Advetorial

Hadapi Pemilu Serentak, Bupati Malra Himbau Jaga Keamanan, Pilih Sesuai Hati Nurani

Bupati Malra M. Thaher Hanubun saat menyampaikan arahan Kamtibmas kepada masyarakat Ohoi Rumadian, Kecamatan Manyeu, Kab. Malra. (Jufri Suat).

PEMERINTAH Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) melaksanakan penyuluhan Kamtibmas keliling ke 11 kecamatan yang tersebar di Malra. Penyuluhan ini bertujuan guna  memberikan pemahaman tentang pentingnya kesadaran masyarakat untuk terus menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) menghadapi pemilu serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 April mendatang dengan aman, sejuk, dan lancar. 

Dari pantauan media ini, penyuluhan yang diprakarsai oleh Kesbangpol Kabupaten Maluku Tenggara tersebut menghadirkan para narasumber yakni Bupati MalraHi. M. Thaher Hanubun, Wakapolres Malra Denny Ubro, Kasdim 1503/Malra Udin Rosidi. Para tokoh agama dan para raja yang dipandu oleh moderator Plt Kesbangpol Martinus Mon. 

Penyuluhan Kamtibmas diawali dari Ohoi Letman, Kecamatan Kei Kecil, Kab Malra. Dan dilanjutkan ke Ohoi Rumadian, Kecamatan Manyeu, Kab Malra. Kecamatan Kei Kecil Timur di Ohoi Rumat dan Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan di Ohoi Danar.

Selanjutnya sosialisasi yang sama juga ke kecamatan Kei Kecil Barat dan Kecamatan Hoat Sorbay, Rabu, 6 Februari 2019.

Dengan mengusung tema: Melalui Penyuluhan Kamtibmas Kita Bersinergi Membangun Maluku Tenggara Yang Sejuk, Aman & Damai Dalam Bingkai Ain Ni Ain Demi Suksesnya Pemilu Presiden dan Legislatif Tahun 2019. 

Bupati Maluku Tenggara M. Thaher Hanubun mengingatkan pentingnya keamanan dan kedamaian di tengah masyarakat menjelang Pemilu serentak tahun 2019.

“Keamanan, kedamaian, persatuan dan persaudaraan di daerah ini perlu kita jaga, jelang pelaksanaan Pemilu mendatang. Mari kita tunjukkan bahwa Malra memiliki nilai-nilai adat yang mengajarkan tentang cinta kasih,”ungkap Hanubun, saat memberikan arahan Kamtibmas menjelang Pemilihan Presiden, Anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Prov Maluku, dan DPRD Malra tahun 2019.

Thaher menyatakan perbedaan pilihan merupakan aset untuk memperkaya pikiran-pikiran yang baik ke depan.

Pengalungan bunga oleh masyarakat Ohoi Letman Kecamatan Kei Kecil kepada Bupati, M Thaher Hanubun, Wakapolres Malra Denny Ubro, dan Kepala Kantor Kementerian Agama Malra, saat tiba di Ohoi Letman. (Jufri Suat)

Ia mencontohkan Pilkada tahun 2018, dimana setelah usai maka Bupati dan Wakil Bupati di daerah ini bekerja untuk kesejahteraan semua masyarakat, bukan hanya untuk kelompok tertentu.

“Jadi masyarakat diharapkan mampu menjaga situasi keamanan dimulai dari diri sendiri, keluarga, lingkungan hingga Ohoi, dengan demikian masyarakat juga turut membantu pihak keamanan baik Kepolisian maupun TNI di wilayah masing-masing,” katanya.

Berkaca dari pengalaman sebelumnya, kata Hanubun, banyak keributan terjadi akibat adanya pesta joget yang di dalamnya pasti ada perempuan dan laki-laki, dan pasti ada miras, minuman keras.

“Karena itu, setiap pesta perlu ada ijin keramaian dari kepolisian. Kalau tidak ada kepala Ohoi punya hak untuk mencegat, dan kalau ada ijin maka pihak kepolisian mempunyai kewajiban untuk menjaga keamanan,” katanya.

Bupati juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya, sesuai hati nurani.

“Khusus pemilihan anggota DPRD Malra, masyarakat dapat memilih yang mereka nilai benar-benar dapat mewakili dan memperjuangkan aspirasi masyarakat untuk pembangunan daerah ini ke depan,” tegasnya.

