NEWS UPDATE

Kawasan Irigasi Bubi, Banyak Ditinggal Pergi Transmigrasi

KOMISI B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku turun meninjau proses pekerjaan irigasi Bubi, Kamis 20 Juni 2019.

Para wakil rakyat juga mengajak Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku serta ditemani tim dari Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku.

Mereka berangkat pada sore hari dengan menggunakan salah satu maskapai penerbangan. 

Ketua Komisi B DPRD Maluku Efert Kermite mengatakan, keberangkatan tim ke Bubi menindaklanjuti hasil rapat bersama mitra yang membahas masalah Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) proyek irigasi Bubi di Kabupaten Seram Bagian  Timur.

Dalam rapat tersebut, pihak BWS mengaku sampai termin ke dua pencairan anggaran sebesar Rp.90 miliar pihaknya belum mengantongi izin AMDAL dari instansi terkait. Bahkan sampai tahun 2019 pekerjaan masih tetap dilakukan walaupun tidak ada izin AMDAL.

“Paling lama dua hari kami akan berada di SBT, meninjau langsung proyeknya,” kata Efer Kermite kepada RakyatMaluku.com, kemarin.

Hasil dari tinjauan lapangan kemudian akan dibahas kembali dalam rapat komisi. Dalam rapat beberapa waktu lalu, Dinas Lingkungan Hidup sudah memastikan bahwa kegiatan tanpa dilengkapi izin AMDAL adalah pelanggaran, kegiatan dapat dihentikan, dan penanggungjawab kegiatan akan mendapat sanksi.

Proyek irigasi Bubi dengan nilai kontrak pantastis ini memang tidak sepopulis pekarjaan Jembatan Merah Putih, bahkan dimulai dari perencanaan hingga pekerjaan banyak pihak tidak mengetahuinya, padahal proyek ini juga menjadi icon.

Proyek ini pun sempat diisukan terbengkalai, akibat anggaran yang telah ditransfer ke rekening perusahaan KSO dibobol pihak lain tanpa sepengetahuan pemegang specimen yang berhak menandatangani cek pencairan di Bank Mandiri.

Selain itu berdasarkan hasil audit dari BPK ditemukan ada kelebihan pembayaran pada termin tahun 2018, senilai Rp,19 miliar. BPK kemudian meminta agar pemenang tender ini dapat menyelesaikan pekerjaan yang belum tunutas itu. Anehnya lagi, untuk menyelesaikan sisa pekerjaan perusahaan KSO tidak lagi dilibatkan. 

Menurut sejumlah informasi, sedari awal pekerjaan proyek dilakukan, sudah muncul masalah, dimana PT. Basuki dan PT. Gunakarya tidak pernah dilibatkan dalam pekerjaan proyek ini, padahal kedua perusahaan KSO itu ditetapkan sebagai pemenang.  Pihak BWS malah “menerima” kontraktor yang sama sekali tidak terkait dengan kontrak pekerjaan. 

Masalah ini sempat menarik perhatian Komisi C DPRD Provinsi Maluku, bahkan sesaat setelah Rakyat Maluku menerbitkan judul berita ” Borok ” Proyek Irigasi Bubi Terkuak, Anos Jeremias sebagai ketua Komisi C dan pihak BWS juga langsung meninjau lokasi pekerjaan.  Hasilnya, Ketua Komisi C mengklaim pekerjaan sudah berjalan sesuai target dan aman-aman saja tidak ada masalah.

Namun dalam kunjungan yang juga diikuti jurnalis Rakyat Maluku, ada kejanggalan yang ditemukan dilapangan, dimana lokasi proyek irigasi yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan Indonesia itu sudah banyak ditinggal pergi para petani sawah yang umumnya transmigrasi asal Pulau Jawa dan Bali sejak beberapa tahun lalu.  Lahan-lahan mereka pun dijual termasuk rumah-rumah mereka.  (ARI/NAM)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top