Berita Utama

Murad Ismail ‘Buka Kartu’ Abdullah Vanath

Gubernur Maluku Murad Ismail, memimpin apel perdana bersama yang diikuti seluruh SKPD, ASN, para Guru SMA dan Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno di halaman Gedung Islamic Center, Waihaong, Jumat 3 Mei 2019.

GUBERNUR Maluku Murad Ismail, secara blak-blakan ‘membuka kartu’ mantan Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) Abdullah Vanath, yang ‘lolos’ dari jeratan hukum terkait kasus tindak pidana korupsi dan pencucian uang pengelolaan anggaran deposito keuangan daerah Kabupaten Seram Bagian Timur  (SBT) senilai Rp.2,5 miliar. 

Saat melakukan tatap muka perdana dengan para pejabat eselon II, III dan IV lingkup Pemprov Maluku di Islamic Center, Jumat 3 Mei 2019,  Gubernur Maluku Murad Ismail, mengungkapkan alasannya mengapa tidak menangkap Abdullah Vanath (AV) dan memproses masalah tersebut sesuai prosedur hukum yang berlaku, saat dirinya menjabat Kapolda Maluku.

“Kenapa saya tidak tangkap AV dan kepala dinas bahkan bupati serta walikota di Maluku yang terlibat masalah korupsi selama  saya jabat Kapolda? Karena saya pikir, jika saya tangkap mereka, kapan Maluku ini maju. Maluku baru selesai dari kehancuran dan masih terus berbenah,” ungkap Murad.

Murad kemudian menuturkan  saat AV mendatangi dirinya sambil menangis. Dan mengungkapkan kegalauan hatinya, mengingat anak-anaknya masih terlalu kecil. 

“Karena merasa iba, dan dengan segala pertimbangan. Saya akhirnya  memilih untuk tidak melanjutkan proses kasus korupsi tersebut. Padahal AV saat itu sudah terbukti bersalah,” ungkap Murad.

Bahkan lanjut Murad, mantan Gubernur Maluku Said Assagaff,  saat itu juga turut meminta dirinya untuk segera menangkap AV.

“Assagaff bilang tangkap. Itu menurut dia. Tapi saya tidak,” tandas Murad.

Oleh sebab itu, Murad berpesan bagi semua para pejabat eselon Pemprov Maluku agar kedepannya lebih bekerja baik lagi. Dan berusaha semaksimal mungkin untuk hindari hal- hal yang berbau korupsi.

“Kemarin saya menghadap komisioner KPK. Saya minta tolong agar jika ada terendus kepala daerah di Maluku maupun para pimpinan OPD terkait masalah korupsi, supaya jangan langsung ditangkap melainkan dibina, ditegur,” tutur Murad, yang juga berharap agar tidak ada operasi tangkap tangan (OTT) di Maluku dan mengajak semua pihak untuk dapat bekerja dengan baik. (YAS)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Populer

To Top