Ambonesia

HAPI Maluku Dan Fakultas Hukum Unpatti Gelar PKPA

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Advokat Pengacara Indonesia (HAPI) Provinsi Maluku Anthoni Hatane, SH.MH, saat memberikan materi tentang sejarah terbentuknya HAPI, di aula lantai 3, Fakultas Hukum Unpatti, Rabu, 6 Februari 2019. (HERRY PURWANTO)

DEKAN Fakultas Hukum Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon Dr. Rory Akywen SH.MH, resmi membuka kegiatan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), yang digelar Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Advokat Pengacara Indonesia (HAPI) Provinsi Maluku bekerjasama dengan Fakultas Hukum Unpatti Ambon, di Aula Fakultas Hukum, Rabu, 6 Februari 2019.

Dr. Rory Akywen SH.MH, dalam sambutannya mengatakan, Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) adalah pendidikan profesi yang merupakan satu syarat untuk menjadi advokat. 

“PKPA bertujuan untuk menciptakan advokat-advokat yang berperilaku baik, jujur, bertanggungjawab, adil dan mempunyai integritas yang tinggi,” katanya.

Dijelaskan, advokat sebagai profesi terhormat (officium nobile) yang dalam menjalankan profesinya berada dibawah perlindungan hukum, undang-undang dan kode etik, serta memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian Advokat, yang berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan. 

“Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat, disebutkan bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi bantuan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang Ini,” jelas Akywen.

Hal senada juga disampaikan Ketua DPD HAPI Provinsi Maluku Anthoni Hatane, SH.MH. 

Menurutnya, pendidikan advokat yang dilaksanakan ini diharapkan dapat melahirkan advokat-advokat yang berbobot, berwibawa, dan berkualitas sejajar dengan advokat yang ada di negara kita tercinta Republik Indonesia ini. 

“Saya berani menyatakan seperti ini karena sudah teruji lulusan Fakultas Hukum Unpatti Ambon yang terjun sebagai advokat, dan sangat banyak yang memiliki kualitas dan kecerdasan sama dengan advokat yang ada di Jakarta, Surabaya dan kota besar lainya di Indonesia,” akui dia. 

“Dan saya yakin rekan-rekan calon advokat yang hari ini mengikuti PKPA HAPI di Fakultas Hukum Unpatti Ambon ini kemampuanya akan melebihi senior-senior yang terlebih dahulu terjun sebagai advokat,” tambah pengurus DPP HAPI itu.

Dikatakan Hatane, sejauh ini telah dibuka beberapa pengadilan diwilayah hukum Pengadilan Tinggi (PT) Ambon yaitu, PN Namlea, PN Dataran Honipopu di Piru, PN Dataran Hunimua di Bula, PN Aru di Dobo.

Ditambah pengadilan-pengadilan yang terdahulu dibentuk yaitu, PN Ambon, PN Masohi, PN Tual, PN Saumlaki, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Ambon, Kemudian Pengadilan Agama yang berada diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Ambon. 

“Maka sudah tentu membutuhkan banyak advokat guna dapat memberikan bantuan hukum kepada masyarakat, dan juga PKPA ini adalah sebagi wujud untuk membuka Lapangan Pekerjaan bagi Para Sarjana Hukum, khususnya lulusan Fakultas Hukum Unpatti Ambon, dimana masyarakat sangat membutuhkan bantuan dari para advokat guna mendampingi mereka baik diluar pengadilan maupun di dalam perjalanan,” ungkapnya.

Dikesempatan yang sama, Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan PKPA, DJ. C. Batmomolin, SH, mengatakan, PKPA HAPI yang dilaksanakan selama lima hari, sejak 6 Februari – 11 Februari 2019, itu merupakan pendidikan pertama yang dilakukan pada tahun 2019.

Dan dengan biaya pendidikan yang sangat terjangkau, panitia pelaksana berhasil menggandeng 25 sarjanah hukum yang berasal dari kota ambon dan luar kota ambon sebagai peserta PKPA. 

“Untuk itu kami berharap dengan jenjang waktu pendidikan yang begitu singkat ini dapat membuahkan hasil terbaik bagi kemajuan advokat yang berpotensi di Maluku,” harapnya.

Sesuai dengan visi misi HAPI yang merupakan organisasi advokat tertua kedua di Indonesia setelah IPHI, yakni melaksanakan pelayanan hukum dan bantuan hukum untuk penegakan dan kepastian hukum, sekaligus dapat menciptakan wibawah dari hukum yang sebenarnya bagi NKRI. 

“Saya katakan seperti ini karena nanti pada 10 Februari 2019, HAPI akan berusia 29 tahun. Dan hal ini merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi kami karena HAPI terus berkembang dan semakin maju, walau banyaknya organisasi advokat yang juga berkembang selaras dengan kami,” ungkap Batmomolin.

“Semoga dengan pelaksanaan PKPA ini, HAPI dapat terus berpartisipasi dalam penegakan keadilan di Indonesia, dan terus mengembangkan sayapnya dengan menghadirkan para advokat-advokat yang cerdas serta professional, dengan motto kami : Hapi bukan lahir diatas jalan yang mudah dan lunak tetapi di bawah desakan kesulitan, tekanan dan tantangan situasional,” tutup Ketua Pos Bantuan Hukum (Pos Bakum) pada Pengadilan Negeri (PN) Ambon itu. (ADV/RIO)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Populer

To Top