Opini

MAKE MALUKU GREAT AGAIN

Ahmad Mony

Oleh : Ahmad Mony

Peneliti pada Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan IPB

Judul artikel ini tentu menggelitik nalar pembaca, apakah Maluku pernah besar dan berjaya? Kita memang pernah besar dan jaya, meskipun dalam bentuk dan konteks peradaban yang berbeda. Ukuran peradaban tidak harus selalu diukur dengan pendekatan nalar kekuasaan atau pengaruh geopolitik melalui ekspansi militer seperti rujukan ke Sriwijaya atau Majapahit.

Pengaruh ekonomi juga simetris dengan kejayaan suatu bangsa. Pada abad pertengahan, Maluku menjadi rebutan para penguasa dan pedagang besar mediterania karena menjadi lumbung rempah global. Rempah seperti cengkeh dan pala merupakan komoditi strategis bernilai tinggi, selain emas yang mendorong munculnya kolonialisme global. 

Apa yang mendorong Maluku menjadi besar dan jaya kala itu? Menurut Andrian B. Lapian seorang antropolog maritim, terdapat tiga faktor pundamental pendorong Maluku sebagai magnet ekonomi global. Pertama, kekayaan sumberdaya cengkeh dan pala yang menjadi tanaman unik yang hanya tumbuh di Kepulauan Maluku.

Kedua, tumbuhnya kota-kota pantai dengan dukungan pelabuhan perdagangan seperti Banda, Ambon, Hitu, Ternate, Tidore, dan lainnya sebagai pusat-pusat niaga lokal yang terhubung dengan seluruh pedagang dari berbagai penjuru.

Ketiga, adanya rute-rute pelayaran laut yang menjadi domain utama perdagangan global antar pusat-pusat peradaban (Makasar, Jawa, Sumatera, India, Timur Tengah, dan Eropa) dengan daera-daerah sumber rempah. Artinya, pengelolaan dan pengembangan sumberdaya strategis dengan dukungan infrastruktur pelabuhan serta jalur pelayaran yang aman dan efisien merupakan tonggak munculnya aktifitas ekonomi kota pantai.

Pada masa kolonialisme, Maluku menjadi pelopor lahirnya legiun lokal yang berjuang dibarisan VOC dalam penaklukan nusantara. Pasca pemindahan pusat kekuasaan VOC dari Banda ke Batavia oleh Gubernur Jenderal Jaan Pieter Zoon Coen, proyeksi untuk penaklukan nusantara makin terbuka lebar.

Cerita Kapitan Jongker van Ambon menjadi tonggak pelibatan laskar Maluku dalam berbagai ekspedisi VOC untuk menaklukan Makassar, Mataram, Madura, Banten, hingga Sumatera. Di akhir abad ke-19, pasukan marsose yang didominasi legiun lokal Ambon dan Manado merupakan ujung tombak penaklukan Kerajaan Aceh Darussalam, yang tercatat sebagai perlawanan paling sulit ditaklukan pasca Perang Jawa (Perang Diponegoro).

Catatan penting yang dapat dipetik, bahwa orang Maluku bukan bangsa penakluk, tetapi pemberani, patriotik, dan pantang menyerah. Sebuah modal sosial yang sangat dibutuhkan dalam membangun peradaban. 

Masa pergerakan nasional juga menjadi pembuktian munculnya pejuang dan intelektual nasional yang terlibat langsung dalam pembentukan negara bangsa. Maluku menyumbangkan tokoh-tokoh nasional besar seperti Latuharhary, Leimena, Sangdji, Siwabessy yang ikut terlibat dalam pergerakan nasional dan peletakan dasar negara RI.

Juga terlibat dalam penataan republik baru yang sedang membangun dan menemukan jati dirinya pasca kolonialisme. Inilah pembuktian kejayaan intelektual dan integritas sumberdaya manusia Maluku dalam membangun sebuah peradaban baru. 

Pada sisi lain, kemunduran Maluku dapat diteropong dari empat persoalan makro, antara lain; pertama, kolonialisme di bumi Maluku memicu kehancuran ekonomi berbasis rempah, dan munculnya perbudakan dalam bentuk pelayaran hongi dan perekrutan legiun local VOC untuk ekspedisi militer.

