Hukrim

Raja Dan Bendahara Dalam Pemberkasan

– Kasus Korupsi ADD – DD Negeri Porto

BERKAS perkara korupsi anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Negeri Porto tahun anggaran 2015 – 2017 sebesar Rp 2 miliar, atas tersangka Marthen Nanlohy selaku raja dan tersangka Salmon Noya selaku bendahara, masih dalam tahap pemberkasan oleh Tim Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon di Saparua.

Menurut Kepala Cabang Kejari (Kacabjari) Saparua Leonard Tuanakotta, pemberkasan dilakukan untuk mengetahui apakah perlu dilakukan lagi pemeriksan terhadap sejumlah saksi-saksi dan para tersangka ditahap penyidikan ataukah sudah cukup.

“Masih dalam pemberkasan, nanti kita lihat apakah masih harus membutuhkan keterangan saksi dan tersangka lagi atau tidak. Kalau sudah cukup maka kasusnya akan dilimpahkan ke Penuntut Umum untuk diteliti kembali kelengkapan berkas perkaranya (tahap I),” kata Tuanakotta, saat dikonfirmasi koran ini, kemarin.

Untuk berkas perkara tersangka Hendrik Latupeirissa selaku sekretaris Negeri Porto, sudah disidangkan ke Pengadilan Tipikor Ambon. “Untuk tersangka Hendrik Latupeirissa sementara menjalani persidangan dengan agenda sidang mendengarkan keterangan saksi-saksi,” ungkapnya.

Dijelaskan, pengusutan kasus dugaan korupsi anggaran ADD dan DD di Negeri Porto tahun 2015 – 2017 itu berawal dari laporan masyarakat setempat, yang mengaku bahwa selama dua tahun anggaran itu banyak pekerjaan fisik sampai pemberdayaan UKM yang tidak jelas peruntukannya.

“Jadi, kasus ini dilaporkan langsung oleh masyarakat setempat kepada Kejari Ambon Cabang Saparua. Yang pada intinya mendesak kejaksaan segera melakukan pemeriksaan terhadap seluruh pihak terkait, diantaranya aparatur pemerintah desa setempat,” jelas Tuanakotta.

Dari hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh ahli, lanjut Tuanakotta, ditemukan kerugian sebesar 300 juta lebih dari total anggaran ADD dan DD di Negeri Porto tahun 2015 – 2017 sebesar Rp 2 miliar.

“Perbuatan ketiga tersangka ini sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana,” ungkapnya. (RIO)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Populer

To Top