OPINI

Mengintip Zaken Kabinet Murad-Orno

Oleh : Abubakar Solissa, Direktur Executive Partner Politik Indonesia

PERCAKAPAN  soal komposisi birokrasi yang akan dibentuk oleh gubernur dan wakil gubernur terpilih, Irjenpol Murad Ismail dan Barnabas Orno sudah mulai terasa aromanya. Berbagai spekulasi mulai merebak keruang publik kalau jabatan-jabatan penting di birokrasi akan diisi oleh orang-orang dekat yang dianggap berkonstribusi terhadap pemenangan pasangan dengan akronim Baileo di pilgub Maluku kemarin. 

Memang terlalu premature juga spekulasi semacam itu, karena usia pemerintahan Murad dan Orno belum genap 3 bulan, terhitung semenjak dilantik pada tanggal 24 April 2019 di istana negara oleh Presiden Jokowi Dodo yang didampingi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah pejabat negara tinggi lainnya. 

Terlepas dari berbagai spekulasi dan kecurigaan publik yang dianggap premature, menurut saya, keterlibatan warga dalam mengawal pemerintahan Murad-Orno adalah sebuah langkah maju yang harus diapresiasi. Kemenangan fantastic pasangan Baileo dengan perolehan suara 40,83% di pilgub Maluku, mengalahkan pasangan petahana, Said Assagaff-Andreas Rentanubun yang hanya mengantongi dukungan suara sebesar 31,16%, serta pasangan perseorangan Herman Adrian Koedobun-Abdullah Vanath yang hanya memperoleh 28,01% (Kompas.com) adalah bukti kalau ekspektasi publik buat pasangan ini cukup tinggi. 

Zaken Kabinet 

Kabinet ahli atau birokrasi yang profesional merupakan kunci keberhasilan pemerintahan lima tahun kedepan. Komposisinya diisi oleh figur-figur yang dianggap mumpuni dibidangnya masing-masing sehingga proyek pembangunan yang sudah dituangkan dalam blue prient pemerintahan Murad-Orno bisa terealisasi dengan baik. 

Sebagai konsekuensinya: Murad dan Orno harus berani mengambil sikap yang tegas untuk tidak diintervensi oleh kepentingan manapun kalau ingin pemerintahan mereka bisa efektif dan maksimal. 

Meskipun tak bisa dipungkiri bahwa kemenangan yang diraih oleh keduanya adalah hasil kerja keras banyak pihak. Banyak spektrum kekuatan yang berkolaborasi menjadi satu kekuatan dasyat untuk memastikan pasangan ini keluar sebagai juara. Dan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa politik itu punya perspektif kepentingan, sehingga tepat rasanya istilah klasik soal tidak ada makan siang gratis itu digunakan. Semuanya punya nilai kepentingan yang harus dibayar.

Memang disatu sisi sulit juga untuk seorang kepala daerah terhindar dari politik balas budi. Apalagi kalau sudah menyangkut soal komitmen politik. Ini problem yang barangkali sulit dihindari, karena persoalannya telah terjadi diawal-awal proses kandidasi pasangan calon, sehingga dampaknya akan merembes kemana-mana. 

Akan tetapi menurut saya, tidak semua hal itu bisa diintervensi oleh kekuatan-kekuatan tertentu yang merasa punya jasa dalam memenangkan pasangan Baileo, ada wilayah yang bisa dikompromikan, ada juga yang tidak seharusnya mengikutsertakan pihak luar untuk turut mengatur-ngatur apalagi mendikte sang gubernur dan wakik gubernur terpilih. 

Wilayah yang saya maksudkan tidak boleh didikte oleh kelompok luar adalah pembentukan komposisi birokarasi, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Sebrilian apapun gagasan gubernur maupun wakil gubernur, tapi kalau tidak bisa dioperasionalisasikan atau diterjemahkan oleh kepala organisasi pimpinan daerah (OPD) maka sama saja.

Maka dari itu, zaken kabinet atau birokrasi profesional menjadi solusi terbaik, karena diisi oleh orang-orang dengan kapasitas mumpuni serta punya etos dan visi kerja yang tinggi. Disinilah menurut saya, kapabilitas dan kredibilitas seorang kepala daerah dilihat. Apakah kepala daerahnya benar-benar komitmen dengan kepentingan publik atau justru kepala daerahnya takluk dibawah kaki kekuatan-kekuatan besar yang dapat menyetirnya dari luar. (***)

------ ======================

Berita Populer

To Top