Berita Utama

Dirjen Bimas Kristen: RUU Pesantren Dan Pendidikan Keagamaan Berpeluang Direvisi

Prof Dr Thomas Pentury MSi

RakyatMaluku.com – DIRJEN Bimas Kristen Kementrian Agama RI. Prof Dr Thomas Pentury MSi, mengatakan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Pesantren dan Pendidikan Keagamaan masih dalam tahapan proses pembahasan dengan pemerintah.

Olehnya masih terbuka masukan dan tanggapan dari masyarakat terutama menyangkut pendidikan keagamaan
di agama Kristen. Undang-undang tersebut masih berpeluang untuk direvisi.

Kepada Rakyat Maluku, Jumat 26 Oktober 2018, mantan Rektor Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon ini menegaskan bahwa pemerintah memberi apresiasi tinggi kepada semua agama dalam kontribusi membangun bangsa dan negara.

“Pesantren dalam sejarahnya telah memberikan kontribusi yang besar bagi bangsa dan negara melalui jalur pendidikan. Olehnya, negara patut memberi dukungan” ungkapnya. Terkait polemik dua pasal yakni pasal 69 dan 70 dalam RUU dimaksud, sebagaimana disoal oleh Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) melalui siaran

persnya yang dikeluarkan tanggal 23 Oktober 2018 itu, Dirjen menjelaskan bahwa terbuka kemungkinan untuk ditinjau kembali atau dirumuskan secara bijak. Soal yang lebih subtantif adalah sejauhmana pendidikan keagamaan semua agama mendapat perhatian negara.

Menurut Dirjen, negara memiliki tanggungjawab membuat peraturan guna kebaikan warganya.

Ia mencontohkan, sebelumnya telah ada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 55 tahun 2007 yang mengatur tentang Pendidikan Keagamaan. Bahkan PP tersebut oleh Kementrian Agama RI sedang direvisi untuk diboboti lagi. “Jika memang sudah dirasa cukup pada level PP, dan tidak dinaikan pada level UU, maka hal itu dimungkinkan saja. Tidak ada masalah” tegas Dirjen.

Tapi, menurut dia, yang mesti diperhatikan adalah tidak terjadi tumpang tindih nomenklatur antara sistem pendidikan formal, informal dan non formal.

Dikatakannya pula, dengan mengapresiasi langkah-langkah negara mendukung upaya-upaya mencerdaskan bangsa melalui jalur pendidikan formal, informal dan nonformal, yang diselenggerakan oleh negara, maupun lembaga-lembaga agama, termasuk Pesantren, maka terbuka ruang yang lebih besar untuk percepatan peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas. “Tanggungjawab pendidikan kemudian tidak hanya menjadi tugas negara tetapi menjadi tugas bersama, termasuk agama-agama,” ujarnya pula.

Ia lalu mengharapkan langkah-langlah yang ditempuh baik oleh Persatuan Gereja Indonesia termasuk yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Maluku, serta perjuangan yang akan dilakukan Bimas Kristen Kementrian Agama RI penjelasan Dirjen Bimas Kristen dapat dimaknai sebagai wujud tanggungjawab aktif warga negara untuk bersama-sama merumuskan regulasi yang benar-benar relevan dan bermanfaat bagi kepentingan bersama. Warga negara merupakan subjek aktif dalam memberi masukan kepada negara dalam berbagai segi.

“Saya mendukung inisiatif lembaga manapun, termasuk gereja-gereja atau lembaga pendidikan theologi untuk melakukan telaah atau diskusi terfokus (FGD) untuk mendalami apa yang menjadi pertimbangan terkait dua pasal tersebut. Semuanya demi kebaikan bangsa dan negara,” pungkas Dirjen. (NAM)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Populer

To Top