Berita Utama

Rekapitulasi Molor, KPU Maluku Bentuk Tim Supervisi

Rifan Kubangun

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku belum berhasil menyelasaikan rekapitulasi suara hasil Pemilihan Umum 2019 sesuai tenggat waktu. Hingga perpanjangan waktu yang disediakan KPU RI kepada KPU Provinsi Maluku,  belum satupun daerah yang divinalisasi hasilnya.

Sesuai jadwal, rekapitulasi di KPU Maluku dimulai 8 Mei dan akan berakhir 12 Mei 2019,  akan KPU RI kemudian memperpanjang pleno rekapitulasi suara tingkat KPU Provinsi hingga 16 Mei 2019.

Keterlambatan ditingkat provinsi, akibat dari moloronya penetapan hasil ditingkat kecamatan dan kabupaten/kota yang ada di Maluku yang sampai sekarang ada sebagian belum melakukannya. 

Misalnya di Kota Ambon, untuk Kecamatan Sirimau ada 23 TPS yang hasilnya belum ditetapkan, kemudian 59 TPS di Kecamatan Pulau Aru dan di Kabupaten Maluku Tengah, ada tiga kecamatan yang terlambat ditetepkan. Selain itu ada beberapa kecamatan di Kabupaten SBT yang belum diplenokan.

Rata-rata hambatan yang diterima KPU di 11 Kabupaten/Kota yang tersebar di Maluku adalah soal penyelesaian gugatan. 

Ketua KPU Provinsi Maluku Syamsul Rifan Kubangun mengaku, pihaknya telah diberi tambahan waktu tiga hari untuk menyelesaikan rekapitulasi suara ditingkat provinsi. Guna mencapai target, KPU Provinsi sudah membentuk tim supervisi yang akan mendatangi KPU tingkat kabupaten/kota yang sampai saat ini belum menyerahkan hasil rekapitulasi masing-masing.

” Supervisi ini sekaligus mengadvokasi kendala-kendala yang dihadapi masing-masing kabupaten, kami targetkan 16 Mei nanti hasil dari KPU Provinsi Maluku sudah diserahkan ke tingkat nasional,” kata Rifan Kubangun kepada wartawan Senin 13 Mei 2019.

Menurutnya, sejak pleno yang dimulai dengan merekap hasil pemilu di kota Tual, terjadi perdebatan yang cukup alot, terkait angka pengguna hak pilih ditiap jenis pemilu yang berbeda. Walaupun para saksi masing-masing partai politik tidak keberatan dengan hasil perolehan suara, akan tetapi Bawaslu meminta perlu ada keseragaman antara jumlah pengguna hak pilih ditiap jenis pemilu.

Menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu, KPU Provinsi kemudian menelusuri data yang ada di ditingkat kecamatan, tapi masih terjadi perbedaan pengguna hak pilih, untuk memastikan kesamaan angka pengguna hak pilih KPU kemudian membentuk tim kecil untuk menelusurinya di formulir DA1. 

“Pleno dimulai rekapaitulasi Kota Tual, sudah tiga hari kami lakukan dan masalah yang muncul itu ada pada penggunaan hak pilih antara jenis pemilih yang berbeda, untuk menyamakannya kemudian diputuskan agar menelusuri data di DA1,”  kata Rifan.

Jika kemudian Kota Tual belum ditetapkan, KPU Provinsi Maluku akan melanjutkan rekapitulasi dengan menghitung hasil Pemilu di daerah lainnya, sembari menyempurnakan data hasil Pemilu di Kota Tual. 

” Kalau belum kami akan pending dan lanjutkan dengan KPU lain yang sudah siap, seperti Buru Selatan,” ujarnya. (ARI)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Populer

To Top