Kedua, pasca pemberontakan RMS, pemerintah pusat menatap Maluku penuh kecurigaan sehingga terdapat relasi yang kurang harmonis antara Jakarta – Ambon dalam arena pembangunan nasional. Di masa orde baru, prasangka itu tetap bertahan, dimana rezim memperlakukan daerah-daerah yang pernah memberontak seperti Aceh, Papua, Maluku sebagai wilayah yang kurang mendapat sentuhan pembangunan. Ketiga, rendahnya distribusi tokoh Maluku dalam pemerintahan orde baru dan reformasi. Padahal, representasi tokoh daerah dalam kekuasaan eksekutif menjadi jaminan lahirnya aksi-aksi afirmatif pembangunan di daerah.

Keempat, pasca reformasi pemerintah daerah kurang responsif terhadap perubahan-perubahan pada lingkup global, nasional, dan daerah dalam penataan demokrasi, pelayanan public, HAM, dan pembangunan ekonomi lokal.

Kita mampu mengulang romantisme kejayaan tersebut dengan menjadikan Maluku sebagai gravitasi ekonomi nasional dan global, tentu dengan prasyarat-prasyarat strategis yang harus diletakan oleh kepemimpinan Maluku ke depan.

Hemat penulis, sebaiknya kita menghindari tabiat menyalahkan pihak lain dari kondisi ketertinggalan pembangunan di Maluku. Demokratisasi dan otonomi daerah telah memberikan kesempatan yang sama kepada semua daerah untuk berlomba membangun daerah dan kesejahteraan masyarakatnya.

Dalam hal ini, Momentum ’Make Maluku Great Again’ terbuka lebar, dengan pertimbangan bahwa ekspansi ekonomi nasional ke kawasan timur menjadi suatu keniscayaan ditengah keterbatasan lahan dan sumberdaya alam di kawasan barat. Sumberdaya alam Maluku di wilayah laut dan darat masih terjaga dan menjadi daya tarik dan minat besar investor lokal dan asing.

Kembali ke narasi kejayaan Maluku dimasa lampau, setidaknya visi “Make Maluku Great Again”, tetap dapat didorong dengan tiga modal utama yang menopang kejayaan Maluku abad pertengahan. Pertama, pemerintah daerah melakukan pemetaan dan pengembangan komoditas ekonomi strategis sebagai branding perdagangan nasional dan global.

Komoditas paling strategis saat ini adalah perikanan, utamanya perikananpelagis besar yang dibutuhkan oleh industri pengolahan perikanan dan untuk konsumsi global. Manakala kecenderungan perikanan global sedang menurun, perairan Maluku menjadi lumbung ikan yang menjadi rebutan bagi kapal-kapal asing. Selain itu, tata kelola investasi sektor pertambangan, migas, dan perkebunan harus diatur dengan keberpihakannya  pada daerah dan masyarakat lokal.

Dalam satu dekade ini kehadiran investasi pada tiga sektor tersebut selalu diikuti dengan munculnya isu-isu kerusakan lingkungan, perampasan ruang hidup, penyingkiran masyarakat adat, konflik agraria, serta isu korupsi. 

Kedua, urgensi penguatan dan pengembangan kapasitas sumberdaya manusia penyelenggara pemerintahan (birokrasi), ditengah dinamika nasional dan global yang ditandai oleh era disrupsi (disruption) dan pergeseran-pergeseran besar (great shifting) akibat pemanfaatan teknologi digital.

Kondisi ini, terutama ditemukan pada rezim pelayanan publik dan perizinan. Rencana perombakan birokrasi daerah oleh gubernur terpilih bisa menjadi momentum reformasi birokrasi serta revolusi mental pelayanan publik dan perizinan di Maluku. Di alam demokrasi, pelayanan publik dan kemudahan perizinan merupakan pondasi dasar membangun peradaban.

Ketiga, mendorong partisipasi publik pada berbagai arena demokrasi, ekonomi, dan sosio-politik, terutama arena inovasi dan socio-preneurship untuk membangkitkan kreatifitas wirausahawan muda lokal dalam mengembangkan sumberdaya ekonomi. Pada arena inovasi teknologi, pemerintah daerah penting memiliki cetak biru SDM Maluku yang siap berkompetisi dalam inovasi dan pemanfaatan teknologi 4.0.

Era ekonomi dan industri 4.0 merupakan proyeksi lokal yang tidak dapat dihindari dalam sirkuit ekonomi dan perdagangan global. Di arena politik, seluruh pemangku kepentingan harus meletakan kebangkitan Maluku sebagai sebuah flatform perjuangan bersama. Setiap retorika dan pesan politik pada aras lokal maupun nasional, sejatinya focus pada “Make Maluku Great Again”.

Demikian hal sederhana tapi pundamental yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah bersama rakyat Maluku untuk menuju kebangkitan kedua Maluku di era revolusi industri 4.0 dan society 5.0. (***)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Populer

To Top