Ambonesia

MKKS Desak DPRD Kota Ambon Perjuangkan Dana Bos

FORUM Musyawarah Kepala-Kepala Sekolah (MKKS) SMP/MTs Kota Ambon meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon untuk memperjuangkan dana bantuan operasional sekolah (BOS). Pasalnya, lewat dana BOS tersebut, dapat digunakan untuk membayar gaji para guru honor yang sampai kini nasibnya terlunta-lunta.

Desakan ini disampaikan langsung oleh para pimpinan sekolah se-Kota Ambon kepada anggota DPRD Kota Ambon, Senin, 28 Januari 2019.

Ketua MKKS SMP/MTs Kota Ambon, Yance Mahulette, menegaskan, dana BOS yang disalurkan oleh Pempus kepada masing-masing sekolah di Kota Ambon, belum cukup untuk membiayai aktifitas di sekolah, termasuk bagaimana membayar hak-hak para guru honor yang sudah mengabdi kepada negara setiap tahunnya.

Bayangkan, kata Yance, para guru honor yang ada di sejumlah sekolah di Kota Ambon, hanya bisa dibayar dengan gaji 300 ribu tiap bulannya. Itupun, kadang ada sekolah yang tidak mampu membayar gaji mereka. 

Kendati demikian, para tenaga abdi negara tanpa tanda jasa tersebut, tetap saja melaksanakan tugas mulianya tanpa mengeluh. Meski para guru tidak mengeluh, bukan berarti pemerintah membiarkan nasib mereka terlunta-lunta, tanpa digaji. 

Sebab itu, harus ada perjuangan dari daerah kepada Pempus, untuk kiranya dana BOS dinaikan, guna memberikan kesejahteraan kepada para guru, yang setidaknya sesuai dengan kebutuhan mereka.

Ia menegaskan, selama ini, gaji para guru tersebut masih dibebankan kepada pihak sekolah, semestinya dapat ditanggung oleh pemerintah. 

“Kami telah menyampaikannya kepada komisi untuk memperjuangkan itu ke pemerintah pusat agar tidak menjadi beban bagi pemerintah daerah. Sebab, pemerintah daerah terbatas soal anggaran,” kisah Yance.

Ia menambahkan, tenaga honorer sangat membutuhkan pelayanan yang maksimal, karena mereka melayani anak-anak siswa di sekolah. Sementara mereka hanya dibayar 15 persen dari dana BOS, yang akalu dirupiahkan itu sekitar Rp300 hingga Rp500 per bulan yang diterima tiga bulan sekali. 

“Jadi kalau tiga bulan satu kali baru diterima, mereka hanya menerima Rp1,5 juta. Bagaimana mereka bisa membiayai anak-anak mereka yang masih sekolah sementara gaji mereka sekecil itu. Jadi ini bisa catatan bagi pemerintah pusat untuk diperbaiki, dengan menaikkan dana BOS agar merekan mendapat 20 persen,” ungkapnya.

Menyinggung akan dibuka pendaftaran Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (P3K) yang membuka peluang bagi tenaga honorer, Yance mengatakan itu justru lebih bagus. Menurutnya, asal jangan hanya sekedar isu semata.

“Kita juga telahbmendesak hal itu ke DPRD Kota Ambon agar hal tersebut juga diperhatikan. Karena mereka telah mengabdi kepada negara, sehingga mereka harus diperjuangkan,” tegas dia. (R1)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Populer

To Top