Advetorial

Djabar Tianotak: Tahun Ini 25 Desa Akan Dialiri Air Bersih

Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten SBT Djabar Tianotak saat meninjau sambil mengetes kran air melalui program Penyedia Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di Desa Engglas, Kecamatan Bula, Kabupaten SBT, belum lama ini. (Mansur Boinauw)

MASALAH air bersih di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) terus mendapat perhatian pemerintah. Penyediaan air bersih di daerah ini diantaranya dilakukan melalui program Penyedia Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas).

Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten SBT Djabar Tianotak  mengatakan, hingga kini warga di 29 desa yang telah menikmati air bersih melalui program Pamsimas. 

“Alhamdulillah, perlahan namun pasti satu per satu desa/negeri di SBT mulai teratasi kebutuhan air bersih melalui  program Pamsimas,” ungkap Tianotak saat meninjau air bersih hasil program Pamsimas di Desa Engglas, Kecamatan Bula, belum lama ini.

Djabar Tianotak

Hingga saat ini, lanjut Tianotak,  jumlah desa di Kabupaten SBT yang mulai dialiri air bersih tersebut merupakan desa sasaran program Pamsimas sejak tahun 2017.

“Sejak  tahun 2017 tercatat 29 desa yang sudah terlayani. Dan InsyaAllah, tahun  2019 ini 25 desa sebagai desa sasaran Pamsimas  di empat kecamatan antara lain Kecamatan  Watubela Kesui, Seram Timur, Tutuk Tolo dan Kecamatan Kian Darat dan Pulau Gorom,”katanya. 

Sebelumnya, Tianotak mengatakan pada tahun 2018 sebanyak 13 desa yang menjadi sasaran Pamsimas. Program ini juga didukung dengan dana desa di masing-masing desa tersebut melalui kerja sama pemerintah dengan masyarakat desa setempat.

Diketahui, penyedian air bersih melalui program Pamsimas  tersebut dilakukan dengan membangun  sarana Sistem Penyaluran Air Minum (SPAM).(MBU)

 

Rapat Pemda SBT dengan Komisi A DPRD Maluku guna membahas nasib pegawai Honorer K2 belum lama ini di Kota Bula. (Mansur Boinauw)

 

Nasib 405 Honorer Belum Menentu

SEBANYAK 405 pegawai Honorer K2 di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) terus memperjuangkan nasib mereka. Pemda SBT dan Komisi A DPRD Provinsi Maluku pun satu meja, membahas nasib para honorer tersebut. 

Sudah beberapa kali,  ratusan pegawai honorer di Kabupaten SBT itu memperjuangkan nasib mereka. Baik melalui aksi demonstrasi maupun dengan meminta dukungan wakil rakyat di parlemen.

Sebelumnya, mereka menggelar demonstrasi di Kota Bula bersamaan dengan penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2018, meminta pemerintah daerah agar menyampaikan kepada pemerintah pusat untuk mengangkat mereka sebagai PNS.

Namun, upaya mereka saat itu tidak membuahkan hasil. Pemerintah daerah tidak dapat berbuat banyak lantaran pemerintah pusat telah menutup ‘kran’ penerimaan pegawai honorer serta pengangkatan honorer menjadi PNS.

Para pegawai honorer kemudian mengadukan nasib mereka kepada Komisi A DPRD provinsi Maluku beberapa waktu. Mereka meminta dukungan dari wakil rakyat tersebut.

Karena itu, saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten SBT dalam rangka pengawasan, Komisi A DPRD Provinsi Maluku menemui para pegawai honorer di Sekretariat mereka, guna mendapatkan data dan informasi yang lebih banyak.

Komisi A kemudian membawa hasil pertemuan  dengan para pegawai honorer itu di dalam rapat bersama sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah kabupaten  SBT, Jumat (1/2).

Melalui rapat yang digelar di Kantor Bappeda Kabupaten SBT itu, pimpinan dan anggota Komisi A DPRD Maluku, secara bergantian menyampaikan aspirasi para honorer. 

“Ini adalah aspirasi yang harus kami sampaikan. Kami berharap, pemerintah daerah dapat mencari solusi terbaik,” kata anggota Komisi A DPRD Maluku Fredik Rahakbauw saat rapat tersebut.

Para Honorer K2 menyerahkan dokumen kepada Komisi A anggota DPRD Maluku belum lama ini. (Mansur Boinauw)

Kepala BKPSDM Kabupaten SBT, Asri Keliora mengatakan, data pegawai honorer K2 telah disampaikan kepada pemerintah pusat pada beberapa tahun lalu.

Saat ini, pemerintah daerah tidak dapat mengusulkan nama mereka ke pemerintah pusat,   karena  pengangkatan honorer sudah dihentikan.

Karena itu, saat rapat bersama tersebut Komisi A menyerahkan daftar Honorer K2 yang belum diakomodir kepada pemerintah daerah. Selanjutnya disampaikan kepada bupati kabupaten SBT untuk disikapi lebih lanjut.(MBU)

 

Badan Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Maluku menggelar Focus Grup Disscussion (FGD) bersama aparatur pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) di Bula, Kamis (7/2). FGD ini dalam rangka menyerap informasi tentang pengawasan obat dan makanan di daerah ini. ( Mansur Boinauw)

BPOM Gelar FGD Bersama Pemda SBT

BADAN Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Maluku menggelar Focus Grup Disscussion (FGD) bersama aparatur pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) di Bula, Kamis (7/2).

FGD ini dalam rangka menyerap informasi tentang pengawasan obat dan makanan di daerah ini.

Hadir pada FGD terkait  Instruksi Presiden  Nomor 3 Tahun 2017 tentang peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan itu, Sekretaris Daerah Syarif Makmur mewakili Bupati Abdul Mukti Keliobas, kepala BPOM Maluku Sandra Linthin dan sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah  (OPD) di lingkup Pemda SBT.

