Uncategorized

Ada Masalah Di Proyek Irigasi Bubi, T4D Kejaksaan “Lepas Tangan”

TIM  Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Tinggi Provinsi Maluku tidak ingin terlibat dalam masalah yang kini menerpa pekerjaan mega proyek di Balai Wilayah Sungai (BWS) Provinsi Maluku senilai Rp.226.904.174.00. 

Pekerjaan proyek Irigasi Bubi sudah memasuki tahun ke tiga sejak 2017 dan akan berakhir tahun 2020. Namun ditemukan masalah ketika rapat kerja antara Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku, Balai Wilayah Sungai, dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku, diketahui hingga saat ini pekerjaannya tidak dilengkapi dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bahkan izin AMDALnya pun belum ditandatangani Pemerintah Provinsi.

Padahal sesuai dengan P.P Nomor 27 tahun 2012, tentang izin AMDAL yang menempatkan dokumen AMDAL adalah dokumen penting sebuah kegiatan,  jika tidak ada izin AMDAL pasti akan ada sanksi, kegiatan yang tidak dilengkapi dokumen AMDAL pun merupakan pelanggaran hukum, secara adminitrasi dan pidana.  

Menanggapi masalah yang melilit mega proyek Irigasi Bubi, Ketua T4D Kejaksaan Tinggi Maluku Muhammad Iwa mengatakan, tidak ingin bersepulasi, 

karena T4D tidak mengetahui secara detil rencana proyek tersebut. Alasannya T4D Kejakasaan Tinggi Maluku baru dlibatkan setelah proyek dikerjakan.  Sehingga masalah AMDAL tidak menjadi atensi khusus di T4D. Apalagi mengawalnya. 

” Yang kami kawal adalah pelaksanaan kontrak, kualitas, waktu dan anggaran dan volume. Karena perencanaan (T4D) tidak diikutkan jadi kita tidak ngecek sampai AMDAL,” ujar Muhammad Iwa kepada Rakyat Maluku diruang kerjanya. Rabu 19 Juni 2019.

Menurutnya, jika sedari awal  T4D dilibatkan, maka sudah barang tentu T4D akan mempertanyakan sejauh mana kesiapan dokumen-dokumen tersebut. Jika belum siap, akan direkomendasikan untuk dilengkapi.

” Yang kita tau sudah berbentuk kontrak. Yang dimintakan itulah kontrak.

Kalau dimintakan sejak perencanaan tentu kita kawal dari perencanaan. Tapi informasi mengenai ada dan tidak adanya AMDAL saya akan tanyakan lagi,  Sudah sejauh mana proses AMDALnya,” ujarnya.

Meski mengawal kontrak, T4D rupanya belum memahami secara rinci proyek yang akan dikerjakan hingga 2020 itu. Bahkan T4D juga belum mengetahui pentingnya AMDAL dalam proyek ini. 

“Nanti kita pelajari dulu apakah proyek itu memerlukan AMDAL ataukah tidak. 

AMDAL itu kan ada kecuali kegiatan akan mengganggu habitat dilingkungan. Apakah ini bangun baru ataukah seperti apa,” akui Muhammad Iwa.

T4D Kejaksaan Tinggi Maluku kemudian tidak ingin berspekulasi legal ataukah ilegal ketiadaan izin AMDAL dalam pekerjaan hingga pencairan anggaran tahun 2017 dan anggaran tahun 2018.

“Pembayaran itu kan dilakukan sesuai dengan kontrak dan progres pekerjaan dilapangan,” bebernya.

Sebagaimana diketahui, para wakil rakyat di Komisi B DPRD Provinsi Maluku meminta agar mega proyek ini dihentikan dulu, mengingat AMDAL sangatlah urgen. Apalagi proyek jaringan irigasi yang sudah pasti akan berdampak terhadap lingkungan sekitar. 

” Sebelum sesuatu terjadi, lebih baik diantisipasi, agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar,” ujar anggota Komisi B DPRD Maluku Josep Tengkeri. .

Sekertaris Komisi B DPRD Maluku Ikram Umasugi bahkan menegaskan, kegiatan tanpa izin AMDAL adalah pelanggaran admintrasi dan pidana. Sehingga kegiatan perlu dihentikan, meski Rp.90 miliar uang negara sudah terkuras habis untuk melunasi termin pertama dan termin kedua dari empat termin pekerjaan. (ARI/RIO)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top