Berita Utama

Alat Berat Tiba Di UD Amin, Eksekusi Lahan Batal Lagi ?

Alat berat yang tiba di lahan sengketa yang ditempati UD Amin, Selasa 12 Februari 2019. (MOHAS AMIR)

PENGADILAN Negeri (PN) Ambon, Selasa 12 Februari 2019, pagi ini, berencana akan mengeksekusi lahan/bangunan UD Amin,  milik Hj Nurdin Fatah, di Jalan Kebun Cengkeh, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.

Pantauan rakyatmaluku.com alat berat yang akan melakukan eksekusi awalnya telah tiba, Selasa pagi sekira pukul 09.00 WIT di lokasi lahan yang ditempati UD Amin.

Namun beberapa saat kemudian alat berat tersebut kembali keluar dari lokasi lahan UD Amin dan hingga berita ini tayang belum di ketahui apakah jadi dilakukan eksekusi atau tidak, pasalnya aparat keamanan yang seharusnya juga menjaga areal lahan yang akan di eksekusi itu tidak tampak.

Seperti diketahui  lahan yang akan dieksekusi PN Ambon ini memiliki luas 5.727 m² serta memiliki batas dengan tanah negara baik pada arah utara, selatan, barat dan timur.

Dimana, eksekusi dimaksud sesuai keputusan Mahkamah Agung RI atas permohonan gugatan oleh Marten Hentiana.

Eksekusi dimaksud dilaksanakan karena pihak tergugat, Nurdin Nurlete,SE (44) dan Hj Nurdin Fatah (49), tidak melaksanakan keputusan Mahkamah Agung RI secara sukarela.

Meski surat eksekusi telah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Ambon, tapi prosesnya gagal dilakukan karena terdapat beberapa masyarakat tidak mau diajak berdamai.

Olehnya itu, ahli waris keluarga Nurlette selaku pemohon eksekusi kembali melayangkan surat permohonan eksekusi pengosongan ke PN Ambon, 27 September 2017.

Permohonan eksekusi kala itu tidak digubris PN Ambon, dan pada 26 Juli 2018, ahli waris keluarga Nurlette kembali melayangkan surat permohonan eksekusi pengosongan ke PN Ambon untuk ke dua kalinya. 

Anehnya, bukannya melaksanakan eksekusi pengosongan atas permintaan ahli waris keluarga Nurlette, tapi PN Ambon malah mengeluarkan surat pemberitahuan eksekusi lahan atas pemohon eksekusi Marthin Hentiana, kepada Pemerintah Negeri Batu Merah, 23 Juli 2018 lalu. 

BENTROK

Sementara itu aksi  puluhan aktivis dan masyarakat Negeri Batu Merah terkait penolakan terhadap rencana eksekusi lahan sengketa milik Marthen Hentiana di Negeri Batu Merah Kota Ambon yang rencananya akan, Selasa 12 Februari 2019   (hari ini) oleh pihak Pengadilan Negeri (PN) Ambon, Senin 11 Februari 2019, berujung bentrok.

Pantauan koran ini, para aktivis bersama masyarakat negeri Batu Merah menolak rencana eksekusi lahan. Penolakan tersebut dilakukan dalam sebuah gerakan aksi yang berlangsung di sejumlah kawasan di Kota Ambon.

Yakni di area Gong Perdamaian Dunia, Kantor Pengadilan Negeri Ambon hingga kembali di Negeri Batu Merah.

Awalnya, aksi tersebut beklangsung aman. Namun karena upaya mediasi yang dilakukan pemerintah negeri Batu Merah dengan pihak PN Ambon tidak menuai kepastian, masa aksi kembali ke negeri Batu Merah dan melakukan blokade di jalan Jenderal Sudirman Negeri Batu Merah.

Masa memblokade jalan dengan menarik road barrier milik dinas perhubungan sebagai pembatas jalan, kemudian menutup jalur kendaraan di jalan Jenderal Sudirman. Akibatnya, terjadi kemacetan panjang.

Aksi blokade jalan tersebut dilakukan sebagai bentuk protes atas keputusan PN Ambon yang bersikeras akan melakukan upaya eksekusi lahan sebagaimana yang ditolak oleh masyarakat Batu Merah.

Melihat kemacetan yang terjadi di sepanjang jalan Jenderal Sudirman, aparat kepolisian membubarkan secara paksa masa yang melakukan aksi dengan saling mendorong yang berujung bentrok antar pihak kepolisian dengan masa aksi.

Akibat bentrok tersebut, salah satu aktivis terpaksa dilarikan ke rumah sakit Bhayangkara Ambon untuk mendapatkan perawatan medis. 

Pasalnya, dia terkena pukulan yang diduga dilakukan oleh aparat kepolisian saat bentrokan terjadi.

Warga Negeri Batu Merah mengamuk setelah melihat aksi ringan tangan aparat kepolisian terhadap seorang pemuda hingga harus mendapatkan perawatan medis di rumah sakit Bhayangkara Ambon. Bahkan, dua pemuda Negeri Batu Merah lainnya juga diamankan polisi.

Keributan yang terjadi di dua ruas jalan itu mengakibatkan kemacetan lalu lintas selama kurang lebih 1 jam. Warga meminta aparat agar mengembalikan dua warga yang ditahan. 

Polisi juga diminta untuk menangkap sejumlah oknum polisi yang melakukan kekerasan terhadap para pendemo.

Ketua Saniri Negeri Batu Merah, Salem Tahalua, yang dikonfirmasi wartawan usai bentrokan mengatakan, aksi yang dilakukan adalah bentuk protes terhadp PN Ambon yang akan melakukan eksekusi lahan di lokasi yang merupakan wilayah adat desa setempat.

“Kita melakukan perlawanan karena secara hukum maupun secara administrasi telah dilakukan mediasi, tapi PN Ambon seolah tidak menggubris tuntutan dari warga Negeri Batu Merah, sehingga kami pemerintah negeri, saniri negeri serta seluruh masyarakat adat melakukan perlawanan hukum jalanan,” ujar Salem.

Dia mengaku bahwa dalam pertemuan dengan Ketu PN Ambon, mereka mendapat jawaban bahwa upaya eksekusi itu akan dipertimbangkan. 

Namun, pihaknya telah memberikan satu ketegasan bahwa selaku pimpinan lembaga adat di negeri Batu Merah, bahwa pihaknya akan berjuang dan bertarung untuk mempertahankan apa yang menjadi hak ulayat dari negeri setempat.

“Jika PN Ambon tetap memaksakan untuk melakukan eksekusi diatas hak adat negeri Batu Merah, maka kita akan tetap melakukan perlawanan, salah satunya melakukan aksi pemblokiran jalan,” tegas Salem.

Secara tegas, dia meminta Ketua PN Ambon segera mempercepat melakukan klarifikasi terkait  dengan rencana eksekusi yang dilakukan sesuai surat yang dikeluarkan ketua PN.

“Kami menjamin situasi ini akan aman. Tapi kami minta, para pemuda Negeri Batu Merah bersama beberapa aktivis yang ditahan pihak aparat segera dilepaskan, kalau tidak pemblokiran jalan akan tetap dilakukan. Kami juga meminta pertanggungjawaban oknum polisi yang telah melukai aktivis kami,” tegasnya. (RM/R1)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Populer

To Top