Edukasi

Komite IV DPD RI Uji Draf RUU PBB Di Unpatti

UNTUK meloloskan  Rancangan Undang-Undang (RUU) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) agar menjadi Undang-Undang, Komite IV DPD RI melaksanakan uji sahih draf RUU PBB di Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon. Pasalnya bila RUU ini disahkan menjadi UU, maka akan mendatang manfaat bagi Maluku.

“Wajib pajak banyak, tapi pembayaran rendah sehingga tergantung dari pusat. Tidak mau seperti itu. Kita harus berubah undang-undang PBB, karena itu Komite IV DPR RI datang ke Maluku dan Aceh untuk mengesahkan draf RUU PBB bahwa selama ini kita mendapat dana bagi hasil dari pajak,” kata Anggota, DPD RI John Pieris, kepada wartawan di Gedung Rektorat Unpatti, Selasa, 9 Juli 2019.

Menurutnya  pendapatan hasil bagi-bagi dari pajak kecil, sehingga dengar draf RUU PBB ini bisa menjadi pintu masuk agar pendapatan asli daerah (PAD) meningkat.

“Kita mau mengusulkan supaya pajak perkebunan dan kehutanan masuk. Pajak migas juga kedepan masuk ke daerah, panas bumi juga, tinggal dibagi antara kabupaten atau provinsi. Dengan begitu kita tidak harus mengemis pada pemerintah pusat,” ujar Pieris.

Dikatakan uji sahih draf RUU PBB yang dilaksanakan di Unpatti ini diharapkan agar dari pemikiran dan masukan pihak Unpatti bisa menjadi penilaian tersendiri di pusat.

“Kita mengharapkan pemikiran- pemikiran konseptual dari Unpatti yaitu ahli hukum dan ahli ekonomi, hukum pajak, hukum ekonomi kalau soal pajak itu ekonominya memberikan masukan kepada pemerintah daerah supaya pajak progresif dinaikkan,” harapnya.

Sementara itu Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpatti, Ery Leiwakabessy, mengatakan
Kalau melihat naskah RUU ini bahwa ada latar belakang yang membuat naskah RUU PBB dibuat termasuk soal inskonsistensi.

“Kan biasanya filisofi dari perhitungan pajak itu itu berasal dari sumber- sumber pendapatan. Itu-kan ada asas lain yang diperhitungkan. Asas manfaatnya, asas keadilannya, keekonomiannya yang pada umumnya yang diperhitungkan itu
pertama pendapatan negara. Kedua tetap menggunakan pendekatan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Leiwakabessy.

Menurutnya, PBB harus dikumpulkan dari semua strata dan masyarakat kecil, menengah dengan pendapatan tinggi dan perusahan-perusahan baik skala UMKM maupun perusahan menegah dan perusahaan besar.

“Jadi dalam perhitungan- perhitungan PBB harus dilihat bahwa aspek-aspek yang saya sebutkan tadi itu harus dipergunakan baik itu dengan perhitungan-perhitungan maupun seperti aspek-aspek mengingatkan pendapatan maupun aspek untuk keadilan, ke ekonomi,” tandas Leiwakabesay. (AAN)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Populer

To Top