Berita Utama

Warga Negeri Batu Merah Blokade Jalan

 – Pengadilan Batal Eksekusi Pengosongan Lahan Di Kebun Cengkeh

RakyatMaluku.com – SEJUMLAH warga Negeri Batu Merah, Keca­matan Sirimau, Kota Ambon, mem­blokade separuh ruas Jalan Jenderal Sudirman, untuk menghalangi proses eksekusi pengosongan lahan seluas 5720 meter persegi di kawasan Kebun Cengkeh, yang akan dilakukan Juru Sita Pengadilan Negeri (PN) Ambon, Rabu, 12 Semptember 2018.

Ketua Saniri Negeri Batu Merah, Salem Tahalua, dalam orasinya meminta ketua PN Ambon maupun kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ambon untuk dapat hadir ditengah-tengah masyarakat adat Negeri Batu Merah, guna menjelaskan soal kepemilikan hak tanah yang akan dieksekusi pihak pengadilan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 3414 atas nama Marthin Hentiana selaku pe­mohon eksekusi.

Pasalnya, lahan seluas 5720 meter persegi yang akan dieksekusi di kawasan Kebun Cengkeh itu masuk dalam kawasan lahan milik ahli waris keluarga Nurlette dengan total luas lahan 90 haktar. Sedangkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 3414 itu merupakan perubahan blanko dari Sertifikat Hak Milik Nomor : 97 atas nama Anthon Soselisa pada tahun 2010 lalu, yang terletak di kawasan Tantui.

“Permintaan kami tak lain hanya meminta pihak pengadilan dan kepala pertanahan Kota Ambon untuk bisa hadir guna menjelaskan secara rinci tentang tempat serta keabsahan sertifikat lahan yang akan dieksekusi itu,” tegas Tahalua.

Di depan petugas Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease yang hadir untuk pengamanan, Tahalua kembali menegaskan bahwa aksi yang dilakukannya bersama masyarakat bukanlah aksi anarkis, melainkan hanya aksi menuntut hak adat mereka.

“Aksi ini adalah aksi menuntut hak adat kami, dan kami ingin kejelasan hukum sebelum dilakukan proses eksekusi pengosongan lahan. Kami juga sudah memasukkan surat keberatan atau perlawanan ke pengadilan,” kata Tahalua.
Pantau koran ini, aksi blokade jalan tidak berjalan lama. Sebab, Kapolres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease AKBP Sutrisno Hady Santoso yang tiba di lokasi langsung mengajak pendemo untuk melakukan pertemuan di aula Desa Batu Merah.

Dihadapan pendemo, AKBP Sutrisno berjanji akan memediasi pertemuan antara warga Negeri Batu Merah dan pihak Badan Pertanahan Ambon sesuai permintaan warga yang menggelar aksi penolakan eksekusi pengosongan lahan.

“Perlu saya sampaikan bahwa Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon sedang tidak berada di Ambon, beliau lagi berada di Bali,” ujar Sutrisno.

Kemerdekaan berserikat berkumpul untuk mengeluarkan pendapat, kata Kapolres, dijamin undang-undang, namun untuk mengahadapi suatu masalah haruslah diselesakan dengan kelapa dingin, sehingga tidak menggangu kepentingan masyarakat lainnya.

“Silakan bapak-bapak menyampaikan aspirasi, itu tidak dilarang, dengan catatan apa yang bapak sampaikan, bapak lakukan, itu tidak mengganggu kepentingan umum atau kepentingan masyarakat lain,” ujar Sutrisno.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, objek lahan seluas 5720 meter persegi yang akan diek­sekusi itu bukan milik Marthin Hentiana, melainkan bagian dari milik ahli waris keluarga Nurlette dengan total lahan seluas 90 haktare, yang telah menang atas lahan Eigendom Verponding tahun 1986, yang dikuasai oleh Since Elizabeth Simau, dengan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 99/PDT.G/1997/PN.AB, putusan Pengadilan Tinggi Maluku nomor : 07/Pdt/1999/PT.Mal, putusan Mah­kamah Agung RI nomor : 340 K/Pdt./2002, dan putusan Peninjauan Kembali (PK) nomor : 24 PK/Pdt./2005.

Terhadap putusan tersebut, Juru Sita Pengadilan Negeri (PN) Ambon telah mengeluarkan surat Penetapan eksekusi nomor: 03/Pen.Eks/2004/PN.AB, berita acara sita eksekusi nomor: 03/B.A.Eks/2004/PN.AB, dan permohonan eksekusi penyerahan pada 16 April 2004.

Karena terdapat beberapa masyarakat yang tidak mau diajak damai terkait bangunan diatas lahan tersebut, sehingga ahli waris keluarga Nurlette selaku pemohon eksekusi melayangkan surat permohonan eksekusi pengosongan ke Pengadilan Negeri Ambon pada 27 September 2017 lalu.

Dan karena tidak digubris pihak pengadilan, pihak ahli waris keluarga Nurlette kembali melayangkan surat pemohon eksekusi pengosongan yang kedua kalinya pada 26 Juli 2018, namun tidak juga diindahkan hingga saat ini.

Bukannya melaksanakan eksekusi pengosongan atas permintaan dari ahli waris keluarga Nurlette selaku pemohon eksekusi, pihak Pengadilan Negeri Ambon malah mengeluarkan surat pemberitahuan eksekusi lahan seluas 5720 meter persegi di kawasan Kabun Cengkeh atas pemohon eksekusi Marthin Hentiana, kepada Pemerintah Negeri Batu Merah pada 23 Juli 2018 lalu. (RIO)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Populer

To Top