Berita Utama

Assagaff Mengaku Tidak Tahu Soal Pemecatan

Said Assagaff

KETUA DPD Partai Golkar Maluku, Said Assagaff, mengaku tidak tahu dengan pemecatan 10 ketua DPD II Golkar Maluku, karena tidak ada pemberitahuan kepada dirinya selaku ketua.

Menurut Assagaff dirinya mendapat kabar pemecatan 10 Ketua DPD II Golkar Maluku saat di telephone sejumlah kader golkar Maluku.

“Saya juga kaget saat mendapat telp soal pemecatan itu. Ini apa-apaan !! Saya tidak diberitahu soal itu, tiba-tiba mendengar adanya pemecatan,”  tandas Assagaff, kepada RakyatMaluku.com, Kamis 11 Juli 2019.

Sebagai Ketua DPD Golkar Maluku, kata Assagaff,  harusnya dirinya  diberitahu jika ada  persoalan yang terjadi. Bukan tiba-tiba dengar ada pemecatan, yang dirinya juga tidak mengetahui penyebabnya apa.

“Saya dan Sekretaris tidak diberitahu soal ini, DPD I Golkar Maluku tidak ada kebijakan soal pemecatan,” tegas Assagaff, yang berharap seluruh kader Partai Golkar di Maluku tenang dan tidak saling menyalahkan satu dengan yang lain.

“Saya minta semua kader golkar di Maluku tenang, saya dan sekretaris  DPD Partai Golkar Maluku akan menyelesaikan persoalan itu,” tegas Assagaff.

Sebagaimana diketahui DPD I Partai Golkar Provinsi Maluku menonaktitkan 10 dari 11 Ketua DPD II kabupaten kota di provinsi Maluku. Kemudian, DPD I Golkar Maluku mengangkat 10 Plt Ketua DPD II Golkar Maluku.

Pemecatan 10 DPD II Golkar Maluku itu diputuskan dalam rapat Pleno DPD I Golkar Maluku pada, Selasa 9 Juli 2019. Pemecatan tersebut kabarnya akan dikonsultasikan  dengan DPP Partai Golkar lebih dulu. 

Fungsionaris DPD Maluku Partai Golkar Hendrik Jauhari Oratmangun dalam keterangannya yang dilansir salah satu media online  mengatakan, pemecatan tersebut tidak sah karena diputuskan tanpa kehadiran Ketua dan Sekretaris DPD Maluku. 

“Karena diputuskan tanpa kehadiran Ketua dan Sekretaris DPD maka dipertanyakan keabsahannya. Apabila keputusan tersebut ikut disetujui oleh DPP di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto maka hal ini menunjukkan kepanikan dan ikut menciptakan kegaduhan menuju Munas,” ucap Hendrik.

Menurutnya pemecatan tersebut didasarkan karena 10 DPD II Maluku itu memberikan dukungan kepada Bambang Soesatyo (Bamsoet) dalam Munas mendatang. Padahal, kata Hendrik, seharusnya Golkar selaku partai koalisi pemerintah dapat menjaga kondusivitas di internal Golkar.

“Padahal seharusnya PG selaku partai pendukung pemerintah mampu meredam situasi internal agar tidak menimbulkan kegaduhan agar membantu Pak Jokowi dalam menciptakan stabilitas politik pasca Pilpres,” tandasnya. 

Hal senada juga dikatakan  politisi senior Partai Golkar, Azis Samual.

Aziz menyebutkan, adalah Korbid Pemenangan DPP Partai Golkar Wilayah Timur, Melchias Markus Mekeng yang memberikan perintah untuk melakukan penonaktifan dan menunjuk Plt terhadap 10 ketua DPD II di Maluku.

“Menurut info yang kami dapat, itu arahan dari saudara Melkias Mekeng untuk menonaktifkan,” sebutnya.

Azis yang pernah menjadi Plt Ketua DPD Papua ini menjelaskan, tidak ada yang salah kalaupun Bamsoet sapaan akrab Bambang Soesatyo mencalokan diri. Sehingga, keputusan penonaktifan itu patut disayangkan.

“Itu kan cara yang tidak benar melanggar AD/ART. Karena Bamsoet kan juga kader terbaik,” tukasnya.

Sepuluh ketua DPD II yang dinonaktifkan adalah Kota Ambon, Kabupaten Buru, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, dan Kabupaten Buru Selatan. (RM)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Populer

To Top