Berita Utama

Edison Betaubun Terancam Masuk DPO

Edison Betaubun

SENTRA Penengakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Provinsi Maluku mengagendakan akan melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Edison Betaubun dikediaman pribadinya yang berlokasi di Jakarta.

Pertimbangan ini diambil mengingat tinggal dua hari lagi berkas penyidikan harus diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Maluku.

Koordinator Sentra Gakkumdu Provinsi Maluku, Thomas Wakanno mengatakan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Gakkumdu hanya diberi waktu penyidikan 14 hari.

Sampai saat ini tersangka atas nama Edison Betaubun belum juga memenuhi panggilan penyidik. 

“Hari kamis batas akhir penyidikan, dari sisi efektipitas tersisa dua hari lagi, ada pertimbangan dilakukan pemeriksaan di kediamannya, ketimbang menunggu yang bersangkutan hadir di Ambon, ini prosudur normal dan upaya maksimal penyidik,” kata Thomas kepada Rakyat Maluku, tadi malam.

Sejak ditetapkan sebagai tersangka, Edison Betaubun Caleg DPR-RI asal Partai Golkar itu tidak pernah menghadiri pemanggilan yang dilakukan penyidik dengan alasan yang bersangkutan di Jakarta. 

Edison melalui kuasa hukum juga berdalil, perlu ada izin dari Presiden untuk pemeriksaan Edison Betaubun yang sekarang kapasitasnya sebagai anggota DPR-RI aktif.

Thomas menegaskan, Gakkumdu konsisten mengusut pelanggaran yang dilakukan tiap pelanggar undang-undang pemilu, adapun soal Edison Betaubun yang kini tersangka, bukan dalam kapasitasnya sebagai pejabat negara melainkan sebagai penyelenggara kampanye sama dengan caleg-caleg lainnya. Sehingga dalam proses penegakan Gakkumdu tak perlu mengunggu izin presiden. 

“Kalau semua penyelenggara kampanye berlindung dibalik alasan prosudural, bisa dibayangkan semaunya melakukan pelanggaran, lalu dimana keadilan hukum undang-undang pemilu? Untuk itu dalam rangka memenuhi keadilan maka  semua setara. Tidak mengenal dia adalah anggota DPR dengan demikian prosudur izin tak diperlukan.” ujarnya. 

Mengamati sikap Edison yang terus mangkir dari pemanggilan sebagai tersangka pelanggaran pemilu, dan dikhwatirkan sampai persidangan nanti Edison tak hadir, Gakkumdu pun sudah menyiapkan strategi lain yang sekiranya dimungkinan. Yaitu langkah In Absentia. Persidangan tanpa kehadiran terdakwa.  

Menurut Thomas, undang-undang pemilu sifatnya khusus, kekhususan itu mengenai batas waktu yang dialokasikan, maka In Absentia itu dimungkinkan sejak penyidikan, penuntutan sampai persidangan, jika kemudian putusannya terdakwa dihukum, sampai kapanpun putusan itu akan dieksekusi.

“Prosudur upaya paksa dilakukan, selanjutnya dicari, jika tidak ditemukan. Ditetapkan sebagai DPO diumumkan di media massa. Ini sebagai pemberian efek jerah. Silahkan bersembunyi, tapi kalau sudah ada putusannya, kita sebagai pelakasana undang-undang tetap eksekusi. Prosudur yang dilakukan ada landasan yuridist,” tegas Thomas.

Ketua Divisi Bidang Penindakan Bawaslu Provinsi Maluku juga menguaraikan, dalam penanganan kasus pelanggaran pemilu, koordinasi antarbagian di penyidikan dan penuntutan serta Bawaslu berjalan baik.

Sehingga dalam pengusutan suatu kasus pidana pemilu akan maksimal. Saling kioordinasi ini juga bertujuan supaya berkas yang dinyatakan  P21 tak lagi terdapat kekurangan yang perlu dilengkapi. Kalaupun ada penambahan hanya satu kali saja pengembalian.

“Dalam proses penyidikan kita lakukan bersama-sama, ada pendampingan dari penuntutan, sehingga P21 tak lagi bolak-balik,” katanya sembari berharap Edison Betaubun menghargai kerja-kerja Gakkumdu dalam menegakkan undang-undang kepemiluan di Maluku. (ARI)

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Populer

To Top