Berita Utama

Jaksa Sebut Keterangan Gubernur Assagaff Tak Diperlukan

 – Tuntaskan Kasus Korupsi Reverse Repo Obligasi Bank Maluku

RakyatMaluku.com – KEPALA Seksi Penyidik (Kasi Dik) Ke­jaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Abdul Ha­kim, mengatakan, untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi penjualan dan pem­belian surat-surat hutang/ reverse repo obligasi pada Kantor Pusat PT. Bank Maluku – Maluku Utara tahun anggaran 2011 – 2014, keterangan Gubernur Maluku Said Assagaff tidak diperlukan. Se­bab, pemeriksaan saksi-saksi telah se­le­sai dilakukan ditahap penyidikan.

“Gak perlu lah, pemeriksan saksi-saksi kan sudah selesai. Yang pasti kejaksaan serius mengusut kasusnya sampai tun­tas,” kata Hakim, saat dikonfirmasi war­tawan, di ruang kerjanya, Rabu, 19 Sep­tember 2018.

Ia menjelaskan, saat ini Tim Jaksa Penyidik tinggal menunggu hasil au­dit kerugian keuangan negara yang diaki­batkan tersangka Idris Rolobessy selaku mantan Direktur Utama Bank Maluku dan tersangka Izack B Thenu selaku mantan Direktur Kepatuhan dari BPKP Perwakilan Maluku, untuk selanjutnya kasusnya dilimpahkan ke Penuntut Umum untuk diteliti kembali kelengkapan berkas perkaranya (tahap I).

“Tinggal menunggu hasil audit dari BPKP saja untuk selanjutnya kasusnya ditingkatkan ke tahap I. Jika berkas perkaranya dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum, maka langsung dilakukan penyerahan tersangka beserta barang buktinya dari Penyidik ke Penuntut Umum (tahap II),” jelas Hakim.

Sebagaimana diberitakan koran ini, sebelum mengakhiri masa jabatannya sebagai Gubernur Maluku periode 2014 – 2019, Said Assagaff akan memberikan keterangan kepada Jaksa Penyidik untuk menuntaskan penyidikan kasus tersebut. Sebab, dalam transaksi reverse repo obligasi antara PT. Bank Maluku bersama Direktur PT. Andalan Artha Advisindo (AAA) Sekuritas Andre Theodorus Rukminto, itu, dirinya selaku pemegang saham telah dirugikan hingga ratusan miliar rupiah.

“Itukan masalah besar, ratusan miliar lho. Saya bisa bilang itu uang saya, karena saya sebagai pemegang saham. Pemegang saham punya uang habis. Maka untuk penuntasan kasus tersebut, saya siap memberikan keterangan tentang apa yang saya tahu jika dipanggil Jaksa,” tegasnya, kepada wartawan, di kantornya, Selasa, 18 September 2018.

Ia berharap, penyidikan kasus yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 238,5 miliar itu bisa segera terselesaikan di tahun 2018 ini. Sehingga, Mantan Direktur Utama Bank Maluku Idris Rolobessy dan Mantan Direktur Kepatuhan Izack B Thenu, yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini bisa segera diadili untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di meja hijau.

“Saya minta pihak Korps Adhiyaksa benar-benar dapat melaksanakan tugasnya dalam menyelesaikan masalah reverse repo obligasi Bank Maluku di tahun ini. Siapapun yang terlibat harus ini dihukum, mengingat masalah sebelumnya di tubuh Bank Maluku tentang kasus Surabaya sudah diselesaikan,” harap Assagaff.
Transaksi ini berawal sejak kepimpinan Direktur Utama Bank Maluku Dirk Soplanit dan Direktur Pemasaran Willem Patty. Saat transkasi itu berjalan tidak ada persoalan. Saat keduanya pensiun di Februari 2014, barulah terjadi kerugian. Dimana, kepimpinan saat itu beralih kepada Idris Rolobessy selaku Direktur Utama menggantikan posisi Dirk Soplanit.

Dalam penyidikan kasus ini, Tim Penyidik Kejati Maluku telah menetapkan dua orang sebagai tersangka. Yaitu, Mantan Direktur Utama Bank Maluku Idris Rolobessy dan Mantan Direktur Kepatuhan, Izack B Thenu.

Sebelumnya, Kepala Kejati Maluku Triyono Haryanto mengatakan, tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru dalam kasus reverse repo obligasi Bank Maluku.

“Ya, kasus repo ini jumlahnya sangat signifikan. Memang baru dua tersangka tetapi tidak menutup kemungkinan akan ada lagi tersangka lainnya. Nanti coba saya pelajari lagi,” kata Triyono kepada wartawan.

Untuk diketahui, Bank Maluku saat itu me­nerbitkan obligasi sebesar Rp 300 miliar dalam bentuk tiga seri, yakni seri A sebesar Rp 80 miliar yang telah dilunasi pada 2013. Seri B Rp 10 miliar telah dilunasi pada 2015. Dan Seri C sebesar Rp 210 miliar jatuh tempo pada Januari 2017.

Berdasarkan hasil pemeriksaan rutin pada 2014, ditemukan transaksi penjualan dan pembelian surat-surat hutang/obligasi pada Kantor Pusat PT. BPDM sebesar Rp 238,5 miliar. Selain itu, OJK menemukan transaksi yang sama sebesar Rp 146 miliar dan USD 1.250 ribu. Kedua transaksi itu dilakukan pihak Bank dengan PT. AAA Sekuritas. (RIO)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Populer

To Top