Berita Utama

Diduga Sekretaris BPBD SBT Atur Fee Proyek Rp15 Miliar

RakyatMaluku.com – PEMERINTAH pusat telah mengucurkan anggaran sebesar Rp15 miliar lebih untuk pembangunan pengaman bibir pantai di Keca­matan Pulau Gorom, melalui pos anggaran Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2018.

Namun sebelum proyek ini diker­jakan, Sekretaris BPBD Kabupaten SBT Usman Keliobas diduga meng­umpulkan para raja, kontraktor peme­nang tender, termasuk salah satu oknum jaksa untuk mem­bi­carakan tehnis pekerjaan serta mendiskusikan mekanisme pem­bagian fee proyek kepada pihak-pihak tertentu termasuk oknum jaksa di SBT.

Sesuai rekaman pertemuan yang diterima redaksi Rakyat Maluku, Sek­­retaris BPBD SBT Usman Keliobas yang menggunakan setelan baju kokoh putih kopiah hitam diduga sebagai pemimpin rapat serta salah satu perempuan yang konon disebut PPK, pertemuan ber­langsung pada malam hari dan kuat dugaan diadakan di rumah Sekretaris BPBD.

Dalam rekaman berdurasi 10 menit itu, Sek­retaris BPBD Usman Keliobas terlihat berapi-api menjelaskan tentang seluk beluk hingga turunnya proyek APBN ke Pulau Gorom, Kecamatan Werinama, Seram Timur, Kecamatan Bula, Se­ram Timur Watubela, dalam bentuk 13 paket penger­jaan rekontruksi bangunan pengaman pantai dan satu proyek untuk pembangunan gedung kantor BPBD SBT.

Sekretaris BPBD Usman Keliobas bahkan menyebut jika sebelum proyek ini berhasil masuk ke BPBD Seram Bagian Timur ada upaya keras dari salah satu calo yang disebut bernama Lutfy.

“ Selanjutnya dipertemuan yang lalu kita pernah bicara, bahwa proyek ini dilink pusat, dia tidak turun begitu saja. Orang sering bilang belanja proyek di pusat, uang kecil beli uang besar di pusat, ini salah satunya. Nah, ada bapak kita yang melobi itu, nah pelakunya itu ada bapak kita ni. Awalnya mereka minta 10 persen, turun turun sampai dapat 7 persen, saya sudah bicara ada bapak jaksa, sedikitpun kita di BPBD sudah tau, makanya akan dibikin akta notaris, jika penyerahan ke sana, biarkan saja Pak Lutfy yang serahkan ke atas,” kata Usman kepada para peserta pertemuan.

Sehingga sebagai tanda jasa, perlu untuk menyisihkan 7 persen kepada Lutfy selaku orang yang sangat berjasa sehingga proyek tersebut dapat dipercayakan kepada BPBD SBT.

Masih dalam rekaman tersebut, Usman Keliobas diduga mengarahkan para kepala desa dan kontraktor untuk ikut menandatangani berkas acara berlabel akta notaris yang berisikan poin kesediaan memberikan fee 7 persen kepada Lutfy.

Namun beberapa kepala desa dari Gorom, sempat menolaknya dan mereka meminta yang berhak menjadi saksi dalam penyerahan itu jaksa bukanlah mereka. Akan tetapi Usman beralibi Jaksa tidak bisa menjadi saksi dalam penyerahan atau menandatanganinya.

“Itu berarti kamong (kalian) sama saja melaporkan Jaksa dan Lutfy. Ini istilahnya bukan gratifikasi,” ujar Usman Keliobas.

Anehnya lagi, satu paket proyek itu di ang­garkan satu miliar lebih, namun Usman telah mengatur harga pekerjaan hingga pemasangan cincin pengaman pantai yang hanya dipatok Rp.75 ribu per cincin. Jika dikalikan panjang pekerjaan 100 meter, maka para pekerja pengaman pantai yang didatangkan dari luar Seram Bagian Timur akan mendapatkan Rp.105 juta.

“Rumah disediakan saja, ada salah satu bas yang sudah nego pembuatan cincin, dan hasilnya disepakati Rp.75 ribu, itu sudah termasuk biaya pasang dan buat cincin,” kata Usman.

Pada kesempatan itu, Usman tetap bersih keras agar pekerjaan proyek pengaman pantai di Kecamatan Gorom dikerjakan pekerja dari luar, bukan penduduk setempat, dia beralasan warga dimana proyek itu ada, belum mengetahui secara tehnis pembuatan dan pemesangan cincin, ditakutkan kemudian ketika dikerjakan asal-asalan BPBD akan kehilangan muka. Maka dibutuhkan kualitas dari pekerjaan.

Selain itu pula, Usman berpesan kepada para peserta yang hadir waktu itu untuk menjaga ama­nah dan kepercayaan pusat kepada BPBD SBT. Mengingat sudah lama sekali BPBD SBT fakum karena tidak memiliki anggaran yang cukup untuk membiayai pekerjaan-pekerjaan di SBT.

“Ini bukan proyek dana desa, ini uang pusat masuk di Gorom, biarkan orang luar kerja dolo, kamong orang Gorom jadi penonton dolo, sebab katong mau selamatkan BPBD SBT. Ini kalau dia cacat lagi, maka katong kiamat selama-lamanya, 13 paket ini menjadi pertaruhan bantuan ke depan, makanya ketika saya diserahi saya tidak ingin mengambil resiko, kita bikin bagus-bagus dolo, nanti ke depan baru kita bicarakan, agar bantuan berikutnya bisa turun lagi. Semua juga sudah setuju untuk orang luar bekerja, nanti materialnya dari masyarakat saja. Yang mau kerikil ya kerikil,” pesan Usman.

Adapun terkait keberadaan rekaman tersebut, belum ada klarifikasi dari Usman Keliobas, pesan pendek dan kontak langsung untuk mewawancarai Usman Keliobas tidak dapat dilakukan, karena beberapa panggilan telepon yang dilakukan awak redaksi Rakyat Maluku tidak direspon. Pesan pendek yang dikirimkan ke ponsel pribadi Usman juga tidak dibalas.

Sementara dari informasi yang dihimpun Rakyat Maluku, Lutfy yang disebut namanya dalam rekaman tersebut adalah sekretaris pribadi salah satu tokoh nasional dari partai politik ternama di Jakarta. (ARI)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Populer

To Top