Senada dengan Bupati, Wakapolres Malra Denni Ubro mengatakan, gangguan kamtibmas di daerah ini sering diakibatkan generasi muda yang masih terus mengkonsumsi minuman keras terutama di kalangan milenial saat ini.

“Karena itu saya ingatkan jika masyarakat lebih khusus anak muda di kota Tual dan Malra kalau tidak ingin berurusan dengan hukum, maka jauhilah Miras karena penyebab permasalahan terbesar dikarenakan minuman keras arak (sopi),” katanya tegas.

Wakapolres menyatakan gangguan kambtibmas juga dapat terjadi akibat pemanfaatan media sosial, sehingga pengguna harus bijak dalam  memanfaatkan medsos. 

“Teliti kebenaran sebelum share atas sebuah informasi. Berita bohong, hoax, yang menyebabkan keresahan di tengah masyarakat mari kita lawan,”tegas Ubro.

Sementara itu, Kasdim /1503. Maluku Tenggara Udin Rasidi menyampaikan kondisi keamanan diyakini terutama di daerah ini dapat terjaga jika masyarakat Kei menjalankan falsafah hidup:  “Ain Ni Ain, yang mengajarkan tentang cinta, dan kasih sayang antar sesama saudara.

“Falsafah hidup masyarakat Kei yang kuat ini sejalan dengan Pancasila, maka perlu terus dipegang teguh. Falsafah hidup Kei sudah jelas, bahwa kita adalah satu ikatan keluarga, untuk itu, masyarakat jangan terpengaruh dengan kegiatan yang tidak jelas, yang dapat mengganggu kamtibmas, karena tentunya akan berhadapan dengan aparat keamanan,”tandasnya.

Penyuluhan Kamtibmas diakhiri dengan deklarasi bersama masyarakat guna suksesnya pemilu aman damai  dan sejuk.(JSU)

 

Bupati Malra M.Thaher Hanubun saat melantik ibu-ibu Penggerak PKK Kabupaten Maluku Tenggara, di aula Kantor Bupati Malra. (Jufri Suat)

Lantik Pengurus PKK, Hanubun Titipkan Tiga Poin Penting

GERAKAN Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah, yang pengelolaannya dari, oleh, dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju, mandiri dan berkeadilan gender serta memiliki kesadaran hukum dan lingkungan. 

Hal ini diungkapkan Bupati Maluku Tenggara, (Malra) Hi. M. Thaher Hanubun, saat melantik pengurus Tim Penggerak PKK Kabupaten Malra Periode 2019 – 2023 di aula Kantor Bupati Langgur, Senin, 4 Februari 2019.

Atas nama pemerintah faerah dan masyarakat Malra Bupati Hanubun menyampaikan selamat kepada ibu ibu Pengurus PKK yang baru dilantik. Karena ibu-ibu telah menerima tanggung jawab ini sebagai salah satu bentuk pengabdian bagi kesejahteraan masyarakat di daerah ini.

“Pelantikan ini bukan sebuah peristiwa seremonial semata, sebab dibalik ini ada tugas dan  tanggung jawab bersama yang harus dilaksanakan oleh ibu-ibu dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat Malra yang lebih baik lagi,”ujar Hanubun.

Dikatakan, sasaran pemberdayaan adalah peningkatan kesejahteraan keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat, yaitu kondisi dimana terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dari setiap anggota keluarga secara material, sosial, mental dan spiritual sehingga dapat hidup layak sebagai manusia yang bermartabat. 

“Tugas dan tanggung jawab Tim Penggerak PKK bukanlah persoalan yang mudah. Sebab Tim Penggerak PKK telah menyatakan dirinya sendiri sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program-program PKK,”ungkap orang nomor satu di Malra, itu.

Dalam hubungan dengan upaya peningkatan kesejahteraan keluarga di Malra yang akan diemban oleh Tim Penggerak PKK, bupati menitipkan tiga poin penting yang perlu mendapat perhatian bersama.

Pertama, kemiskinan merupakan persoalan utama daerah ini sehingga diperlukan perhatian dan tindakan peningkatan ekonomi keluarga.

Keluarga miskin pada umumnya mempunyai anggota keluarga yang banyak. Kemiskinan menjadikan mereka relatif tidak memiliki akses dan bersifat pasif dalam berpartisipasi untuk meningkatkan kualitas diri dan keluarganya. 

