Berita Utama

BAILEO ‘Dipimpong’ Pemprov Dan DPRD Tidak Becus

murad Ismail dan Barnabas orno

Kembali Beredar, Pelantikan Gubernur 18 Maret

TERTUNDANYA proses pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku terpilih menimbulkan polemik di kalangan masyarakat Maluku. 

Pasangan berjargon BAILEO ini seperti dipimpong soal waktu pelantikan.

 Hingga hari ini gubernur dan wakil gubernur terpilih itu belum juga dilantik. Padahal sesuai jadwal seharusnya kepala daerah dan wakil kepala daerah definitif sudah harus dilantik sesuai dengan berakhirnya masa kepemimpinan Said Assagaf – Zeth Sahuburua pada 11 Maret 2019.

“Pemprov dan DPRD harus bertanggung jawab soal penundaan pelantikan gubernur dan wakil gubernur Maluku,” tegas Kuasa Hukum Gubernur terpilih Murad Ismail, Elia Ronny Sianressy, SH, kepada media  ini, Rabu 13 Maret 2019.

Menurut Sianressy, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bahwa berkahirnya masa jabatan gubernur dan wakil gubernur Maluku itu pada tanggal 11 Maret 2019.

Oleh karena itu peralihan kepemimpinan sudah harus diserahkan ke gubernur dan wakil gubernur yang baru lewat proses pelantikan oleh Presiden. Anehnya, pada tenggat waktu yang telah ditentukan itu proses pelantikan belum juga dilakukan.

“Seharusnya pada tanggal 11 Maret  2019 gubernur dan wakil gubernur yang baru harus dilantik. Tapi sampai dengan tanggal itu belum juga dilakukan pelantikan. Kami mendengar kabar jika proses pelantikan akan dilakukan pada Rabu 13 Maret 2019, akan tetapi sampai dengan hari itu juga tidak ada tanda-tanda akan dilakukannya pelantikan,” ujarnya.

Terhadap hal ini, pengacara flamboyan ini meminta untuk Presiden melalui  Menteri Dalam Negeri Chayo Kumolo ataupun Menteri Sekretaris Negara dapat menjelaskan ke publik Maluku alasan dilakukannya penundaan pelantikan terhadap gubernur dan wakil gubernur yang baru.

“Saya sementara di Jakarta mendampingi Pak Murad. Kami terus berkoordinasi untuk secepatnya Presiden melakukan pelantikan. Tapi sampai dengan saat ini tidak ada tanda-tanda ke arah pelantikan,” katanya.

“Loh, kog tidak ada tanda – tanda pelantikan. Padahal kami ini tahu pelantikan akan berlangsung tanggal 13 Maret 2019 setelah mendengar kabar penundaan pada Senin 11 Maret 2019 termasuk mendengar kabar dari salah satu staf Pemprov Maluku bahwa akan dilakukan pelantikan pada Rabu (hari ini),” sambung Mantan Ketua AMPG Provinsi Maluku ini.

Pengacara fenomenal ini menegaskan, Joko Widodo sebagai Presiden diberikan tugas konstitusional untuk melantik kepala daerah dan wakil kepala daerah. Jangan kemudian hal ini diintepretasi bahwa kapan saja Presiden bisa melantik.

“Ini bukan soal kapan, tapi ini amanat konstitusi patut dilaksanakan oleh Presiden. Ini kewajiban Presiden,” tegasnya.

Penundaan pelantikan bisa terjadi, kata Sianressy, apabila terjadi kejadian yang luar biasa atau telah terjadi gugatan yang dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

“Kedua faktor ini kan tidak terjadi. Lalu apa yang menjadi dasar sehingga hal ini tidak dilakukan. Bahkan sampai saat ini kita tidak mendapat penjelasan resmi dari Presiden, Pemprov dan DPRD Maluku terkait alasan penundaan,” paparnya.

Lagi-lagi Sianressy menegaskan, alasan hukumnya apa? Argumentatif juridis apa?, sehingga pelantikan ditunda. 

“Jangan memakai alasan subjektif diluar kewenangan hukum. Presiden harus menjelaskan alasan hukum apa sehingga hal ini terjadi. Ketentuan hukum itu otomatikli seharusnya dilakukan pelantikan gubernur Maluku  agar mengantisipasi kekosongan jabatan. Tidak ada alasan hukum apapun untuk dilakukannya penundaan,” tegasnya.

Bayangkan, Gubenur dan Wakil Gubernur Jawa Timur baru dilantik Presiden Februari lalu, sementara tenggat waktu ini tidak terlalu jauh. Kenapa sampai Maluku mengalami penundaan? Jangan persoalan ini dipolitisir seolah-olah Negara sementara menghadapi event politik.

