Berita Utama

Bos Angin Timur Minta Hakim Ringankan Hukuman

SIDANG. Direktur CV. Angin Timur Anthony Liando, terdakwa kasus suap wajib pajak pada Kantor Pe­layanan Pajak (KPP) Pratama Ambon tahun 2016 - 2018, saat membacakan nota pembelaan (Pleidoi) di hadapan majelis hakim Pengadilan Tipikor Ambon, Jumat, 1 Februari 2019. (HERRY PURWANTO)

DIREKTUR  CV. Angin Timur, Anthony Liando, melalui Penasehat Hukumnya (PH) Jonathan Kainama, meminta majelis hakim yang mengadili perkaranya agar dapat meringankan hukumannya dari seluruh tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, kliennya itu telah mengakui semua perbuatannya di persidangan, yakni melakukan tindak pidana suap wajib pajak pada Kantor Pe­layanan Pajak (KPP) Pratama Ambon tahun 2016 – 2018.

“Tentunya kami tidak bisa lari dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Karena secara terang benderang klien kami memang melakukan tindak pidana yang melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2001 Ten­tang Pemberantasan Tipikor Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Jadi kami hanya minta keringanan hukuman saja dari majelis hakim,” ucap Kainama, kepada wartawan, usai persidangan dengan agenda membaca nota pembelaan (Pleidoi) di Pengadilan Tipikor Ambon, Jumat, 1 Februari 2019.

Dalam nota pembelaan, lanjut Kainama, juga diuraikan bahwa perbuatan tindak pidana suap wajib pajak pada KPP Pratama Ambon tahun 2016 – 2018 yang dilakukan kliennya menjadi sempurna karena adanya faktor pendukung. Diantaranya, proses pengawasan atau pendampingan dari KPP Ambon melalui kontroversitatif yang tidak dilakukan secara baik.

“Buktinya, kalau dari awal dihimbau agar klien kami ini menjadi seorang wajib pajak atau Pengusaha Kena Pajak (PKP), pasti dilakukan. Tetapi tidak ada himbauan resmi yang dilakukan. Kemudian fungsi pengawasan secara menyeluruh yang dilakukan oleh kepala KPP Ambon. Padahal klien kami mempunyai indikasi sebagai wajib pajak yang taat,” ungkapnya.

Dijelaskan, indikasi bahwa kliennya sebagai wajib pajak yang taat dapat dilihat pada tahun 2015 kliennya diminta untuk memberikan setoran tambahan dari pajak kurang bayar sebesar Rp 200 juta. Kemudian tahun 2016 kliennya secara suka rela mengikuti program Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty. Dan di tahun 2017 itu atas inisiatif sendiri, bukan atas himbauan dari kantor KPP Pratama Ambon. Selain itu, tambah Kainama, kliennya juga membuat badan hukum terhadap usahanya, dan mengukuhkan diri sebagai wajib pajak yang PKP.

”Artinya, jika klien kami dihimbau secara resmi dan tegas oleh kantor KPP Pratama Ambon, pasti klien kami ikut,” jelas Kainama.

Perbuatan tindak pidana suap wajib pajak ini juga menjadi sempurna karena dari awal ketika tim pemeriksan mulai memeriksa, tidak berselang lama terdapat bunyi angka sebesar Rp 1,7 miliar sampai Rp 2,4 miliar. Kemudian berubah lagi menjadi Rp 1,3 miliar, Rp 1,2 miliar, sampai terakhir Rp 1,37 miliar. Padahal, dalam penegakan aturan informasi terhadap nilai pajak itu sendiri tidak bisa disampaikan saat proses pemeriksan berjalan.

“Ini angka yang fatal dan fantastis. Pengusaha tentu pilih sesuatu yang aman saja. Karena disitu tidak ada pilihan lain, lalu dilakukanlah upaya pendekatan oleh terdakwa untuk mengurangi nilai pajak seminimal mungkin. Jadi menurut kami, dua faktor inilah yang sangat mempengaruhi sampai terjadinya perbuatan melawan hukum. Sehingga, kami hanya berharap agar itu bisa dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim,” beber Kainama.

Pantauan koran ini di ruang sidang, usai mendengar pembacaan nota pembelaan (Pledoi) secara langsung oleh terdakwa Anthony Liando, dilanjutkan oleh Penasehat Hukumnya (PH) terdakwa, Jonathan Kainama Cs, majelis hakim yang dipimpin Pasti Tarigan kemudian menunda persidangan hingga Jumat pekan depan, dengan agenda sidang putusan.

