Berita Utama

Bareskrim Selidiki Izin Perusahaan Pengelola Gunung Botak

– Kadis ESDM, Kadis Lingkungan Hidup Dan Karo Hukum Maluku Diperiksa Bareskrim, Hari Ini


RakyatMaluku.com – SATU
persatu persoalan penam­bangan ilegal di Gunung Botak Kabupaten Buru mulai terbuka. Tidak saja masalah para penam­bang ilegal, tapi izin PT Buana Pratama Sejahtera (BPS), SSS, PT Citra Cipta Prima (CCP) dan PT Prima Indonesia Persada (PIP), diduga bermasalah.

Empat perusahaan tersebut me­­­ru­pakan corporate yang diberi ke­wenangan oleh pemerintah un­tuk mengelola tambang emas di Dusun Wamsait, Desa Dava, Keca­matan Wailata, Kabupaten Buru.

Guna mengungkapkan surat izin pengelolaan lahan di Gunung Botak, Markas Besar (Mabes) Polri menurunkan tim dari Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

“Bareskrim ini, mereka lebih konsen pada peru­sahan, corporate. Yang penambang ilegal urusan kita,” kata Kapolda Maluku Irjen Polisi Royke Lunowa kepada wartawan di Ruang Rapat Utama (Rupatama) Polda Maluku, Selasa, 16 Oktober 2018.

Pembagian kinerja Bareskrim dan Polda Maluku dalam menangani Gunung Botak, agar ada rasa keadilan.

“Kita bagi-bagi tugas agar timbul keadilan. Kita terkait PETI dan mereka (Bareskrim) perusahaan. Apakah keabsahan izinnya. Apakah izinnya dari kementerian atau dari mana. Mereka kerja ma­raton,” ujarnya.
Untuk perizinan perusahaan, lanjut mantan Kakorlantas Mabes Polri ini, tak tanggung-tanggung pimpinan Barsekrim langsung turun tangan.

“Kemarin itu Direktur Tindak Pidana Tertentu Brigjen Polisi Fadil Imran yang turun. Untuk perizinan itu kewenangan Bareskrim,” tandasnya.

Sementara itu pada salah satu situs online, Ka­bareskrim Komjen Arief Sulistyanto dalam kete­ra­ngannya, Selasa 16 Oktober 2018, menyebutkan ada 1.500 tenda milik penambang liar yang dibakar.

“Kegiatan dilaksanakan secara persuasif, dan masyarakat mendukung giat penertiban,” urai Arief, Pemprov Maluku kemudian melakukan sosialisasi ke masyarakat untuk tidak melakukan penambangan kembali. Ada sekitar 4.000 pe­nambang yang dipulangkan, mereka berasal dari Jabar, Sulsel, Sultra, dan Sulut.

Pihak kepolisian melakukan penyelidikan pada oknum di masyarakat yang membekingi penam­bangan ini, demikian juga oknum penegak hukum. Penyidik kepolisian juga menyelidiki PT BSP yang mengaku memiliki izin penambangan.

Perusahaan itu sejak 2016 memiliki izin untuk melakukan penataan dan pemulihan lingkungan bekas tambang ilegal.

“Diduga proses penerbitan tidak sesuai de­ngan ketentuan (penyalahgunaan wewenang oleh pejabat yang berwenang), tidak ada kegiatan pemulihan dan penataan lingkungan, lebih terfokus pada giat proses pengolahan pemurnian yang diduga tidak sesuai ketentuan,” urai Arief.

Selain PT BSP, ada juga PT PIP, dan PT 3S yang diselidiki karena penambangan emas di Gunung Botak ini.
“Polda Maluku fokus pada penertiban PETI di Gunung Botak sedangkan Dit Tipidter Bareskrim fo­kus pada 3 perusahaan yang melakukan giat di lokasi Gunung Botak terkait dugaan giat pen­yalahgunaan penerbitan izin,” beber Arief.

DIPERIKSA
Sementara itu Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Martha Nanlohy, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Vera Tomasoa, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Hendrik Far-Far, SH. MH dijadwalkan, Rabu 17 Oktober 2018, hari ini akan dimintai keterangannya oleh Bareskrim Mabes Polri perihal perijinan di Gunung Botak.

“Iyah ibu Kadis ESDM, Kadis Lingkungan Hidup dan Karo Hukum memang dipanggil bareskrim untuk dimintai keterangannya besok (hari ini),” ujar sumber koran di Pemprov Maluku, kemarin.

Menurutnya pemanggilan ketiga pejabat Pemprov ini belum diketahui pasti apakah terkait persoalan perizinan atau persoalan lain. Tapi menurutnya pemeriksaan Bareskrim ini bukan hal yang baru.

“Beberapa waktu lalu Bareskrim juga pernah di Ambon dan memanggil sejumlah kadis tekait persoalan ini,” tandas sumber itu yang tak mau namanya dikorankan. (AAN)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Populer

To Top