Opini

Aristokrasi Politik Maluku

Ahmad Mony

Oleh : Ahmad Mony, Peneliti Pada Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan IPB (PSP3 IPB)

Dalam mingu ini, Koran Harian Rakyat Maluku dua kali mengangkat tema “dinasti politik” dalam berita utamanya, sebuah narasi investigatif yang mengupas tentang distribusi keluarga dari klan-klan politik dalam pertarungan pemilu 2019. Narasi ini sangat edukatif bagi masyarakat, terutama dalam memperkuat pendidikan politik masyarakat menghadapi pemilu 2019. Demokrasi sebagai jembatan menyalurkan kehendak politik harus bekerja dalam sistem nilai yang bebas, setara, adil, dan tentu anti dominasi. Namun, bagaimana meletakan dinasti politik sebagai sebuah realitas politik dan kelanjutan dari sejarah dan tradisi politik lokal? 

Term dinasti politik merupakan istilah baru yang sulit dicari padanannya dengan istilah-istilah baku dalam ilmu politik dan pemerintahan. Sebagai penyederhanaan, hemat penulis, istilah ini hampir sama dengan apa yang disebut Aristokrasi. Aristokrasi merupakan bentuk pemerintahan dimana kekuasaan pemerintahan berada di tangan kelompok kecil yang mendapat keistimewaan atau kelompok yang mendapatkan kekuasaan atas pemerintahan. Sistem ini ditemukan dalam praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan kuno baik di Yunani maupun Romawi. 

Aristokrasi bekerja ditopang oleh modal sosial dan ekonomi sehingga menyulitkan adanya mobilitas warga untuk mendapat kesempatan yang sama menjadi aristokrasi, baik dibidang politik maupun birokasi. Dampaknya adalah, aristokrasi menjadi sebuah tirai besi yang hanya dipergilirkan antara elit-elit yang ada di dalam sistem tersebut berdasarkan kekerabatan dan solidaritas. 

Maka tidak mengherankan, jika beberapa elit politik dan kepala daerah memperkuat kekuasaan politiknya dengan menempatkan keluarga atau orang-orang terdekatnya pada berbagai arena politik. Celakanya, sistem ini sering menjebak pelakunya dalam praktek oligarki dan plutokrasi (baca: pemerintahan diambil alih oleh orang-orang kaya atau pemilik modal) yang merupakan anti tesis dari praktek demokrasi yang menjadi konsensul politik. 

Akulturasi Politik Dan Budaya

Menguatnya politik dinasti dalam praktek demokrasi di Maluku tidak dapat dipisahkan dari ruang budaya kita yang telah meletakan struktur kekuasaan bertingkat dan terdistribusi pada klan/marga tertentu dengan sekat kaku yang tidak memberi kesempatan untuk terjadinya mobilitas. Secara sederhana, struktur politik tradisional di Maluku merupakan struktur tertutup dengan pembagian kewenangan mulai dari struktur raja (latu) paling atas, patih pada level dibawahnya, kemudian struktur menengah yang dipegang para kapitan, tuan tanah, dan pimpinan marga atau klan. Struktur politik ini memberi jejak adanya aristokrasi politik paling tua dan sederhana dalam penyelenggaraan pemerintahan adat di Maluku.

Hadirnya demokrasi sebagai sistem baru dalam penyelenggaraan politik dan pemerintahan modern pada level supra politik, ternyata tidak dapat menyingkirkan tradisi politik tradisional yang telah mapan dipraktekan ratusan tahun pada level mikro (negeri). Apa yang kita saksikan sebagai praktek dinasti politik di Maluku, merupakan kelanjutan dari akulturasi politik antara demokrasi dengan budaya politik Maluku. Akulturasi meniscayakan adanya hegemoni budaya lama terhadap budaya baru, dan menjadi dasar bagi kontinuitas narasi politik di masa depan.

Kolonialisme memperkuat tirai besi struktur tradisional sehingga menjadi faktor penghambat adanya asimilasi budaya dengan nilai-nilai demokrasi. Trias politica di Hindia Belanda misalnya, hanya memberi kesempatan kepada masyarakat pribumi dari kelas aristokrasi lokal untuk menikmati pendidikan modern, yang selanjutnya melahirkan generasi tokoh-tokoh nasional seperti Leimena, Latuharhary, AM. Sangadji, atau Siwabessy. Pasca kolonial, sistem ini langgeng dalam praktek pemerintahan di Maluku yang muncul dalam wajah dominasi Ambon dan Lease dari keluarga tertentu, dan menjadi beban sejarah untuk membangun Maluku pasca orde baru. Mungkin inilah, akar munculnya dinasti politik di era reformasi yang dihantui oleh narasi sejarah yang romantik, dominatik, dan saling curiga. Disinilah dinasti politik diperlukan oleh elit lokal untuk menciptakan rasa aman dalam kekuasaan politiknya.

Politik Dan Kehendak Kesejahteraan

Apakah dinasti politik salah? Hanya pengalaman dan dampak penyelenggaraannya yang dapat dijadikan tolak ukur obyektif untuk menilainya. Setiap aktor yang terlibat dalam kontestasi politik dalam berbagai arena demokrasi baik pilkada, pileg, maupun pilpres selalu memiliki visi luhur dan niat baik untuk memperbaiki sistem kenegaraan dalam mewujudkan cita-cita kesejahteraan. Meskipun visi dan niat baik itu kadang terjebak pada pendekatan-pendekatan subyektif yang justru menjadi akar munculnya praktek mal-demokrasi. 

Tania Murray Li (2012) menggambarkan niat baik para aktor politik dan pembangunan yang dilacak sejak era kolonialisme, pemerintahan nasional, lembaga donor, maupun NGO yang mendorong narasi dan praktek pembangunan, ternyata meninggalkan kegagalan pembangunan dan kehancuran sosial ekonomi pada berbagai struktur msyarakat. Anehnya, teori ini simetris dengan praktek politik yang sedang dipertontonkan oleh segelintir elit daerah dalam mempertahankan dan memperkuat cengkeraman kekuasaannya melalui dinasti politik.

Dinasti politik dalam beberapa pengalaman politik empirik, lebih berdampak merusak demokrasi ketimbang mewujudkan visi kesejahteraan. Niat baik saja tidak cukup bagi elit-elit politik lokal untuk membangun narasi kesejahteraan jika pendekatan politik yang dipilih menimbulkan kecurigaan di ruang publik. Dinasti politik terbukti gagal dibeberapa daerah, dan menjadi pemantik munculnya praktek korupsi, dominasi, intimidasi, saling curiga, bahkan konflik sosial. Kasus yang menimpa beberapa dinasti politik seperti keluarga Atut di Banten, Fuad Amin di Bangkalan, Syaukani di Kukar, hingga penutup tahun 2018 dengan penangkapan Bupati Cianjur cukup menjadi pelajaran bagi elit politik Maluku untuk membangun pendekatan politik yang lebih humanis, transparan, setara, partisipatif, dan mengayomi semua elemen. (***)

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Populer

To Top