NEWS UPDATE

Lebih Banyak Ke Luar Negeri, Kadis Pariwisata Ambon Ditegur

KOMISI I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon memberikan teguran Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Kadisparbud) Kota Ambon, Rico Hayat. 

Hal ini disebabkan karena dua kali di undang oleh Komisi I DPRD, Rico Hayat tidak pernah memenuhinya.

Padahal, undangan yang disampaikan oleh Komisi I kepada Kadis Pariwisata selaku mitra dipandang penting dalam rapat kerja antar mitra untuk hal-hal mengenai pengembangan sektor pariwisata dan kebudayaan di  Ambon.

“Selasa kemarin kita undang, ini untuk kedua kalinya dalam rapat kerja mitra, namun yang bersangkutan mangkir terus. Katanya masih diluar, entah luar negeri atau luar daerah. Padahal yang mau kita bahas itu penting terkait dengan pengembangan pariwisata di Ambon,” kata Wakil Ketua Komisi I, Rovik Akbar Afiffudin.

Kata Rovik, Komisi I akan menanyakan langsung kepada Walikota AMbon Richard Louhenapessy terkait kapan Kadis Pariwisata itu berada di Ambon dan memenuhi undangan rapat kerja mitra bersama komisi, biar ada kejelasan.

Menurutnya, terlalu banyak konsolidasi luar negeri dan luar daerah yang dilakukan Dinas Pariwisata, sehingga tidak memperhatikan potensi di sektor pariwisata dan kebudayaan yang baik terkait dengan infrastruktur yang mau dijual ke nasional, luar negeri untuk wisatawan domestik dan mancanegara yang hampir tidak ada.

“Padahal itu penting dan membutuhkan visi juga fokus dari Kadispar, termasuk untuk mensukseskan visit Ambon 2020. Kita rasa ada yang miss dan ini peringatan keras buat Kadis Pariwisata,” tegas Rovik.

Diktakan undangan rapat kerja mitra itu dalam rangka menyampaian hasil kunjungan komparatif komisi ke Makassar beberapa hari lalu, yakni terkait spot wisata terkenal di Makassar seperti Pantai Losari yang anggarannya tak hanya dari APBD tapi dibantu CSR perusahaan. 

Kemudian juga PAD kota Makassar khusus pariwisata yang didapatkan dari pajak hotel, restoran senilai miliaran rupiah yang dimanfaatkan untuk pengembangan pariwisata dengan berbagai inovasi yang dilakukan oleh dinas pariwisata setempat. 

“Hal ini yang tidak mampu dilakukan oleh Pemerintah Kota Ambon lewat Dinas Pariwisata. Sehingga ini yang mau disampaikan agar tujuannya jelas dan terarah,” tuturnya.

Dia mengaku, dalam kata akhir fraksi PPP, telah ditegaskan bahwa Walikota harus melakukan langkah selaku political will untuk kepentingan Ambon menghadapi visit Ambon 2020. Untuk itu, konsolidasinya harus dilakukan oleh dinas pariwisata. Sehingga tidak terpaku pada program penuh entertain dan seremonial yang tidak menunjang pengembangan pariwisata di Kota Ambon.

Menurut Rovik, jauh lebih efektif jika anggaran keluar negeri yang kerap dilakukan oleh pemerintah Kota Ambon bersama dinas pariwisata itu dipergunakan untuk membangun infrastruktur penunjang bagi berbagai potensi pariwisata dan budaya yang ada, daripada pergi tanpa tujuan jelas. (SAH)

------ ======================

Berita Populer

To Top