Berita Utama

Hari Ini, KPK Periksa Sejumlah Pejabat Di Maluku, Terkait Apa?

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memulai rangkaiannya di Maluku untuk memeriksa sejumlah pejabat di daerah ini. Mereka yang diperiksa tersebut terdapat sembilan nama pejabat yang ada di lingkungan Pemkot Ambon maupun Pemrov Maluku.

Pemeriksaan yang dilakukan KPK yang berlangsung selama tiga hari di Kantor Gubernur Maluku, ini tidak terkait dengan tindak pidana korupsi tapi terkait dengan klarifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dimiliki oleh para pejabat tersebut.

“Ya, hari ini KPK akan memulai rangkaian pemeriksaan klarifikasi LHKPN terhadap sembilan orang penyelenggara negara di lingkungan Pemkot Ambon dan Pemrov Maluku. Kita akan memulai hari ini, Selasa, (14/5/19), selama tiga hari,” ujar sumber RakyatMaluku.com di KPK, pagi ini.

Siapa saja kesembilan pejabat Kota Ambon dan Pemrov Maluku yang akan dimintai klarifikasi atas LHKPN itu? Mereka adalah
Walikota Ambon Richard Louhenapessy, Sekda Prov Maluku Hamin Bin Thahir, Sekda Kota Ambon Anthony Gustaf Latuheru, Kadis Pendidikan Prov Maluku M. Saleh Thio, Kadis Pendidikan Kota Ambon Fahmi Sallatalohy, Kadis ESDM Prov Maluku Martha Magdalena Nanlohy, Kepala BPKAD Kota Ambon Jacky Talahatu, Kadis PU Prov Maluku Ismail Usemahu, dan Kadis Kesehatan Prov Maluku Meikyal Pontoh.

“Pemeriksaan LHKPN ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas pencegahan korupsi oleh KPK. KPK secara regular melakukan kegiatan pemeriksaan LHKPN sebagai bentuk penegakan hukum, pengawasan internal, dan pencegahan tindak pidana korupsi dengan mengetahui kebenaran, keberadaan, dan kewajaran laporan harta yang disampaikan oleh penyelenggara negara,” ujar sumber KPK.

Dikatakan, pemeriksaan LHKPN ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Pasal 5 angka 2 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, molusi, dan nepotisme.

“Bahwa setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat. Kegiatan pemeriksaan LHKPN kali ini dilakukan terhadap pejabat di Pemprov Maluku dan Kota Ambon berdasarkan kriteria dan pertimbangan pemeriksa,” ujarnya.

Daftar Tabel Kepatuhan

Berdasarkan data per 31 Maret 2019 tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN pejabat eksekutif di lingkungan Provinsi Maluku merupakan terendah ketiga yaitu 21%.

“Sedangkan kepatuhan untuk melaporkan harta kekayaan di lingkungan Kota Ambon adalah yang tertinggi 96,57%,” ujarnya.

Menurut sumber KPK, tindak lanjut kegiatan pemeriksaan LHKPN ini akan dijadikan bahan analisis lebih lanjut untuk mengoreksi jika ditemukan ada harta yang belum dilaporkan. Dan, selanjutnya pejabat terkait dapat menyampaikannya secara lengkap dan benar pada LHKPN tahun berikutnya.

“KPK juga terus berupaya memberikan kemudahan dalam pengisian LHKPN. Sejak 2017, pengisian LHKPN dapat dilakukan melalui sistem pelaporan daring atau berbasis internet yang bisa diakses melalui http://elhkpn.kpk.go.id,” ungkapnya.

Dikatakan, masyarakat dapat menyampaikan informasi jika menemukan ada kekayaan penyelenggara negara yang dipandang tidak sesuai dengan informasi kekayaan yang dilaporkan dan diumumkan penyelenggara negara.

“Pengumuman LHKPN dapat diakses dengan memilih menu e-announcement pada website tersebut. Kepatuhan PN dalam menyampaikan laporan harta kekayaannya merupakan salah satu bentuk transparansi dan tanggung jawab bahwa harta kekayaannya diperoleh dari sumber yang sah,” ujarnya lagi.(AD)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Populer

To Top