Berita Utama

Audit Kerugian ADD SBB, Penyelidik Koordinasi BPK

RakyatMaluku.com – TIM Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Seram Bagian Barat (SBB) melakukan koordinasi bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Wilayah Maluku, untuk kepentingan per­hitungan kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan pemotongan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 1,5 persen tahun 2017 oleh Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) SBB yang dipimpin Moh. Yasin Payapo.

“Tadi (kemarin, red) Kanit Tipikor baru saja melakukan koordinasi dengan BPK untuk meminta BPK melakukan per­hitungan kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan pe­motongan anggaran ADD di­maksud,” kata Kasat Reskrim Polres SBB Iptu Richard W Hahury, saat dikonfirmasi war­ta­wan via selulernya, Rabu, 3 Oktober 2018.

Dia memastikan, penye­lidi­kan kasus tersebut akan segera dituntaskan. Sebab, permintaan ke­terangan terhadap pihak terkait telah selesai dilakukan ditahap penyelidikan, diantaranya Raja/Kades dari total 92 Desa di Kabupaten SBB, termasuk Bupati SBB Moh Yasin Payapo, Sekda Mansur Tuharea, dan Kepala Seksi Dinas Keuangan Jemi Musila.

“Kan masih dalam tahap penyelidikan, setelah hasil audit dari BPK telah ada, selanjutnya kita akan melakukan ekspose perkara untuk meningkatkan kasusnya ke tahap penyidikan. Pokoknya kasus ini tetap kita tuntaskan,” janjinya.

Menyinggung soal adanya pemotongan ADD 1,5 persen yang diduga diperuntukan untuk mensukseskan Pesparawi tingkat Provinsi Maluku di Kabupaten SBB pada Oktober 2017 lalu, mantan Kabag Ops Polres Pulau Ambon dan Pp. Lease ini enggan berkomentar. Menurutnya, hal tersebut merupakan materi rahasia penyelidikan.

“Soal materi itu rahasia, nanti kita sampaikan perkembanganya, dan perlu diketahui tidak ada konpromi dengan kasus tersebut, kita tetap bersikap profesional dalam melaksanakan pene­gakan hukum,” tandas Iptu Richard W Hahury. (RIO)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Populer

To Top