Sebelumnya, JPU KPK dalam tuntutannya meminta majelis hakim agar dapat menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada terdakwa Anthony Liando selama tiga tahun, dan membayar denda sebesar Rp 150 juta subsider tiga bulan kurungan. Sebab, perbuatan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana suap wajib pajak di KPP Pratama Ambon tahun tahun 2016 – 2018.

“Menyatakan, perbuatan terdakwa Anthony Liando terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Ten­tang Pemberantasan Tipikor Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP,” ucap JPU KPK Nur Haris Arhadi, saat membacakan amar tuntutannya di Pengadilan Tipikor Ambon, Jumat, 25 Januari 2019, lalu.

Hal-hal yang memberatkan, terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintah yang bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Kemudian perbuatan terdakwa berpengaruh negatif dalam penerimaan negara. Sedangkan hal-hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan di persidangan. Kemudian terdakwa memberikan keterangan secara terbuka dan dan berterus terang.

JPU dalam dakwaannya menjelaskan, awal tahun 2016 terdakwa sebagai pemilik Toko Bangunan Angin Timur yang merupakan salah satu wajib pajak di wilayah KPP Pratama Ambon menemui La Masikamba selaku Kepala KPP Pratama Ambon. Kemudian pada Juni 2016 terdakwa menemui Sulimin Ratmin selaku selaku pemeriksa Pajak Madya KPP Pratama.

Dalam setiap pertemuan tersebut, terdakwa meminta La Masikamba dan Sulimin Ratmin agar tidak mempersulit pelaporan pajak, serta menetapkan jumlah kewajiban pembayaran pajak terdakwa dibawah nilai pajak sebenarnya, dengan cara menerima laporan pajak terdakwa tahun 2016 sebagai laporan pajak Non Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Selanjutnya pada 10 Agustus 2016, terdakwa memberikan uang kepada La Masikamba sebesar Rp 550 juta melalui rekening Bank Mandiri atas nama Muhammad Said. Selain itu, terdakwa juga memberikan uang tunai secara langsung kepada La Masikamba sebesar Rp 100 juta.

Setelah adanya pemberian uang tersebut, terhadap pelaporan pajak terdakwa tahun 2016, La Masikamba tidak memberikan himbauan kepada terdakwa untuk membayar pajak sebagai PKP, serta tidak melakukan pemeriksaan pelaporan pajak penghasilan (PPh) terdakwa tahun 2016 yang hanya berjumlah Rp 44.747.000. Padahal seharusnya terdakwa membayar pajak melebihi jumlah tersebut, karena omset penjualannya melebihi Rp 4,8 miliar per tahun.

Atas pelaporan pajak tersebut, selanjutnya Direktorat Jenderal Pajak melakukan analisa resiko yang ditindaklanjuti dengan mengeluarkan Surat Nomor: S-00424/PJ.04/RIK.SIS/2018 tanggal 17 April 2018 tentang Instruksi Melakukan Pemeriksaan Khusus terhadap 13 Wajib Pajak di wilayah KPP Pratama Ambon, yang salah satunya adalah terdakwa. 

Berdasarkan surat tersebut, pada 15 Agustus 2018 La Masikamba menandatangani kertas kerja pemeriksaan yang berisikan data awal dan rencana pemeriksaan yang akan dilakukan oleh tim pemeriksa.

Kemudian pada 21 Agustus 2018, terdakwa mendapatkan informasi dari Sulimin Ratmin bahwa terdakwa merupakan salah satu wajib pajak yang akan dilakukan pemeriksaan khusus atas pembayaran pajak tahun 2016. Oleh karena itu terdakwa beberapa kali menghubungi La Masikamba dan menyampaikan kekhawatirannya diminta data-data penjualan dan rekening bank oleh pemeriksa pajak.

La Masikamba kemudian menyampaikan kepada terdakwa untuk tidak perlu khawatir karena yang akan melakukan pemeriksaan adalah Sulimin Ratmin yang sudah terdakwa kenal. Selain itu La Masikamba juga mengatakan tidak akan mempersulit terdakwa karena La Masikamba adalah orang yang berwenang membuat keputusan final mengenai besaran pajak yang akan dikenakan terhadap wajib pajak.

Pada 28 Agustus 2018 terdakwa menerima surat panggilan dari tim pemeriksa pajak untuk dilakukan pemeriksaan khusus pada 4 September 2018 berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor: PRIN0000296NVPJ.18/KPO105/RlK.SIS/2018 tanggal 27 Agustus 2018. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh tim pemeriksa pajak yang dipimpin Sulimin Ratmin selaku supervisor pemeriksa pajak.