“Pemilu masih jauh, jangan hal ini dipolitisir. Lagian, ini kewenangan Presiden sebagai kepala negara yang mempunyai kewenangan penuh melantik kepala daerah. Presiden harus membedakan urusan politik dengan tugas-tugas kenegaraan,” bebernya.

Sianressy menduga, ada upaya sistematis yang dilakukan oknum-oknum tertentu untuk menghambat proses pelantikan.

“Saya meminta Pemprov dan DPRD bertanggungjawab terkait persoalan ini. Kedua lembaga ini harus menyampaikan ke publik alasan dilakukannya pembatalan pelantikan oleh Presiden. Pemprov dan pimpinan DPRD harus menjelaskan ke publik, sebab usulan pelantikan itu atas persetujuan dua lembaga ini,” tegas putra asli Lelingluan Tanimbar Utara ini.

“Ngapain (untuk apa) mobilisasi para pimpinan SKPD dan Anggota DPRD ke Jakarta dengan menggunakan anggaran daerah yang begitu banyak, sementara pelantikan tidak dilaksanakan. Ini sama halnya dengan menghabiskan uang rakyat. Percuma anggaran begitu banyak habis, tapi hasilnya tidak nampak. Kesimpulannya Pemprov dan DPRD tidak becus dalam urusan pemerintahan,” singgungnya. 

Dilain pihak, berdasarkan informasi yang dihimpun media ini, Pemerintah Provinsi Maluku sejak awal sudah mengetahui tentang ketidakpastian pelantikan. Pasalnya, sudah ada telegram berkop Mendagri yang menunjuk Sekda Provinsi Maluku sebagai Plh mengantisipasi  terjadinya kekosongan jabatan gubernur dan wakil gubernur. Surat itu ditandatangai Mendagri pada tanggal 8 Maret 2019 dan tembusannya disampaikan ke Ketua DPRD Maluku di Ambon.

Menariknya, setelah tertundanya dari tanggal 11 Maret 2019 ke 13 Maret, kabar terbaru kembali berhembus bahwa pelantikan akan berlangsung Senin 18 Maret 2019. Sayangnya, hal ini belum dapat dipastikan kebenarannya.

Kepala Bagian Humas Pemprov Maluku, Bobby Palapia mengatakan,  hingga kini  bagian Biro Pemerintahan  Pemprov Maluku masih melakukan koordinasi dengan pihak Kemendagri maupun Mensesneg terkait  dengan jadwal pasti pelantikan.

“Nanti setelah resmi kita dapat, kita akan umumkan,” ujar Palapia.

Untuk sementara ini, kata Palapia, Sekda Maluku  ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) gubenur Maluku untuk melakukan kegiatan pemerintahan.

“Sekda akan melakukan kegiatan pemerintahan sampai nantinya ada kebijakan dari pemerintah,” tandas Palapia. 

Semmentara itu, tadi malam, Kapuspen Kemendagri, Bahtiar  telah mengeluarkan pernyataan resmi terkait penundaan pelantikan. 

Bahtiar mengatakan, penundaan pelantikan karena saat ini pemerintah konsentrasi pada pelaksanaan Pemilu Serentak 2019.

“Pelantikan Gubernur Maluku terpilih ditunda sampai setelah Pemilu Serentak tanggal 17 April 2019. Semua konsentrasi kita hari ini untuk menyukseskan Pemilu 17 April,” ujar Bahtiar kepada JPNN, Rabu (13/2).

Birokrat bergelar doktor Ilmu Pemerintahan itu mengatakan, meski pelantikan gubernur – wagub Maluku terpilih ditunda, penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik tetap berjalan apa adanya sebagaimana biasanya.

“Dan sesuai UU Pemda telah ditunjuk Sekda Prov Maluku sebagai PLH (pelaksana) Gubernur Maluku sampai dilantiknya gubernur terpilih,” terang Bahtiar.

“Jadi ini soal teknis waktu jadwal pelantikan saja. Dan dipastikan setelah pemilu akan dilantik. Mohon disampaikan kepada masyarakat Maluku,” imbuhnya.

Ditekankan lagi bahwa birokrasi dan pelayanan publik dipastikan tetap berjalan lancar, di bawah kepemimpinan Sekda Provinsi Maluku sebagai Pelaksana Harian Gubernur.

“Pemda Maluku terus diasistensi oleh Kemendagri sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah dipastikam berjalan lancar,” pungkas mantan Direktur Politik Dalam Negeri Kemendagri itu. (TIM)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Populer

To Top