Berita Utama

Tak Punya Visi, Iqbal Payapo Berpotensi Abaikan Aspirasi Rakyat

Mohamad Ikbal Payapo (Kemeja Putih), Caleg Partai Hanura untuk DPRD Provinsi Maluku Maluku Saat Diperiksa Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat

NAMA Muhammad Iqbal Payapo ramai diperbincangkan. Ada yang menggunjing, ada pula yang menyangsikan sikap anak Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), M. Yasin Payapo tersebut. 

Sebelum tersandung kasus dugaan keterlibatan ASN yang kini ditangani Bawaslu, Iqbal Payapo juga sempat menuai kritikan pedas para netizen yang menonton video rapat terbuka Caleg Hanura bersama sejumlah warga.

Dalam video yang kini viral dibagikan pengguna media sosial, Iqbal hanya menyampaikan beberapa fakta yang berkaitan dengan dirinya secara masa lalu.

Pengamat politik Universitas Pattimura Ambon, Mohammad Borut menilai, ada pergeseran dari nilai demokrasi akibat tingginya libido kekuasaan dalam menjaga status quo mereka.

“Bagi saya,  apakah pantas seseorang didorong karena hasrat kuasa dan mengabaikan nilai-nilai demokrasi?” ujar Borut saat dikonfirmasi Rakyat Maluku, kemarin, Kamis 7 Februari 2019.

Menurut Borut, demokrasi sejatinya meneguhkan prinsip-prinsip akal sehat dalam mendorong perwujudan keterwakilan rakyat yang kredibel, intergitas, visioner serta responsif atas kebutuhan masyarakat di daerah yang diwakilinya. 

Bukan malah dipakai sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan dan menanamkan cakar dinasti.

Borut menuturkan, ada beberapa kemungkinan yang harus dilihat dari kutanya keinginan dinasti politik untuk terus memproduksi kekuasaan baik pada level eksekutif maupun legislatif. 

Dalam beberapa kasus di Maluku, khususnya untuk SBB, pola ketergantungan atas pengaruh kekuasaan memang akan dipakai untuk mendorong tingkat keterpilihan wakil rakyat dari Hanura tersebut. 

Pasalnya, jika melihat lagi video yang diputar untuk beberapa kali, tidak tampak visi kepemimpinan politik yang cenderung bisa diperjuangkan dan memperjuangkan kepentingan publik SBB.

“Bahkan, MCnya beteriak jika dia (Iqbal Payapo) adalah anak kandung dari Bupati SBB. Ini artinya jualan power kekuasaan bermain dibalik gagasan dan visi,” kata Borut. 

Dan strategi politik seperti itu cenderung melegalkan semua hal, tidak ada lagi aturan yang akan ditaati. Potensi pelanggaran pemilu bisa terjadi. 

“Jika yang diandalkan adalah jabatan kekuasaan yang dimiliki, maka dugaan abaouse of power penyalahgunaan kewenangan akan terjadi,” nilainya.

Selain itu, kalaupun niatnya agar Iqbal sebagai wakil Hanura diutus ke Karpan untuk mengawal kepentingan Kabupaten SBB yang dipimpin bapaknya dalam melobi anggaran dll, maka, pertanyaanya apakah hal itu bisa dilakukan.

“Jangan sampai hanya ada untuk melengkapi. Rakyat butuh yang bisa bicara, menyampaikan pendapat, dan memperjuangkan kepentingan mereka, bukan untuk menegaskan kekausaan dan dinasti politik,” kuncinya. (ASI)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Populer

To Top