Berita Utama

Sengketa Lahan Di Dermaga Ferry Liang, BPN Diminta Tidak Keluarkan Sertifikat Untuk ASDP

ABDU Samad (penggugat), salah satu ahli waris dari Thalib Lessy melalui kuasa hukumnya, Wenly Tuaputtimain, meminta pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Maluku maupun BPN Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), agar tidak sewenang-wenang mengeluarkan sertifkat diatas tanah seluas 4,6 hektar lebih dikawasan Dermaga Penyeberangan Ferry Hunimua-Waipirit, Desa Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Malteng, yang dimohonkan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ambon (tergugat), putusan sengketa tanah dikawasan Dermaga Ferry Liang tersebut belum dinyatakan berkekuatan hukum tetap (Inkrach) di pengadilan.

Permintaan tersebut, lanjut Wenly, karena beredar informasi bahwa ada pihak ASDP dan pengacaranya datang ke BPN dan meminta agar sertifikat yang berada diatas tanah sengketa itu dinyatakan tidak bersalah lagi, dengan cara menggabungkan sertifikat yang dimiliki Pama Djamali (tergugat) dengan sertifikat yang dimiliki Lessy (tergugat) atas nama ASDP.

“Terhadap hal itu tentu kami selaku kuasa hukum penggugat merasa keberatan, karena putusannya belum Inkrach. Bagaimana bisa perbuatan itu dilakukan diatas tanah yang masih disengketakan atau Konsinyasi juga masih disengketakan. Untuk itu kami minta pihak BPN agar dapat berhati-hati dalam hal mengeluarkan sertifikat yang dimohonkan oleh pihak ASDP. Sebab, perkaranya masih berlanjut di pengadilan,” tegas Wenly, kepada wartawan di Ambon, Rabu, 13 Maret 2019.

Ia menjelaskan, perkara sengketa tanah dikawasan Dermaga Ferry Liang melawan para tergugat diantaranya, Pama Djamali, Muhammad Lessy, Daud Hahuan dan Saleh Lessy, dalam putusan Pengadilan Negeri (PN) Ambon Nomor 222/PDT.G/2018/PN.Amb, telah dimenangkan oleh kliennya Abdu Samad selaku penggugat, yang kemudian diperkuat lagi oleh putusan banding Nomor : 64/PDT/2019/PT.Amb.

“Dalam putusan sangat jelas dikatakan bahwa pihak-pihak yang kami gugat itu (diluar ASDP) yang memilki sertifikat tidak memiliki kekuatan hukum memikat. Dan pihak-pihak yang berada diatas tanah itu telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dan memerintahkan pembayaran uang tanah seluas 4,6 hektar lebih dikawasan Dermaga Ferry Liang sebesar Rp 6,8 miliar lebih itu menunggu putusan inkrach,” ungkap Wenly.

Faktanya, lanjut Wenly, uang yang dikonsinyasikan ke pengadilan sebesar Rp 6,8 miliar lebih itu, sebagian sudah dikeluarkan sekitar Rp 2 miliar  lebih untuk pembayaran tanah kepada Saleh Lessy dan Pama Djamali, disaat perkaranya masih berjalan. Fatalnya lagi, dalam putusan pengadilan telah menyatakan bahwa sertifikat atas nama Saleh Lessy dan Pama Djamali tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, artinya tidak bisa dijadikan sebagai hak kepemilikan.

“Yang dipersoalkan lagi kenapa pihak pengadilan harus membayar ke Pama Djamali dan Saleh Lessy, kan putusan perkara ini belum Inkrach. Sehingga kami menilai pembayaran diluar putusan ini sangat tidak dibenarkan secara hukum, karena belum ada perintah membayar kepada pihak tertentu lewat suatu putusan,” kesalnya.

Ia juga menyayangkan pihak ASDP yang memanggil Muhammad Lessy dan Daud Hahuan untuk masuk sebagai pihak yang mendapat ganti rugi atas lahan seluas 4,6 hektare tersebut. Sebab, dalam putusan pengadilan Nomor : 377 tahun 1983 dan putusan Nomor : 09 tahun 1983 sampai putusan PK, menyatakan bahwa Muhammad Lessy dan Daud Hahuan tidak memiliki hak atas tanah tersebut.

“Jadi, Saleh Lessy tidak ada hak diatas tanah itu karena dia bukan ahli waris sah dari ahli waris Thalib Lessy. Sedangkan Pama Djamali diberikan hibah tanah dari Muhammad Lessy yang adalah pihak yang sudah dikalahkan dalam putusan Nomor : 377 tahun 1983, termasuk untuk Daud Hahuan juga pihak yang sudah dikalahkan dalam putusan pengadilan Nomor : 09 tahun 1983,” beber Wenly. (RIO)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Populer

To Top