Berita Utama

Tak Terima Divonis Bersalah, Jack Manuhutu Banding

– Korupsi Proyek Bank Maluku Cabang Surabaya

RakyatMaluku.com – TERDAKWA korupsi proyek pembe­lian lahan dan bangunan untuk pem­ba­ngunan Kantor Bank Maluku Cabang Surabaya, Jack Stuart Revilino Manuhutu, melalui kuasa hukumnya La Ode, S.H, resmi menyatakan banding lantaran tidak terima divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Ambon.

Selain terdakwa yang adalah man­tan Kepala Sub Perencanaan pada Devisi Renstra dan Korsec PT. Bank Maluku – Maluku Utara (Malut), pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku juga resmi menyatakan upaya hukum banding.

“Ia benar, kedua pihak (terdakwa dan JPU) telah resmi memasukkan memory bandingnya ke kami untuk selanjutnya diserahkan ke Pengadilan Tinggi (PT) Ambon guna diadili sendiri. Tentunya upaya hukum banding ini adalah hak setiap warga negara yang tidak puas dengan putusan pengadilan tingkat bawah,” ucap Humas Pengadilan Tipikor pada PN Ambon Herry Setyobudi, saat dikonfirmasi wartawan, di ruang kerjanya, Kamis, 13 September 2018.

Dijelaskan, dalam putusan Pengadilan Tipikor pada PN Ambon itu, terdakwa Jack Stuart Revilino Manuhutu dijatuhi hukuman pidana penjara selama lima tahun, dan membayar denda sebesar Rp 200 juta subsider dua bulan kurungan. Sebab, terdakwa terbukti bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi proyek pembelian lahan dan bangunan untuk pembangunan Kantor Bank Maluku Cabang Surabaya tahun 2014.

Dalam amar putusan majelis hakim itu, lanjut Herry, terdakwa tidak dibebankan membayar uang pengganti, karena telah dibebankan kepada terpidana Direktur Utama (Dirut) PT Bank Maluku-Malut, Idris Rolobessy, sebesar Rp 250 juta, dan kepada terpidana Direktur Utama CV Harves, Heintje Abraham Toisuta, sebesar Rp 7,2 miliar dari total anggaran proyek senilai Rp 54 miliar.

“Jadi, putusan majelis hakim itu mengabulkan tuntutan JPU yang menyatakan terdakwa Jack Stuart Revilino Manuhutu terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” jelas Herry. (RIO)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Populer

To Top