Berita Utama

Umasugi Bangun Dinasti Di Golkar, Fatlolon-Tuasikal Pilih Aman Di NasDem

MENJADI penguasa dua periode di Kabupaten Buru, Ramly Umasugi ternyata tidak mau ketinggalan kereta mengkaderkan sanak family di partai Golkar.

Tercatat di Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilihan Anggota Legislatif tahun 2019 saja, ada enam orang Caleg yang memiliki hubungan darah dengannya. Termasuk anak gadisnya.

Sikap Ramly ini cukup berbeda dengan pilihan politik Ketua DPD Golkar Maluku Said Assagaff yang sama sekali tidak mencalonkan siapapun dari internal keluarganya.

Tapi, cara Ramly Umasugi mirip apa yang dilakukan Abdullah Tuasikal, mantan Bupati Maluku Tengah dua periode yang juga pernah menjadi ketua DPD Golkar Maluku Tengah. 

Perbedaannya hanya pada pilihan partai, Ramly lebih memilih Golkar, sementara Abdullah Tuasikal mendistribusikan sanak family tergantung irama politiknya. Tidak menetap di satu partai. Istrinya pernah di PKB, anaknya di Gerindra. Sekarang Abdullah Tuasikal berpindah lagi ke Nasdem.

Selain Abdullah Tuasikal, ada juga Petrus Fatlolon Bupati Maluku Tenggara Barat yang juga hengkang dari Demokrat ke Nasdem. Anak dan saudaranya pun disodorkan dalam DCT Pileg 2019 dari partai Nasdem.

Kepindahan dua politisi ulung itu menuai pro kontra, Abdullah Tuasikal adalah kader Golkar, mengingkat jatuh bangun membangun Maluku Tengah dengan Golkar. Dia pun dikenal dengan politisi berdarah kuning. 

Begitupun Petrus Fatolon, mantan ketua DPD Demokrat Papua, yang mencalonkan diri sebagai Bupati MTB dengan rekomendasi Demokrat. 

Hadirnya kedua politisi itu di ruang Nasdem bahkan santer dibicangkan ada hubungan dengan pernyataan salah satu mengamat politik nasional Rocky Gerung.

Rocky pengamat politik yang kontroversial itu menilai ada kepala daerah yang hendak dibidik KPK buru-buru mendaftar jadi kader Nasional Demokrat (Nasdem) karena ada Jaksa Agung.

Argumen ini  menjadi bola liar di publik. Kontroversial atas pernyataan Rocky bahkan menjadi diskursus serius di Maluku. Apalagi, beberapa nama yang memiliki power politik dan terindikasi terlibat korupsi resmi menjadi kade Nasdem.

Mereka adalah mantan Bupati Maluku Tengah (Malteng) Abdullah Tuasikal dan Bupati Maluku Tenggara Barat (MTB), Petrus Fatlolon. Apakah, dugaan ketelibatan keduanya dalam kasus korupsi membuat mereka menjadi anggota Nasdem ataukah, loncat partai menjadi hal yang biasa dalam politik kekuasaan.

“Jika membaca statemen Rocky pada ILC beberapa waktu lalu, tentunya sangat kontroversial ya, tapi bagi saya, memang kedaulatan hukum dibangun atas kedaulatan politik. Ini memang harus bisa menjadi pekerjaan bersama, apalagi dalam momentum politik ini. Harus bisa mereevaluasi kedudukan demokrasi yang mana rakyat dalah kuasanya dalam Negara hukum,” kata Dirketur Indonesia Research and Strategy (IRS) Djali Gafur, kepada Rakyat Maluku, saat di konfirmasi, tadi malam.

Djali mengaku, tentunya segala pernyataan ke ruang public harus memiliki dalil (data) yang kuat, baik itu persoalan, politik hukum, politik ekonomi, dan social budaya. 

Apalagi, dalam tahun politik yang penuh dengan ‘sentimen’. 

Artinya bahwa, gejala lompat partai dua tokoh politik (Tuasikal-Fatlolon)  yang satu dari Demokrat ke Nasdem (Bupati MTB) dan mantan Bupati Malteng Abdullah Tuasikal (mantan kader Golkar, kini di Nasdem).

“Intinya, saya tidak bisa memberikan pelayanan substansial soal tersebut, tetapi apa yang disampaikan pasti memiliki dalil atau data yang kuat mengenai persoalan politik hukum tersebut. Nah, ini bisa menjadi pintu masuk bagi public untuk melihat sejauh mana korelasi atas persepsi Rocky atas dugaan ketelibatan korupsi dengan sikap masuk Nasdem,” ucapnya.

Sejauh ini, memang pelayanan publik dalam rangka penegakan hukum harus bebas dari intervensi politik dalam bentuk apapun. Atau pelaksanaan hukum tidak hanya untuk kelompok dan golongan tertentu. 

“Saya menilai, penegakan hukum sangat penting dan pemerintah terus mengupayakan itu. Dan, tentunya, tidak ada tebang pilih dalam logika kenegaraan apalagi persoalan perwujudan keadilan. Bagi saya, semua berjalan menuju ekspektasi publik, dan pelan-pelan konsolidasi hukum terus dilakukan sampai di daerah,” ucapnya.

Soal pernyataan Rokcy, sekali lagi, Djali menilai bahwa public memiliki otoritas untuk membuktikan hal tersebut.

”Saya kira, public punya otoritas untuk membuktikan pernyataan itu, agar tidak menjadi liar dan obrolan kusir diruang-ruang politik dan social,” ucapnya. (ASI)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Populer

To Top