NEWS UPDATE

Mega Proyek Di BWS Dikerjakan Tanpa Izin AMDAL

Umasugi : Itu Pelanggaran Adminitrasi Juga Pidana

PEKERJAAN proyek jaringan irigasi Bubi di Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur menjadi sorotan Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku.

Proyek senilai Rp.226.904.174.00 merupakan program multi years di Balai Wilayah Sungai Maluku sejak tahun 2017 dan akan selesai tahun 2020.

Untuk pekerjaan tahun 2017 anggarannya telah dicairkan sebesar Rp 18.349.065.000. dan tahun 2018 pun sudah dicairkan Rp 72 miliar. 

Sayangnya, pekerjaan hingga pencairan anggaran proyek tidak dilengkapi dokumen Analisa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Izin AMDALnya pun belum diterbitkan pemerintah sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan.

Fakta-fakta ini terbongkar dalam rapat kerja antara Komisi B DPRD Provinsi Maluku dan Balai Wilayah Sungai Maluku serta Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku.

Plt.Kepala Dinas Lingkungan Hidup Maluku, Roy Cornelis Siauta menguaraikan sesuai peraturan pemerintah, mewajibkan setiap pekerjaan mestinya dilengkapi dokumen AMDAL.  Dokumen penting itu harus diselesaikan sebelum pekerjaan dilakukan. 

“Jika tidak, pasti akan ada sanski admintrasi, berupa teguran tertulis, atau penghentian kegiatan,” kata Siauta dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi B DPRD Maluku Efert Karmite, Selasa 19 Juni 2019.

Pekerjaan proyek tanpa dilengkapi dokumen AMDAL adalah pelanggaran serius, dan izin ini harus diberikan pemerintah Provinsi Maluku sebelum kegiatan dijalankan.

Sekretaris Komisi B DPRD Maluku Ikram Umasugi menekankan, jika kondisinya seperti yang dijelaskan, maka proyek tersebut harus dihentikan dulu. BWS mestinya mempertimbangkan berbagai persaratan adminitrasi dimaksud, sehingga tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar.

“Pekerjaan ini dikerjakan tanpa dokumen AMDAL, ini berarti ada pelanggaran adminitrasi dan ini pidana, makanya saya suruh stop dalam rangka penyelematan uang negara,” kata Ikram Umasugi.

Politisi asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga tidak ingin mempermasalhkan progres pekerjaan yang dilakukan sekarang, bahkan BWS boleh saja mengklaim proyeknya berjalan aman-aman saja, akan tetapi faktanya ada permasalahan dalam dokumen yang tidak lengkap.

“Masalahnya sudah jelas, pekerjaan tanpa dokumen AMDAL,” tegasnya.

Terhadap ini, PPK Irigasi Seram, Sitiyono mengatakan, ada ruang dalam aturan yang berlaku, dimana untuk pekerjaan yang belum mendapatkan AMDAL bisa dilakukan secara simultas. Pekerjaan tetap diadakan sambil melengkapi dokumen izin AMDAL.

Sementara untuk kelengkapan admintrasi proyek irigasi Bubi, pihaknya telah mengurusi dokumen AMDAL sejak tahun 2018 dan sudah disiapkan, akan tetapi belum bisa ditandatangani mengingat ditahun itu ada masa transisi pemerintahan.

“AMDAL itu sudah selesai di 2018, hanya memang ada pernyataan dari pihak yang mengeluarkan izin AMDAL, harus menunggu dulu pelantikan (gubernur) baru suratnya ditanda tangani gubernur baru karena masa transisi. Jadi dokumen AMDAL itu sudah siap seluruhnya, sehingga itu (pekerjaan tahun 2019) bisa jalan,” ujarnya.

Proyek irigasi Bubi memiliki nilai kontrak pantastis, dan terbesar ke dua di Maluku setelah proyek Jembatan Merah Putih. Proyek ini dikerjakan dua perusahaan yang tergabung dalam perjanjian Kerjasama Operasi (KSO). Yakni  PT Guna Karya-PT Basuki.  Namun dilapangan, pekerjaanya dilakukan orang lain. 

Dari informasi yang diperoleh, pekerjaan proyek yang bermaksud untuk meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia ini dilakukan PT. Selaras. PT. Selaras tidak terdapat dalam struktur kontrak  kerja sama. Sayangnya hingga berita ini naik cetak Rakyat Maluku belum mendapatkan kebenarannya dari PT. Selaras. Upaya pencarian alamat PT.Selaras telah dilakukan namun belum juga ditemukan. 

Sementara berdasarkan sejumlah dokumen yang diperoleh Rakyat Maluku, pencairan anggaran tahun 2018, BPK menemukan kelebihan pembayaran sebesar Rp.19 miliar lebih. Mengingat ada sejumlah item yang belum diselesaikan pada pekerjaan saluran primier dan saluran sekunder. 

BPK kemudian mengeluarkan rekomendasi agar item-item itu segera diselesaikan, dengan deatline waktu bulan April 2019, akan tetapi BPK memperpanjang penyelesaian sisa pekerjaan tahun 2018 hingga Bulan Mei 2019 dan terakhir Juni 2019. Kuat dugaan ada kongkali kong untuk menutupi ‘borok’ yang terjadi. 

Mengingat dari informasi lain yang didapatkan, diduga anggaran tahun 2018 telah dibobol, uang yang tersimpan di rekening 122-00-0786775-0 atas nama KSO PT. Guna Karya dan PT. Basuki dicairkan tanpa sepengetahuan pemegang specimen. Sehingga menimbulkan kerugian yang cukup besar. 

Di tempat terpisah, Kepala BPK RI Perwakilan Maluku, Muhammad Abidin mengatakan, pihaknya tidak mengetahui dengan audit hasil pekerjaan proyek irigasi Bubi. Tapi kalau ada rekomendasi untuk menyelesaikan sisa pekerjaan itu wajar saja, tiga kali sekalipun. 

“Tidak semua proyek ditangani BPK, ada BPKP juga, namun untuk rekomendasi kalau keluar sampai tiga kali itu sudah biasa, untuk menyelesaikan sisa pekerjaan. Tapi , tergantung, kalau misalnya untuk pengembalian sisa anggaran atau denda yang belum dibayar yang mungkin sudah tiga tahun diselesaikan, tapi itu juga nihil kalau ada pengembalian,” beber Abidin. (ARI/SAH)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top