NEWS UPDATE

Kajati : Kalau Tidak Cukup Bukti, Akan Saya Buktikan

Terkait Penanganan Dugaan Kasus Korupsi Di Maluku

KEPALA  Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku Triyono Haryanto, berjanji akan menuntaskan seluruh perkara dugaan korupsi yang saat ini ditangani anak buahnya, baik ditahap penyelidikan, penyidikan maupun penuntutan. Meskipun perkara yang dilaporkan masyarkat, LSM maupun OKP belum cukup bukti, pihaknya berjanji akan membuktikannya demi keadilan penegakkan hukum di bumi raja-raja ini.

Demikian ditegaskan Triyono saat menjadi narasumber dalam acara Program “Pimred Sehari” yang digelar tiga media dibawah naungan Jawa Pos Group dan Fajar Group Makassar yakni, Harian Ambon Ekspres (Ameks), Harian Rakyat Maluku (RM) dan Harian Berita Kota Ambon (BKA), dengan tema “Sinergitas Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku dengan Media Massa” yang berlangsung di lantai III, Kantor Ameks, Kamis, 18 Juli 2019.

Menurutnya, untuk membuktikan suatu perbuatan tindak pidana dugaan korupsi, pihaknya selalu berkoordinasi dengan sejumlah tenaga ahli diluar Kejati Maluku. Diantaranya, ahli perbankan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Maluku, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, dan tenaga ahli kontruksi bangunan.

“Sepanjang itu tidak cukup bukti, maka akan saya buktikan, daripada saya kriminalisasi atau mendzolimi orang lain. Intinya ketika disitu ada perbuatan tindak pidana kerugian negara yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain, maka akan saya tangani sampai tuntas, walaupun untuk menemukan suatu perbuatan tindak pidana itu susah, makanya saya tetap berkoordinasi dengan tenaga ahli lainnya,” janjinya.

Dijelaskan, dari tunggakan tiga perkara korupsi yang ditangani Kejati Maluku, satu perkara telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Ambon. 

Yakni, perkara korupsi proyek pembangunan reklamasi pantai atau Water Front City (WFC) Namlea tahap I tahun anggaran 2015 dan tahap II tahun anggaran 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kebupaten Buru atas empat tersangka.

Yakni, anggota DPRD Kabupaten Buru dari Partai Golkar, Sahran Umasugi, yang adalah adik kandung Bupati Buru Ramly Umasugi, Sri Julianti selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Muhammad Ridwan Pattylouw selaku konsultan pengawas, dan Muhamad Duwila selaku penerima kuasa direksi dari PT. Aego Media Pratama.

Sementara dua kasus korupsi lainnya masih dalam tahap pemberkasan oleh Jaksa Penyidik sambil menunggu hasil audit kerugian keuangan negara dari Tim Auditor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Maluku.

Yakni, perkara penjualan dan pembelian surat-surat hutang/ Reverse Repo Obligasi pada Kantor Pusat PT. Bank Maluku – Maluku Utara tahun anggaran 2011 – 2014 atas tersangka Idris Rolobessy selaku mantan Dirut Bank Maluku dan tersangka Izaack Thenu selaku mantan Direktur Kepatuhan Bank Maluku.

Dan perkara pekerjaan proyek pembangunan Terminal Transit Tipe B di Desa Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, tahun anggaran 2008 – 2009 atas tersangka Angganoto Ura selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Jhon Lucky Metubun selaku konsultan pengawas, dan Amir Gaus Latuconsina selaku pelaksana proyek yang menggunakan bendera PT. Reminal Utama Sakti.

“Mengenai tunggakan kasus, ketika saya masuk Ambon, saya disodori teman-teman pers untuk tuntaskan tiga perkara itu. Katanya ini harapan masyarakat Maluku. Alhamdulillah, satu dari tiga perkara itu yaitu kasus WFC Namlea sudah dilimpahkan ke pengadilan dan sementara disidangkan. Ini persembahan dari saya untuk masyarakat Maluku,” jelas Triyono.

“Untuk tunggakan dua kasus korupsi lainnya, masih menunggu hasil audit dari BPKP ditahap untuk selanjutnya dilimpahkan ke tahap Penuntut Umum,” tambahnya.

Saat ini, lanjut Triyono, pihaknya juga sedang menangani perkara korupsi pengadaan Speed Boat pada Balai Pelaksana Jalan dan Jembatan Nasional (BPJN) Wilayah XVI Maluku dan Maluku Utara (Malut) tahun anggaran 2016 atas tersangka Zadrach Ayal selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan tersangka Direktur CV. Damas Jaya, Achmad Mirzah Malaka alias Aming selaku rekanan.

“Khusus untuk penanganan kasus pengadaan Speed Boat ini, terbilang cukup cepat. Sebab, baru berjalan kurang lebih dua bulan, Jaksa sudah menetapkan tersangkanya. Dan saat ini, berkas perkaranya sementara diteliti oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) atau tahap I. Dan sebentar lagi sudah dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan,” paparnya. (RIO)

------ ======================

Berita Populer

To Top