Berita Utama

Saidna: Warga Laha Akan Pertahankan Sampai Titik Darah Penghabisan

Saidna Azhar Bin Tahir

– Terkait Sengketa Tanah Dengan Lanud Pattimura

RakyatMaluku.com – PEMASANGAN patok tanda kepemilikan ta­nah oleh TNI-AU, yang juga dihadiri langsung Danlanud Pattimura Kolonel Pnb Antariksa Anondo dan sejumlah personil TNI- AU, Selasa 2 Oktober 2018, dinilai hanya sebagai bentuk sosialisasi sosialisasi yang di sampaikan oleh pihak TNI/AU atas putusan PK Mahkamah Agung Republik Indonesia No 204 PK/tun/2018 tertanggal 19 januari 2017 dan putusan yang kedua adalah putusan KP mahkamah agung Republik Indonesia No 25/PK/Perdata/2018 tertanggal 18 April 2018.

“Saya melihat itu hanya sebuah langkah sosialisasi atas putusan itu. Dan yang perlu di catat adalah kita juga negeri Laha akan melakukan sosialisasi atas putusan yang telah kami (Negeri Laha) dapat . Artinya, kalau kita bicara putusan, ada dua putusan pengadilan yaitu putusan pertama Mahkama konstitusi(MK), Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN), itu status QUO atau stasusnya NU tidak di menangkan salah satu pihak,” ujar tokoh masyarakat Negeri Laha, Saidna Azhar Bin Tahir, Rabu 3 Oktober 2018.

Dengan demikian kata Saidna Azhar Bin Tahir persoalan itu dikembalikan kepada status semula.

“Ini yang tadi disampaikan oleh Danlanud bahwa, mereka juga memiliki hak untuk memasang tanda papan nama, karna negeri laha juga terlebih dahulu telah memasang papan nama di area yang sama, yaitu didalam wilayah Bandara Pattimura bahwa negari laha mengakui tanah ini milik negeri laha yang belum di bayar oleh Angkasapura,” tandas anggota DPRD Kota Ambon itu.

Karenanya lanjut Saidna Azhar Bin Tahir yang di sampaikan oleh Danlanud bahwa mereka juga memiliki hak untuk memasang karna negeri laha juga telah dahulu memasang itu artinya Danlanud mengakui secara yuridis bahwa tanah ini juga betul punya atau milik negeri laha atas tanah adat berdasarkan surat rehasterdati jadi sama-sama memiliki tanah yang sama dan bukan cuman TNI/AU dan negeri laha saja tetapi Angkasaputa dan negeri Hatu juga bisa menyatakan pernyataan yang sama memiliki atas tanah.

Persoalannya adalah siapa yang hari ini menguasai objek atau secara devakto.

“Itulah yang kita pertahankan dan hari ini fakta mengatakan wilayah tanah sangketa yang sementara di perkarakan ini secara devakto itu di kuasai oleh masyarakat negeri laha secara adat, kemudian kalau ini betul menurut saya sosialisasi bahwa TNI/AU melakukan pemasanggan untuk memberikan informasi maka saya pastikan negeri laha juga akan memasang tanda atau memasang papan nama di semua wilayah yang ada pada kawasan negeri laha dan kita akan memasang dengan ukuran papan yang jauh lebih besar dari yang di pasang oleh TNI/AU . Kalau memang betul ini bentuknya sosialisasi tapi kalau bicara penguasaan hak dan kemudian aset atau berbicara sampe pada persoalan eksekusi itu yang kita batasi karna hasil atau putusan pengadilan tidak menginstruksikan untuk melakukan proses eksekusi atau proses pengosongan atas aset dan atas wilayah yang bersangketa itu harus di batasi persoalan kemudian saya mau tegaskan bahwa ini bukan persoalan daerah saja tapi ini sudah jadi persoalan nasional bahwa pusat harus melihat persoalan ini sebagai persoaln serius,” tegas kader terbaik PKS Maluku itu yang menambahkan persoalan yang terjadi itu bukan baru sekarang, tapi persoalan yang sudah klasik.

“Persoalan ini ketika orang tua saya juga muncul, ketika kakek saya persoalan ini juga ada, kembali pada masa saya juga tetap berlanjut. Karenanya kita akan berjuang sampai kapanpun kita akan berjuang sampai titik darah penghabisan,” tegas Azhar.

PASANG PATOK
Sebagaimana diberitakan Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Pattimura memasang patok atau plang di kawasan parkir Bandara Pattimura Ambon, Selasa 21 Oktober 2018. Pemasangan patok dengan mengecor semen ini dipimpin langsung Komandan Lanud (Danlanud) Pattimura Kolonel Pnb Antariksa Anondo bersama puluhan anggotanya.

Pada plang yang dipasang berisi pengumunan yang ditulis dengan cat warna merah “tanah negara” sertifikat hak pakai nomor 06 tanggal 08 Oktober 2010, atas nama Pemerintah RI Cq Kementerian Pertahanan Cg TNI AU. Dalam pengumuman yang ditanam Lanud Pattimura itu menyebutkan, pemasangan patok ini berdasarkan putusan peninjauan kembali (PK) Mahkamah Agung RI Nomor : 204 PK/TUN/2018 Tanggal 19 Januari 2017.

Selain itu, pemasangan patok tanah ini berdasarkan Putusan PK MA RI Nomor : 25 PK/PDT 2018 Tanggal 18 April 2018. Pemasangan patok sempat diwarnai kericuhan antara aparat Lanud dengan sejumlah warga adat Negeri Laha. Warga memprotes pemasangan patok ini. Bahkan warga sempat terlibat perang mulut dengan Komandan Lanud Pattimura. (RM)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Populer

To Top