Opini

Waspadai Kampanye Hitam

Oleh: M. Ikhsan Tualeka

DI masa-masa kampanye seperti ini kerap muncul kampanye hitam atau black campaign. Sesuatu yang memang biasa terjadi saat pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah (pilkada). Tapi benarkah, semua upaya membuka kekurangan dan jejak rekam buruk para kandidat atau politisi adalah bentuk kampanye hitam? 

Jika mau diidentifikasi, kampanye hitam atau belakangan disebut juga dengan hoax adalah kegiatan untuk menjatuhkan lawan politik dengan kecenderungan memutarbalikan fakta dan data, atau  dengan memakai asumsi pribadi dan subjektivitas kelompok yang kemudian direkayasa untuk membohongi publik. Cara semacam ini tentu bertentangan dengan demokrasi.

Namun selain kampanye hitam ada juga kampanye negatif atau negative campaign yang masih dalam koridor demokrasi. Berbeda dengan kampanye hitam, sekalipun merupakan kegiatan menjatuhkan lawan politik, kampanye negatif tetap bersandar pada fakta. Dalam konteks ini, kampanye negatif justru memiliki nilai strategis guna mengeleminasi politisi yang tidak memiliki integritas, punya rekam jejak yang buruk, tersangkut kasus korupsi, misalnya.

Kampanye negatif masuk runag lingkup demokrasi. Sebab demokrasi memungkinkan setiap orang menyampaikan pendapat yang berbeda secara terbuka, selama berdasar pada fakta. Melalui demokrasi yang terbuka dan transparan, kita terhindar dari pemilu yang menghasilkan pemimpin yang memiliki watak korup dan sering menggunakan kekuasaan untuk memperkaya diri.

Sedangkan kampanye hitam masuk kategori kejahatan politik. Sebab praktek semacam ini bertentangan dengan moral dan etika politik, serta prinsip demokrasi yang mengutamakan penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia.

Hampir semua bentuk kampanye dapat dipakai sebagai media kampanye hitam. Misalnya melalui pertemuan terbatas; tatap muka dan dialog; penyebaran lewat media cetak dan media elektronik; penyiaran lewat radio dan televisi; penyebaran bahan atau alat peraga kampaye kepada umum, seperti selebaran, liflet, poster; rapat umum; debat publik dan lainnya.

Saat ini kita bisa melihat terutama di media sosial, kampanye hitam dan kampanye negatif berseliweran, baik terkait kandidat pilpers, maupun kandidat calon anggota legislatif. Publik kadang susah untuk membedakan mana fakta dan mana fitnah atau hoax.

Ambil contoh Tabloid Obor Rakyat yang pernah menyita perhatian publik jelang pemilihan presiden tahun 2014, hingga pemimpin redaksinya masuk penjara. Obor Rakyat kala itu digunakan untuk mendiskreditkan atau menyerang kandidat tertentu tanpa menyajikan fakta alias fitnah.

Belakangan seperti mau mengikuti jejak Obror Rakyat, Tabloid Indonesia Barokah yang santer diberitakan bisa jadi adalah contoh kampanye negatif, sekaligus kampanye hitam dengan medium cetak. Terkait tabloid ini sekalipun belum ada putusan dari otoritas terkait, tapi dengan konten yang menyerang kandidat dan kelompok lain dengan tidak berimbang, serta tidak jelas siapa penerbit dan redaksi-nya, termasuk proses distribusi tabloid lewat pengiriman paket yang misterius, menjadi indikasi kuat ada praktek tidak fair yang ingin dilakukan.

Kedua contoh di atas, dan banyak lagi contoh lain barangkali dapat menjadi catatan bagi kita, bahwa setiap jelang pemilihan umum termasuk pilkada, kampanye hitam lumrah digunakan. Siapa pun tidak dapat menjamin modus serupa tak dipakai kembali. Apalagi terkait kasus kampanye hitam, yang pernah terjadi di sejumlah tempat, proses hukumnya seringkali tidak jelas, dengan alasan terkendala pembuktian di polisi.

 Ini tentu preseden buruk, apabila kontestan pemilihan umum atau pilkada serta tim suksesnya menilai penggunaan kampaye hitam tidak memiliki konsekuensi hukum. Akibatnya, kecenderungan menggunakan kampanye hitam makin terbuka. Karena tak perlu ambil pusing dengan masalah hukum, toh tak akan di porses hukum. Begitu kira-kira kesimpulan yang bakal muncul.

Realitas semacam ini tentu akan berimplikasi pada proses pemilu secara menyeluruh. Sebab jika pada akhirnya kampaye hitam tetap dilakukan oleh kontestan, potensi konflik akan semakin terbuka. Apalagi jika sentimen agama dipakai, dipastikan tingkat resistensi dan terprovokasinya warga akan semakin tinggi.

Potensi konflik akibat kampaye hitam dampaknya akan semakin besar bila kandidat berseteru, menggunakan isu-isu yang sensitif. Konflik akibat kampanye hitam yang menyertakan kelompok yang lebih besar dangan mainstream yang berbeda, baik dalam konteks idiologi, etnis maupun agama akan jauh lebih destruktif.

Belum lagi jika ada kelompok kepentingan ikut memancing di air keruh, dengan memanfaatkan momentum pemilu untuk memprovokasi massa dengan cara serupa. Artinya, ada kemungkinan kempanye hitam atau hoax melalui berbagai media ternyata tidak dilakukan oleh konstestan pemilu, tapi sengaja dibuat oleh pihak lain yang lebih berkepentingan bila terjadi konflik. 

Nah, jika demikian, realitas dan pengalaman yang ada dapat menjadi peringatan, tidak saja bagi para kontestan pilkada, namun bagi setiap elemen masyarakat yang menginginkan pilkada berjalan dengan baik. Sejumlah berita hoax yang belakangan beredar dan cenderung mengarah pada kampanye hitam, mesti segera diredam dan pelakunya harus bisa dilacak dan diringkus. Namun begitu upaya membuka kekurangan kandidat selama berdasar pada fakta juga perlu diapresiasi.

 Itu artinya, semua kontestan pemilu mestinya tetap mengedepankan moralitas, etika politik dan tata krama berdemokrasi. Penggunaan cara-cara yang bertentangan dengan demokrasi, tidak hanya mencederai proses demokrasi yang sedang dibangun bersama, tapi lebih dari itu berpotensi ancaman bagi perdamaian dan merusak harmoni masyarakat

 Kita tentu tak ingin berada dalam ketegangan politik yang tidak menguntungkan. Pertikaian dan konflik tidak menguntungkan dan memenangkan kelompok manapun. Keinginan merengkuh kekuasaan mesti tunduk pada aturan main dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Kekuasaan yang dikejar tanpa mempedulikan dampak buruk bagi kemanusiaan hanya akan berujung pada pertikaian. Sementara kita butuh parade gagasan.

Menghindari penggunaan cara yang tak bermartabat, memverifikasi setiap informasi yang didapat dan yang mau disebarkan, serta menahan diri terhadap provokasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, adalah kontribusi tersendiri bagi demokrasi dan kemanusiaan. Mengeleminir setiap potensi konflik sejatinya adalah upaya penguatan demokrasi dan menyelamatkan anak negeri dari konflik yang mungkin saja terjadi.(*)

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Populer

To Top