Kedua, masalah pendidikan dan pembinaan sikap mental, khususnya bagi anak dan remaja. Akses masyarakat terhadap pendidikan teristimewa pendidikan usia dini perlu dibuka seluas-Iuasnya yang dalam pelaksanaannya dapat diintegrasikan dengan kegiatan-kegiatan pelayanan KB dan Posyandu. Demikian halnya dengan peningkatan derajat kesehatan ibu dan anak serta kesehatan Iingkungan. 

Ketiga, persoalan kekerasan dalam keluarga yang masih sering terjadi dimana perempuan dan anak menjadi korbannya, sehingga perlu untuk ditekan seminimal mungkin.

Dalam hubungan ini, kesiapan dan penguatan organisasi Tim Penggerak PKK di kecamatan dan desa harus segera didorong, termasuk penguatan Kelompok Dasawisma dan Posyandu yang merupakan salah satu institusi yang sangat potensial yang ada di akar rumput. 

“Saya sangat berharap kepada seluruh jajaran Tim Penggerak PKK di semua jenjang agar segera membentuk dan menghidupkan kembali Kelompok Dasawisma. Penting bagi ibu-ibu untuk melakukan revitalisasi kegiatan PKK pada tingkat Ohoi dan Dasawisma,”imbuhnya.

Bupati menambahkan, keberhasilan pelaksanaan program-program kesejahteraan keluarga sangat ditentukan oleh  adanya keterpaduan antara gerakan keswadayaan dan partisipasi masyarakat dengan bimbingan dan fasilitasi teknis dari berbagai instansi dan lembaga terkait, yang terwadahi dalam Tim Pembina Penggerak PKK.

Sehingga program-program pemerintah disamping 10 program pokok PKK yang perlu dilaksanakan bersama-sama, dengan terus berkoordinasi dengan organisasi sosial kemasyarakatan lainnya, dan kepada para pimpinan 0PD terkait bupati meminta untuk ikut membantu Tim Penggerak PKK sesuai dengan Tugas Pokok dan fungsinya. 

Pada kesempatan itu bupati juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pengurus Tim Penggerak PKK Kabupaten Malra periode 2014 – 2019.

“Bagi ibu-ibu Penggerak PKK, yang baru saja menyelesaikan masa tugasnya, semoga apa yang telah dilakukan untuk daerah ini mendapatkan tempat di hati masyarakat, dan menambah nilai  pahala ibu-ibu di kemudian hari,” pungkas Hanubun.(JSU).

 

Asisten II Setda Malra Hendrikus Watratan saat membacakan sambutan bupati pada pembukaan Musyawarah Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia (Aspekindo) di Kimson Hotel Langgur. (Jufri Suat)

Perbankan Diminta Memberikan Akses Permodalan Untuk Aspekindo

PENGUSAHA  dan dunia usaha membutuhkan pribadi-pribadi tangguh, ulet, dan berpikir jauh kedepan. Karakter seorang pengusaha diukur dari produktifitas dan mampu bekerja kreatif untuk menciptakan peluang, khususnya peluang usaha yang memiliki nilai ekonomis serta mampu mendorong akselerasi pembangunan di Kabupaten Maluku Tenggara (Malra).

Hal ini diungkapkan Bupati Malra Hi. M. Thaher Hanubun dalam sambutannya yang dibacakan Asisten II Setda Malra Hendrikus Watratan saat membuka musyawarah Kabupaten Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia (ASPEKINDO) Kabupaten Malra yang dipusatkan di Kimson Hotel Langgur, 4 Februari 2019.

Musyawarah ASPEKINDO Kabupaten Malra yang merupakan wadah tertinggi di tingkat jabupaten guna memilih sekaligus melantik Pengurus Dewan Himpunan Aspekindo Kabupaten Malra untuk menjalankan roda organisasi periode 2019 – 2024 sebagaimana amanat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi.

“Saya berharap, semoga moment ini menjadi tanda kebangkitan Pengusaha Konstruksi Indonesia di Kabupaten Maluku Tenggara,”ujar Watratan.

Dikatakan, pemerintah Kabupaten Malra dalam menentukan prioritas pembangunan dilandasi dengan potensi dan keunggulan yang dimiliki guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempercepat akselerasi pembangunan daerah. 

