Berita Utama

Terkait Suap Pajak, KPK Ditantang Ungkap Keterlibatan 12 Pengusaha Di Ambon

Ilustrasi

PENASEHAT Hukum (PH) terdakwa Anthony Liando, Jonathan Kainama, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dapat segera mengungkap keterlibatan 12 Pengusaha Kena Pajak (PKP) lainnya, dalam dugaan tindak pidana suap wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ambon, tahun tahun 2016 – 2018.

Sebanyak 12 perusahaan wajib pajak atau PKP itu diantaranya adalah Hengki Priwanto alias Wani, Leonrad Tanjung (Bos Swalayan Alfa), Jhon Tuhuteru (Bos Toko 51), Shanahan Alfred (Bos Dian Pertiwi), Andreas intan alias Kin Fui (Bos Toko Liang), Loa Natalia, Hong Hartono Honganda, Sotan Angkilando Robin (Bos Toko Sukamaju/Hotel Mulia). Andi Wibawa, Tampa Bula (Bos Hotel Amans dan Santika Hotel), dan Suryanto L (Bos Indo Jaya).

“Demi mewujudkan persamaan setiap warga negera di depan hukum, maka selaku PH terdakwa Anthony Liando, kami juga meminta KPK dapat segera mengungkap keterlibatan 12 perusahaan wajib pajak itu. Sebab, KPK punya kewenangan untuk mengembangkan kasus ini berdasarkan fakta persidangan yang terungkap,” pinta Kainama di Ambon.

Dijelaskan, berdasarkan fakta persidangan yang diungkapkan saksi Sulimin Ratmin selaku supervisor pemeriksa pajak KPP Pratama Ambon, bahwa setelah Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak melakukan analisa resiko yang ditindaklanjuti dengan mengeluarkan Surat Nomor: S-00424/PJ.04/RIK.SIS/2018 tanggal 17 April 2018 itu tentang Instruksi Melakukan Pemeriksaan Khusus terhadap 13 PKP di wilayah KPP Pratama Ambon, yang salah satunya adalah terdakwa Anthony Liando selaku Direktur CV. Angin Timur.

“Sulimin Ratmin mengaku bahwa ada surat pemberitahuan dari Dirjen Pajak untuk melakukan pemeriksaan khusus terhadap 13 pengusaha atau perusahaan wajib pajak, tapi surat perintah pemeriksaan (SP2) yang dibagi Sulimin hanya untuk 12 perusahaan saja. Anehnya lagi, hasil pemeriksaan terhadap 13 perusahaan itu tidak diketahui oleh Sulimin selaku supervisor. Sulimin hanya disuruh pimpinan untuk tanda tangan hasil pemeriksaan saja,” beber Kainama.

Untuk diketahui, dalam kasus ini Pengadilan Tipikor Ambon telah menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada terdakwa Anthony Liando selama tiga tahun, dan membayar denda sebesar Rp 150 juta subsider tiga bulan kurungan. Sebab, perbuatan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana suap wajib pajak di Kantor Pe­layanan Pajak (KPP) Pratama Ambon tahun tahun 2016 – 2018.

“Menyatakan, perbuatan terdakwa Anthony Liando terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Ten­tang Pemberantasan Tipikor Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP,” ucap Ketua Majelis Hakim Pasti Tarigan, didampingi empat hakim anggota, Jenny Tulak, Felix Ronny Wuisan, Bernad Panjaitan dan Jefri Septa Sinaga, saat membacakan amar putusannya di ruang utama Pengadilan Tipikor Ambon, Jumat, 8 Februari 2019, kemarin.

Hal-hal yang memberatkan, terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintah yang bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

Kemudian perbuatan terdakwa berpengaruh negatif dalam penerimaan negara. Sedangkan hal-hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan di persidangan. Kemudian terdakwa memberikan keterangan secara terbuka dan dan berterus terang.

Terhadap hukuman yang mengabulkan seluruh tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK itu, PH terdakwa Anthony Liando, Jonathan Kainama, menerima putusan majelis hakim.

Sedangkan JPU KPK menyatakan pikir-pikir. Ketua Majelis Hakim Pasti Tarigan kemudian memberikan batas waktu selama tujuh hari kepada JPU KPK untuk segera menyatakan sikap. Apakah menerima putusan pengadilan atau ingin mengajukan upaya hukum banding. (RIO)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Populer

To Top