKPN adalah atasan langsung, siapa kah itu, ya rakyat, “ tuturnya.

Ketua DPRD Provinsi Maluku Edwin Huwae menambahkan, problem yang dihadapi para wakil rakyat memang sama persis, bukan hanya di tingkat provinsi tapi juga di kabupaten/kota.

Rata-rata mengklaim menemui kendala, dian­taranya kelengkapan dokumen, sehingga banyak yang perlu mengulang kembali pendaftaran LHKPN.

“Di tingkat provinsi baru tiga yang terupdate, saya, Ibu Ela Latukaisupy dan Pak Semy Letalay, ada teman-teman anggota DPRD yang pernah melaporkan tapi memang tidaklah mudah, namun dengan sistem elektronik saat ini diharapkan semua dapat melaporkan LHKPN,” singkat Edwin. (ARI)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Populer

To Top