Menurutnya, ada beberapa peluang usaha yang menjadi primadona di Malra yakni sektor perikanan dan  pariwisata. Sektor ini tentunya membutuhkan keberanian besar dari pengusaha untuk membaca peluang yang ada.

“Sebagai mitra sinergitas antara Aspekindo, dan pemerintah daerah harus berjalan harmonis serta mampu membangun komunikasi dan koordinasi yang efektif. Saya memberikan apresiasi kepada pengusaha konstruksi di  Kabupaten Malra yang selama ini telah membangun kemitraan strategis dengan Pemda dalam upaya pembangunan di Malra,” imbuhnya.

Dia berharap, pasca pelaksanaan musyawarah kabupaten ini kepengurusan dapat segera dilantik dan mulai merumuskan pokok pikiran konstruktif yang dapat dikoordinasikan dengan strategi pembangunan daerah sehingga akselerasi pembangunan diberbagai sektor dapat berjalan dengan baik. 

“Saya sungguh berharap agar kiranya persaingan usaha akan linier dengan pertumbuhan kualitas pekerjaan dan produk yang dihasilkan di Malra harus lebih baik dari tahun ke tahun,”tandasnya.

Untuk membuka peluang bagi pengusaha  di daerah itu,  dirinya mengharapkan dukungan berbagai pihak lebih khusus perbankan agar memberikan bantuan permodalan.

“Perbankan yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara, kiranya dapat memberikan akses permodalan serta berbagai pihak dapat turut serta membuka ruang iklim usaha yang Iebih luas sehingga pengusaha konstruksi di  Malra dapat menumbuhkan daya saing yang kuat,”pungkasnya. (JSU).

 

Bupati Hanubun saat melantik 32 kepala Ohoi di Malra, yang berlangsung di Kimson Hotel, Langgur. (Jufri Suat)

Bupati Lantik 32 Kepala Ohoi,  Ditargetkan 2019 Seluruh Desa Punya Kades Definitif

SALAH  satu program prioritas sesuai janji dan komitmen saat berkampanye dulu Bupati Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) M.Thaher Hanubun dan Wabup Petrus Beruatwarin adalah menargetkan tahun 2019 ini seluruh desa sudah punya Kades defenitif.

Dalam seratus hari kerjanya dia melantik kepala kepala ohoi (desa) definitif di Kabupaten Malra. Janji itu dibuktikan oleh Bupati Thaher Hanubun saat melantik 32 kepala Ohoi difinitif di lingkup Pemerintah Kabupaten Malra Periode 2019 – 2024, Kamis, 7 September 2019.

“Hari ini telah resmi dilantik sebanyak 32 kepala Ohoi definitif. Pelantikan di hari ini merupakan pelantikan tahap pertama. Target saya, dalam tahun  2019 ini semua Ohoi harus sudah memiliki kepala Ohoi definitif,”ungkap Hanubun.

Dalam sambutannya, secara  pribadi dan atas nama pemerintah daerah Hanubun mengucapkan selamat dan sukses kepada kepala Ohoi yang baru saja dilantik. 

“Semoga dengan pelantikan ini, kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di Ohoi dapat lebih optimal dilaksanakan, dengan berpegang teguh pada ketentuan yang berlaku, demi  kemajuan masyarakat Malra,”ungkap Hanubun.

Bupati mengatakan, desuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, telah memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk menyelenggarakan pemerintahan secara otonom di dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tugas dan fungsi Kepala Desa/Ohoi sebagaimana diamanatkan undang-undang dimaksud antara lain sebagai pemimpin penyelenggaraan pemerintahan dan bertanggung jawab penuh atas seluruh pengelolaan anggaran dan asset di desa. 

“Hal ini sekaligus bermakna bahwa tugas dan tang gung jawab yang diemban oleh kepala ohoi, cukup berat. Terdapat anturan-aturan hukum yang mengatur, serta konsekuensi jika terjadi pelanggaran,”ungkapnya.

Dikatakan, kepala kepala Ohoi yang baru saja dilantik, telah resmi menjadi pemimpin, kepala dan orang tua, untuk masyarakat di Ohoi masing-masing.

Menjadi pemimpin berarti menjadi pelayan. Melayani warga dengan segenap hati, dengan dedikasi dan loyalitas, yang sepenuhnya dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang saudara pimpin.