Pada 29 Agustus 2018, terdakwa meminta bantuan Sulimin Ratmin untuk tidak melakukan pemeriksaan secara mendalam atas laporan pajak terdakwa tahun 2016. Atas permintaan tersebut, Sulimin Ratmin menyanggupinya dan mengarahkan Terdakwa untuk memberikan data-data keuangan kepada Sulimin Ratmin terlebih dahulu, serta mengajak terdakwa bertemu di rumah Sulimin Ratmin sebelum dilakukan pemeriksaan.

Pada 4 September 2018, terdakwa memerintahkan isterinya yakni Elys Luther memberikan keterangan dihadapan tim pemeriksa pajak terkait proses bisnis usaha terdakwa. Dalam pemeriksaan tersebut, tim pemeriksa juga menyampaikan bahwa penghitungan pajak terdakwa tahun 2016 akan dilakukan berdasarkan omset penjualan tahun 2017, yang mana Toko Angin Timur sudah berbentuk CV, sehingga kewajiban pajak terdakwa akan lebih besar.

Mengetahui hal itu, pada 5 September 2018 terdakwa memberikan uang sebesar Rp 20 juta kepada Sulimin Ratmin melalui rekening BCA atas nama Eggi Yeniawati yang merupakan anak Sulimin Ratmin. Selain itu, terdakwa juga memberikan uang kepada La Masikamba sebesar Rp 20 juta melalui sopirnya di toko terdakwa. 

Pada 6 September 2018, Didat Ardimas Mustafa selaku ketua tim pemeriksa menyampaikan kepada Elys Luther bahwa nilai pajak tahun 2016 yang akan dikenakan kepada terdakwa berkisar antara Rp 1,7 sampai Rp 2,4 miliar. Oleh karena itu tidak kembali menemui Sulimin Ratmin dirumahnya dan meminta agar tim pemeriksa pajak menurunkan kewajiban pajak yang harus dibayarkan terdakwa. 

Menindaklanjuti permintaan terdakwa, pada 7 September 2018 Sulimin Ratmin memerintahkan Didat Ardimas Mustafa, Lutfi Agus Faizal dan Rahman Triadi Putra, yang merupakan tim pemeriksan pajak untuk menghitung kembali nilai kewajiban pembayaran pajak terdakwa tahun 2016, dengan menggunakan metode penghitungan PPh final 1 %, agar nilai pajak kurang bayar yang ditetapkan menjadi sekitar Rp 1 miliar.

Atas perintah tersebut, ketiga tim pemeriksan pajak itu menyanggupinya. Kemudian pada malam harinya terdakwa menghubungi Sulimin Ratmin dan Sulimin Ratmin meminta fee dari terdakwa untuk La Masikamba yang berwenang menyetujui dan menandatangani hasil pemeriksaan yang akan menjadi dasar penetapan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) tahun 2016. Atas permmtaan tersebut, terdakwa menyanggupinya dan akan memberikan langsung kepada La Masikamba.

Pada 20 September 2018, terdakwa mendapatkan informasi dari Didat Ardimas Mustafa melalui Elys Luther bahwa tim pemeriksa akan membuat nilai pajak final yang harus dibayar oleh tubuh sebesar Rp 1.037.000.000 sampai dengan Rp 1,2 miliar. Selanjutnya terdakwa menyampaikan informasi tersebut kepada Sulimin Ratmin serta membicarakan mengenai teknis pemberian fee kepada La Masikamba dan Sulimin Ratmin.

Pada 28 September 2018, terdakwa menginfonnasikan kepada Sulimin Ratmin bahwa terdakwa telah mempersiapkan uang sejumlah Rp 100 juta untuk Sulimin Ratmin sebagai realisasi fee yang telah disepakati sebelumnya. Selain itu Sulimin Ratmin juga meminta fee kepada terdakwa untuk La Masikamba sebesar Rp 20 juta.

Selanjutnya terdakwa meminta La Masikamba segera menandatangani SKPKB tahun 2016 atas nama terdakwa. Oleh karena itu terdakwa menyiapkan uang sebesar Rp 200 juta untuk La Masikamba beserta tim pemeriksa, dan menawarkan kepada La Masikamba apakah uang tersebut akan diantar ke kantor atau diambil ke toko terdakwa. Atas tawaran tersebut, La Masikamba menyatakan akan mengambil uang tersebut di toko terdakwa.

Sehingga, total praktek suap yang dilakukan terdakwa Anthony Liando sejak tahun 2016 – 2018 sebesar Rp 790 juta. Dengan rincian, untuk La Masikamba sebesar Rp 670 juta, dan untuk Sulimin Ratmin sebesar Rp 120 juta. (RIO)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Populer

To Top