Bupati Seram Bagian Timur, Abdul Mukti Keliobas, melalui sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Syarif Makmur menyambut baik FGD yang digelar di lantai dua kantor bupati itu.

“Atas nama pemerintah Seram Bagian Timur  saya mengucapkan selamat datang di Kabupaten Seram Bagian Timur pada Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Maluku ibu beserta tim. Disertai ucapan terima kasih atas kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini,” ujarnya.

Ia mengatakan, kehadiran pemerintah terhadap pengawasan obat dan makanan adalah penjabaran dari kebijakan pembangunan kesehatan masyarakat dan peningkatan daya saing bangsa.

Demikian pula di kabupaten Seram Bagian Timur,  kata Keliobas, pemerintah di daerah ini juga  memiliki tanggungjawab, menjamin rasa aman dan memenuhi standar kesehatan terhadap obat dan makanan yang beredar dan dikonsumsi oleh masyarakat.

“Untuk itu selaku pemerintah, kami sangat berterimakasih dan menyambut baik program dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan yang menggelar kegiatan Focus Group Discusssion dan rangkaian kegiatan pengawasan predaran obat dan makanan lainnya di kabupaten Seram Bagian Timur,”ungkapnya.

Untuk itu, lanjutnya,  dalam kesempatan yang baik ini ia mengarahkan kepada organisasi perangkat daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan program Badan POM, dapat secara intensif melakukan koordinasi dan komunikasi untuk mencapai harapan hidup sehat masyarakat dan peningkatan daya saing daerah Seram Bagian Timur.

Keliobas mengungkapkan, di Kabupaten Seram Bagian Timur saat ini mulai menggeliat kehidupan industri rumah tangga yang memproduksi berbagai bentuk jajanan kuliner dan makanan lainnya, diantaranya   industri minyak kelapa, dendeng rusa, produksi olahan kerang kerangan, ikan asin, dan kacang.

“Saya sangat berharap usaha rumah tangga dan industri kecil sepeerti ini dapat dibina dan diberi pemahaman tentang program ini sehingga mereka dapat meningkatkan kualitas dan standar sehat dari apa yang mereka hasilkan,”tegasnya. 

Karena itu, Keliobas berharap, melalui FGD dan rangkaian sosialisasi ini dapat mendorong intensitas dan kualitas cara pengawasan terhadap barang yang masuk ke daerah ini.

“Semoga melalui kegiatan yang digelar pada hari ini sebagai bentuk tanggungjawab kita terhadap pelayanan pada masyarakat dapat membawa nilai pengabdian  menuju masyarakat Seram Bagian Timur yang sehat dan sejahtera,”katanya.(MBU)

 

Peresmian pasar ikan dan penyerahan modal usaha. (Mansur Boinauw)

Bantuan Modal Usaha untuk Pedagang

SEJUMLAH pedagang di Kota Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur mendapat bantuan modal usaha dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Bupati Seram Bagian Timur, Abdul Mukti Keliobas berharap bantuan ini dimanfaatkan secara baik. 

Pemberian bantuan modal tersebut dilakukan pada saat peresmian pasar ikan di kawasan pantai Timbul Tenggelam, Bula oleh Sekretaris Daerah Syarif Makmur, Sabtu, (26/1/19).

Bupati Seram Bagian Timur Abdul Mukti Keliobas melalui sambutan tertulisnya yang dibacakan sekretaris daerah  menyampaikan apresiasi kepada Baznas kabupaten SBT, karena kontrbusi positif Baznas dalam menekan tingkat kemiskinan di daerah ini, diantaranta melalui bantuan modal usaha.

Karena itu, Keliobas berharap semua pihak yang terlibat dalam program Baznas Seram Bagian Timur tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut.

“Tingkatkan terus etos kerja, agar penghasilan bisa melimpah, fokus dengan usahanya serta tidak menyerah pada kondisi yang menghimpit usaha, sebab setiap kerja keras dengan kesabaran yang kuat akan menghasilkan keberuntungan yang besar,”ujar keliobas.

Di tempat yang sama, pimpinan Baznas SBT H.M. Nasir Rumadaul mengatakan, pihaknya telah memberikan modal usaha kepada para ibu kelompok penjual ikan dengan jumlah masing-masing Rp5 juta setiap orang.

“Kami telah memberi modal usaha kepada 25 orang ibu-ibu sebagai kelompok penjual pada pasar ikan yang akan diresmikan oleh Pemda. Jumlahnya Rp 5 juta per orang. Kami pun telah menata lapak penjualannya, sehingga mereka dapat berjualan berdasarkan lapak yang telah disediakan bagi masing-masing penjual,”kata Rumadaul.

Rumadaul juga berharap pemberian modal usaha dengan jumlah tersebut dapat membantu kelancaran usaha para kelompok penjual ikan.

Lebih lanjut Rumadaul menuturkan, Baznas SBT telah membantu mereka yang menerima bantuan usaha melalui Bank Syariah Mandiri Cabang Bula sehingga dapat mengelola modal tersebut.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan SBT Adam Rumbalifar mengatakan, para penerima bantuan modal usaha juga diberi perlakukan yang khusus, yakni  beberapa bulan kedepan tidak dipungut biaya retribusi, guna meringankan beban mereka.

“Namun jika tiba waktunya, pihak kami akan berkoordinasi dengan Baznas SBT, untuk menarik retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku” ungkapnya.

 Hadir pada acara peresmian tersebut Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Adam Rumbalifar, perwakilan Polres SBT, sejumlah piminan OPD, Pimpinan  Baznas, camat Bula serta warga Kota Bula.(MBU)

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Populer

To Top