“Menjadi pemimpin di tengah masyarakat, bukan merupakan tugas yang mudah. Dibutuhkan ketekunan, kesabaran, keikhlasan bahkan pengorbanan. Salah satu tugas berat yang harus diemban yaitu kepala ohoi harus mampu mengayomi selruruh masyarakatnya,” pesan Hanubun.

Lanjutnya, wujudkan persatuan dan kesatuan, hindari perpecahan, berlaku adil, dan berdirilah di tengah-tengah, tegakkan nilai-nilai dan aturan adat yang sudah diwariskan bebaskan diri dari segala bentuk kepentingan, tanamkan di dalam hati dan sanubari, bahwa jabatan adalah amanah, yang harus dipegang teguh dan digunakan sebesar-besanya untuk kemajuan masyarkat. 

Menurut vupati, kurang lebih ada 70 orang kepala ohoi yang harus dilantik pada hari ini, akan  tetapi data-data yang diperiksa ternyata ada yang belum lengkap, diantaranya belum memiliki rekomendasi raja dan orang kay, sehingga pihaknya menunda untuk  proses pelantikan yang nantinya akan dilanjutkan dalam waktu dekat ini.

“Calon kepala Ohoi lainnya yang belum dilantik, sudah harus mempersiapkan diri. Menyiapkan segala persayaratan yang diminta. Lakukan musyawarah antarsesama di Ohoi, adik dan kakak harus duduk bersama, hilangkan ego masing-masing dan berusaha berbagi untuk kemaslahatan orang banyak,”imbuhnya.

Dijelaskan Hanubun, hal-hal yang berhubungan dengan berkas usulan untuk pelantikan Kepala Ohoi, berdasarkan pemeriksaan dokumen, kelengkapan adminsitrasi, dan syarat-syarat lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka hanya baru 32, usulan yang saat ini  dinyatakan lengkap, clean and clear, serta bebas dari sanggahan dan keberatan.

Yang artinya, siap untuk difasilitasi oleh pemerintah daerah di dalam pelantikan. Sisanya yang belum dilantik, tetap akan diproses jika seluruh persyaratan dipenuhi dan bersih dari segala bentuk keberatan. 

“Sehubungan dengan sanggahan-sanggahan yang ada, maka pada saat ini, saya merasa perlu untuk menyampaikan, bahwa posisi pemerintah daerah sudah sangat jelas. Pemerintah daerah tidak berkepentingan dan atau memiliki motif apapun dalam proses penetapan kepala ohoi,” ujarnya. 

Pemerintah daerah, katanya, merupakan fasilitator yang hanya memfasilitasi pelantikan, untuk usulan yang sudah benar-benar memenuhi persyaratan. Sedangkan terkait dengan sanggahan maupun keberatan yang disampaikan, sekecil apapun itu tetap akan dipertimbangkan.

“Dan untuk penyelesaiannya, wajib melalui ranah ranah hukum adat, dilaksanakan oleh para pimpinan adat, dan juga dimungkinkan untuk diselesajkan pada tataran dewan adat,”jelasnya.

Sehubungan dengan itu Hanubun juga mengingatkan masyarakat untuk tidak perlu saling menghujat, dan menyalahkan satu sama lain. Setiap orang harus tahu posisinya, dan memastikan pembagian posisi yang telah digariskan sejak zaman leluhur terus terjaga. 

“Berikan hak kepada mereka yang benar-benar berhak untuk memiliki. Dan kepada kita, apa yang benar-benar menjadi hak milik kita. Hira Ni Ntub Fo Ini, It Dit Fo It Dit,”katanya.

Diakhir sambutannya, bupati berpesan, jangan karena uang yang tidak seberapa, lalu hancur nama baik, diri sendiri dan keluarga. Pengelolaan keuangan sangat ketat. Alokasi dana desa merupakan obyek pemeriksaan yang paling dicari. 

“Saudara-saudara kepala Ohoi harus mampu menciptakan pengelolaan keuangan Ohoi yang transparan, akuntabel dan terbuka, sehingga ada kepercayaan dari masyarakat juga ada pengawasan, sehingga dengan demikian, akan bersama-sama secara sinergi membangun Ohoi sehingga kehidupan masyarakat menjadi lebih baik,”pungkasnya.(JSU).

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Populer

To Top