Berita Utama

Kajati Maluku Dinilai Tak Serius Tuntaskan Perkara Korupsi

Kantor Kejati Maluku

KEPALA Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku Triyono Haryanto, dinilai tidak serius menuntaskan sejumlah perkara korupsi, diantaranya proyek pembangunan Terminal Transit Tipe B di Desa Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, tahun anggaran 2008 – 2009 dan proyek pengadaan Speed Boat pada Balai Pelaksana Jalan dan Jembatan Nasional (BPJN) Wilayah XVI Maluku dan Maluku Utara (Malut) tahun 2016.

Pasalnya, hingga saat ini Tim Penyidik belum juga menyerahkan sejumlah dokumen kepada Tim Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Maluku, untuk selanjutnya dihitung kerugian keuangan negaranya. 

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Maluku, Mujahidin Ningkeula, kepada koran ini, di Ambon, Kamis, 7 Februari 2019. Menurut Muja, kalau benar Lembaga Adhyaksa Maluku serius menuntaskan sejumlah perkara korupsi, lalu kenapa belum juga menyerahkan sejumlah dokumen ke BPKP untuk diaudit. 

“Ada apa ini. Sebagai pimpinan, bapak Triyono Haryanto seharusnya bersikap tegas dan profesional, sehingga penangan perkara korupsi ditahap penyidikan ini bisa segera rampung dan dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan,” kesal Ningkeula.

Terpisah, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum Kejati Maluku Samy Sapulette, saat dikonfirmasi koran ini, mengaku sejauh ini Tim Penyidik masih terus berkoordinasi sambil menyiapkan sejumlah dokumen untuk diserahkan ke BPKP Maluku, guna percepatan perhitungan kerugian keuangan negaranya.

“Untuk proyek Terminal Transit Passo, memang belum ada dokumen yang diserahkan ke BPKP Maluku karena berkas perkaranya baru diambil dari BPK RI. Sedangkan untuk proyek pengadaan Speed Boat pada BPJN Wilayah Maluku, Penyidik sudah berkoordinasi bersama Tim Auditor BPKP, dimana inti koordinasinya masih ada beberapa dokumen yang harus dipenuhi oleh penyidik,” tepis Samy.

Dijelaskan, hasil audit proyek Terminal Transit Passo itu selanjutkan akan dilampirkan kedalam berkas perkara tersangka Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Angganoto Ura yang saat ini menjabat Asisten I Sekertaris Kota Ambon, tersangka Jhon Lucky Metubun selaku konsultan pengawas dan tersangka Amir Gaus Latuconsina selaku rekanan pelaksana yang menggunakan bendera PT. Reminal Utama Sakti.

Sementara hasil audit proyek pengadaan Speed Boat pada BPJN Wilayah Maluku, lanjut Samy, juga akan dilampirkan kedalam berkas perkara tersangka Zadrach Ayal selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan tersangka Direktur CV. Damas Jaya, Achmad Mirzah Malaka alias Aming selaku rekanan.

“Kami tentu berharap sejumlah dokumen bisa segera diserahkan ke BPKP, sehingga proses perhitungan kerugian keuangan negaranya bisa segera rampung, dan kasusnya bisa segera dilimpahkan ke penuntut umum dan dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan,” jalas Samy. (RIO)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Populer

To Top