Berita Utama

Merasa Ditipu, Ratusan Tenaga Honorer Di Masohi Demo

RakyatMaluku.com – MERASA ditipu oleh pemerintah, ratusan tenaga honorer kategori dua (K2) yang mengabdi di Pemerintahan Kabupaten Maluku Tengah menggelar aksi protes. Ratusan tenaga hono­rer di Pemkab Malteng menggelar aksi demo dipicu penerimaan CPNS tahun 2018, yang justru menutup ruang bagi mereka untuk menjadi PNS.

Aksi ratusan honorer daerah ini digelar di Kantor DPRD Mal­teng, Kota Masohi, Jumat, 21 September 2018. Dalam aksi­nya para ho­norer ini merasa dibo­hongi oleh peme­rintah dengan ke­­putusan pe­nerimaan CPNS.

Dimana, sebelum penerimaan CPNS data-data para honorer ini sudah diambil oleh pemerintah. Mereka diminta mengumpulkan biodata sebagai tenaga hono­rer karena akan diikutkan da­lam penerimaan CPNS pada ta­hun 2018, sesuai instruksi pe­merintah pusat, bahwa selama ke­pemimpinan Joko Widodo, ti­dak ada penerimaan CPNS.

Anehnya, penerimaan CPNS di Malteng hanya membuka kuota untuk dua orang dengan status tenaga honorer kategori dua. Artinya, ratusan tenaga honorer lainnya harus terus bergantung nasib sebagai tenaga honor, karena kesempatan kepada mereka semakin tidak ada.

Dalam orasi para demonstran, menyebutkan jum­lah tenaga honorer dengan ketegori 2 di Mal­teng mencapai ribuan orang.

“Kalau kebijakan pemerintah seperti yang ter­jadi, maka bagaimana dengan nasib para tenaga honorer yang sudah mengabdi kepada negara dengan usia rata-rata puluhan tahun?,” teriak Buce So­pacua, salah satu tenaga honorer yang berdemo, saat berorasi.

Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah saat ini, menurutnya menjadi alasan kalau pengabdian mereka kepada negara selama puluhan tahun tidak dihargai. Sebab itu, wajar kalau mereka melakukan aksi untuk menuntut hal tersebut.

“Kalau hanya dibutuhkan dua orang dari K2 menjadi PNS sesuai formasi, lebih baik dihapuskan saja, karena itu sama saja dengan pelecehan terhadap kita yang telah berkontribusi kepada daerah ber­tahun-tahun,” protes orator lainnya, Herman Alwi.

Selain menuntut dihapuskannya formasi tersebut, mereka juga meminta agar status honor K2 mereka itu ditingkatkan menjadi pegawai pemerintah de­ngan perjanjian kerja (P3K) oleh Pemda setempat berdasarkan UU No 5/2014 tentang ASN.

Anggota DPRD Malteng, Jailani Tomagola, yang menemui para demonstran menjelaskan, pihak­nya akan menyampaikan aspirasi ini dalam rapat paripurna DPRD Malteng, untuk dibahas secara bersama-sama. Sementara Alwi menambahkan, ka­lau masalah ini tidak segera disikapi, maka mereka akan terus melakukan aksi, dan kalau perlu aksi akan dilanjutkan ke Kantor Gubernur Maluku. (R1)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Populer

To Top