Berita Utama

5.136 Personil Di Maluku Amankan Pilpres

Gubernur Maluku Said Assagaff, bersama Kapolda Maluku Irjen Pol Royke Lumowa, melakukan pemeriksaan pasukan saat Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata Siwalima dalam rangka pengamanan Pemilu tahun 2019 di Lapangan Upacara Polda Maluku Tantui, Rabu 19 September 2018. (Foto: Mohas Amir/RakyatMaluku))

RakyatMaluku.com – GUBERNUR Maluku, Said Assagaff menjadi inspektur pada apel upa­cara Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata 2018, yang digelar jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Maluku, di Lapangan Upacara Polda Maluku, Kawasan Tantui Ambon, Rabu 19 September 2018.

Pada kesempatan tersebut, Assagaff menyam­paikan amanat ter­­­tulis dari Kepala Kepolisian (Ka­polri) Jend. Pol. Tito Karnavian. Me­­nurut Kapolri, apel gelar pasukan dalam rangka pengamanan Pemilu Tahun 2019, ber­tujuan untuk mengecek kesiapan personel, sarana dan prasarana sebelum diterjunkan untuk melaksanakan pengamanan.

“Dengan demikian, Pemilu Tahun 2019 akan da­pat terselenggara dengan aman, lancar, dan damai,” tandasnya.

Dia katakan, Pemolisian di era demokrasi ber­tum­pu pada upaya untuk meraih kepercayaan pub­lik selaku pemegang kekuasaan tertinggi negara. Hal ter­sebut, lanjut Kapolri, diwujudkan antara lain de­ngan penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap nilai-nilai HAM, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Pemolisian di era demokrasi juga diwujudkan dengan adanya jaminan keamanan dalam penye­lengga­ran berbagai agenda demokrasi, seperti pen­yampaian pendapat dimuka umum, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, serta jaminan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan langsung oleh pub­l­ik guna memilih kepala daerah, anggota legislative, ser­ta pemilihan presiden dan wakil presiden,” pa­parnya.

Pemilu Tahun 2019, disebut Kapolri, memiliki kompleksitas kerawanan dan karakteristik yang khas, karena untuk pertama kalinya Pileg dan Pilpres akan dilaksanakan secara serentak dengan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4 persen.

“Kondisi ini akan menuntut pada adanya upa­ya maksimal dari masing-masing partai politik dalam berkompetisi secara ketat untuk meraih suara sebanyak-banyaknya, tidak hanya untuk meme­nangkan Pileg dan Pilpres, namum juga agar bisa tetap bertahan atau survive,” terangnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam kacamata Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas), menurut Kapolri, peningkatan intensitas kegiatan politik ini tentunya dapat memunculkan potensi kerawanan di bidang keamanan, di antaranya yang cukup menjadi perhatian bagi Polri dalah pe­manfaatan politik identitas, penyebaran isu-isu yang dapat memecah belah persatuan bangsa, serta penyebaran hoax dan hate speech, yang berpotensi menimbulkan konflik sosial di tengah-tengah kehi­dupan bermasyarakat.

Untuk itulah, lanjut dia, Polri dibantu dengan unsur TNI dan stakeholders terkait lainnya, menggelar Operasi Kepolisian Terpusat dengan sandi “Mantap Brata 2018”, yang dilaksanakan selama 397 hari, terhitung mulai tanggal 20 September 2018 sampai dengan 21 Oktober 2019 diseluruh wilayah Indonesia dengan melibatkan 272.886 personal Polri.

Lebih jauh dia katakan, operasi yang diseleng­ga­rakan ini mengedepankan kegiatan preemtif dan preventif, yang didukung kegiatan intelejen, pene­gakan hukum, kuratif, dan rehabilitasi melalui penggelaran fungsi-fungsi kepolisian dalam bentuk satuan tugas tingkat pusat, tingkat daerah, dan tingkat Polres. Selaku Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kapolri menekankan, bahwa Polri berkomitmen untuk terus bekerja keras guna menjamin penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 agar dapat berjalan dengan aman, lancar, dan damai.

“Berbagai potensi kerawanan telah dipetakan untuk dilakukan upaya penanganan secara profesional dan berkelanjutan, selain itu, keberhasilan Polri, TNI dan seluruh elemen dalam pengamanan Pemilu Tahun 2014 serta Pilkada Serentak Tahun 2015, 2017 dan 2018, menjadi salah satu referensi penting dalam pengamanan Pemilu Tahun 2019,” tegasnya.

Untuk itu Kapolri memberi penekanan terhadap beberapa hal untuk dipedomani dan dilaksanakan yakni, Perkuat soliditas dan sinergisitas TNI dan Polri guna mewujudkan pemilu yang aman, lancar, dan damai.

“Menjaga netralitas Polri dan TNI serta hindari tindakan yang dapat mencederai netralitas TNI dan Polri dalam penyelenggaraan setiap tahapan pemilu,” jelasnya.

Selanjutnya, sebut dia, kedepankan langkah pro­aktif dengan mengoptimalkan deteksi dini guna menge­tahui dinamika yang berkembang untuk selan­jutnya dilaksanakan upayah pencegahan dan penenganan secara dini, dorong seluruh elemen KPU, Bawaslu, Caleg, Parpol dan masa penduduknya, Pemda, Media, Tokoh Masyarakat, serta Pengawas Pemilu Independen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diemban sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Masih kata Kapolri, gelorakan deklarasi Pe­milu Damai di masing-masing wilayah dengan meng­ikutsertakan elemen–elemen yang terlibat da­lam penyelenggaraan pemilu, susun rencana penga­manan secara detail dan laksanakan latihan pada setiap tahapan pengamanan, termasuk dalam menghadapi situasi kontinjensi.

“Serta lakukan penegakan hukum secara pro­fesional dan proporsional, baik terhadap dugaan tindak pidana pemilu yang diselenggarakan melalui sentra gakkumdu, maupun potensi pelanggaran.

“Serta lakukan penegakan hukum secara pro­fesional dan proporsional, baik terhadap dugaan tindak pidana pemilu yang diselenggarakan melalui sentra gakkumdu, maupun potensi pelanggaran hukum lainya, guna menjamin stabilitas kamtibmas yang kondusif,” tandas Kapolri.

Khusus untuk Maluku saja, ungkap Kapolda Irjen Pol Royke Lomowa, sebanyak 5.136 personil akan terjun dilapangan guna pengaman pilpres. Sedankan untuk tingkat kerawanan di daerah ini, secara tegas dimentahkan olehnya. Bagi dia, seluruh kawasan di Maluku ini aman dan nyaman.

“Kita aman-aman saja. Masyarakat Maluku baik semua. TNI-Polri juga siap amankan pemilu 2019,” singkatnya. (YAS)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Populer

To Top