Opini

Dinasti Tuasikal Mengakar Di Maluku

Abubakar Soulissa

Oleh : Abubakar Solissa, Direktur Executive Partner Politik Indonesia

HAMPIR  dua dekade menguasai Kabupaten Maluku Tengah telah membuat dinasti Tuasikal semakin kuat dan mengakar! Empat kali pilkada di Malteng semuanya dimenangkan oleh dinasti ini. Mulai dari rezim pemerintahan Abdullah Tuasikal yang memimpin selama dua periode dan setelah itu tampuk kekuasaan dilanjutkan oleh kaka kandungnya Abua Tuasikal.

Kekuasaan dinasti Tuasikal tidak hanya bercokol di Malteng tapi juga menjalar sampai ke senayan. Sejak pemilu 2004, istri Abdullah Tuasikal, Mirati Dewaningsih sudah terpilih sebagai senator asal Maluku. Kemudian di tahun 2009 Mirati kembali mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan terpilih kembali mewakili aspirasi masyarakat Maluku di senayan. 

Regenerasi dinasti Tuasikal di senayan terus berlanjut ke putra sulungnya Amrullah Amri Tuasikal yang terpilih menggantikan ibunya sebagai legislator. Putra sulung Abdullah Tuasikal itu melenggang ke senayan dengan kendaraan politik yang berbeda. Partai Gerinda menjadi kendaraan politik bagi Amri untuk memastikan Trah Tuasikal tetap survive di senayan. 

Cerita tentang dinasti Tuasikal seperti drama filem korea yang terus berlanjut dari episode satu ke episode yang lain. Setelah Amri muncul lagi Abdullah Tuasikal dan Dewanti Dewaningsih dalam bursa pencalonan anggota DPR RI dan DPD RI di pemilu 2019.

Menghadapi pemilu legislatif yang akan diselenggarakan pada april besok, AT membonceng istrinya sekaligus. Kali ini AT benar-benar powerfull menunjukan kekuatan politiknya. Dia ingin mengatakan bahwa benteng dinasti Tuasikal terlalu kuat untuk dirobohkan. AT sendiri menjadi caleg dari partai Nasional Demokrat (NasDem) dengan nomor urut dua. Sedangkan Mirati menjadi calon senator dengan nomor 39. 

Paradoks Politik Dinasti

Fenomena politik dinasti sudah menjadi trend global. Bukan hanya di Indonesia, negara-negara yang sudah matang demokrasinya juga terlibat dalam praktek politik dinasti. Dalam bukunya Gun-Gun Heryanto, “Problematika Komunikasi Politik” dijelaskan bahwa: dibanyak negara-negara modern, baik barat maupun timur telah banyak dinasti politik dibangun. 

Di India misalnya ada dinasti Gandhi diawali dengan kepemimpinan Jawaharlal Nehru (1889-1964) dilanjutkan Indira Gandhi (1917-1984) yang menjadi perdana menteri perempuan pertama di India. Dinasti Gandhi kemudian dilanjutkan oleh putra Indira, Rajiv Gandhi (1944-1991) setelah itu estafer dinasti politik dilanjutkan oleh putra Rajiv, Rahul Gandhi. 

Di Pakistan kita mengenal dinasti Bhutto yang dimulai dari Zulfikar Ali Bhutto (1928-1979) dan dilanjutkan oleh Benazir Bhutto (1953-2007) yang berhasil memantapkan posisinya dalam peta sejarah kepemimpinan yang menduduki kursi perdana menteri perempuan pertama di negara pecahan India tersebut. 

Di Singapura kita mengenal dinasti Lee: mulai dari Lee Kuan Yew hingga Lee Hsien Loong. Di Suriah, presiden Bashar al-Assad meneruskan presiden Hafez al-Assad (1930-2000). Di Indonesia juga demikian, ada dinasti Soekarno dalam kepemimpinan Megawati Soekarnoputri. Dan masih banyak lagi contoh yang bisa menjadi potret betapa politik dinasti sudah melintasi zaman dan batas-batas negara.

Di Indonesia sendiri bila kita tarik ke aras lokal, praktek politik dinasti menjadi trend dibeberapa daerah. Bahkan praktik politik dinasti terkonsolidasi secara struktural, masif dan mengakar. 

Provinsi Banten dan Sulawesi Selatan di era kekuasaan Ratu Atut Chosiyah dan Sahrul Yasin Limpo bisa menjadi contoh kongrit soal mengguritanya praktek politik dinasti di Indonesia pasca reformasi: semua insfrastruktur politik kekuasaan dimonopoli oleh keluarga inti dari kedua tokoh ini. Meskipun Atut tak lagi berkuasa karena dipenjara atas kasus korupsi pengadaan alat kesehatan dan terbukti menyuap Akil Mochtar (ketua Mahkamah Konstitusi) dalam kasus sengketa pilkada Lebak-Banten serta Yasin Limpo yang sudah mengakhiri masa jabatannya sebagai Gubernur Sulsel tak lantas menenggelamkan dua dinasti ini. Faktanya kedua dinasti ini masih survive meskipun tidak ditopang dengan kekuasaan yang maha hebat seperti dulu! Di daerah lain juga ada praktek semacam itu yang relatif akan berpotensi menjadi sangat besar. 

Dinasti Politik, Konsolidasi Demokrasi Dan Ekpektasi Publik

Salah satu prinsip demokrasi yang paling menonjol adalah kesetaraan politik (political equality) bagi setiap warga negara. Dan politik dinasti bukanlah barang haram dalam dunia politik, karena hal itu berkaitan dengan setiap hak warga negara untuk memilih dan dipilih. 

Selama prosesnya on the track dalam sebuah mekanisme politik yang demokratis dan bisa dipertanggungjawabkan secara baik maka tidak ada persoalan. Yang menjadi persoalan ketika mekanisme demokrasi yang transparan dan akuntabel dinegasikan, nalar publik dirampas dengan menggunakan narasi-narasi kekuasaan yang memaksa dan seterusnya. 

Dalam konteks politik dinasti di Maluku, kasus dinasti Tuasikal ini cukup menarik dan sering menjadi diskursus publik setiap kali ada suksesi politik baik lokal maupun nasional. Bagaimana sebuah kekuatan politik dibangun dengan sangat dasyatnya dan mampu bertahan hampir 20 tahun lamanya. Hadirnya Abdullah Tuasikal dan istrinya Mirati Dewaningsih sebagai calon Anggota DPR RI dan DPD RI semakin mengundang polemik dikalangan masyarakat luas tentang eksistensi dinasti Tuasikal yang semakin hari bertambah kokoh. 

Dengan di berhentikannya Amri Amrullah Tuasikal, putra sulungnya AT dari keanggotaan DPR RI atas usulan Fraksi Gerinda semakin membuat publik ragu dan bertanya-tanya soal kiprah dari dinasti Tuasikal di senayan. 

Apalagi kalau mau dilihat proses pergantian antar waktu (PAW) Amri Tuasikal ini terjadi karena faktor indisipliner dan kinerjanya selama menjadi wakil rakyat dianggap kurang baik. Itulah sebabnya, publik kerap mempertanyakan soal motivasi politik yang mendasari keduanya harus maju sebagai wakil rakyat ditengah menguatnya ketidakpercayaan publik terhadap politik dinasti yang diciptakan oleh Abdullah Tuasikal selama ini. Apakah keduanya maju karena merasa terpanggil untuk mengabdi dan ingin berbuat yang lebih banyak untuk kepentingan masyarakat Maluku atau sebaliknya, ingin mempertegas kekuasaan dinasti Tuasikal di Maluku! Wallahualam. (***)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Populer

To Top