NEWS UPDATE

Datangi KPK, HMI Kecewa Dengan Gubernur Maluku

Firdaus : KPK Siap Tindaklanjut Kasus Di SBT Dan SBB

SEBAGAI bentuk dukungan partisipatif atas upaya pemberantasan korupsi di tanah para raja, Pengurus Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko) HMI Maluku-Maluku Utara sambangi kantor Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK), Senin 11 Agustus 2019.

Kunjungan yang dipimpin Firdaus Arey, Badko Maluku Maluku Utara, mempertanyakan penanganan sejumlah kasus  di KPK yang sampai sekarang terkesan berjalan ditempat.

Diantaranya, kasus korupsi Solar Cell tahun 2017 yang dilakukan Yayan Purnumo dan diduga melibatkan dua Kepala Daerah yakni Bupati Tasikmalaya yang saat ini sudah terpidana dan Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur masih berstatus saksi.

Badko HMI juga menanyakan kasus dana perimbangan APBNP Tahun anggaran 2018, yang diduga melibatkan Bupati Kabupaten SBT Mukti Keliobas dan PLT Kadis PU SBT Umar Bilahmar.

Selain dua kasus diatas yang sedang ditangani KPK,  beberapa dugaan tindak pidana korupsi juga dilaporkan ke KPK seperti dugaan kasus korupsi Pemotongan Dana Desa sebesar 10%  di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB).

Dugaan penyuapan anggota DPRD Kabupaten  SBB yang disampaikan  dalam sidang Laporan Pertanggungjawaban APBD TA 2018, yang dilakukan oknum pemerintah SBB, sebagai dana ketuk palu di dewan.

” Kami juga sudah sampaikan peristiwa suap di DPRD SBB, KPK meminta agar oknum anggota DPRD itu dapat bekerjasama,” kata Firdaus melalui sambungan telepon dengan Rakyat Maluku, Senin 11 Agustus 2019. 

Menurutnya, peristiwa yang terjadi saat sidang paripurna itu akan diseriusi KPK, ketika oknum anggota DPRD SBB bersedia mendukung pemberantasan korupsi. 

KPK pun meminta HMI agar mengambil dan mengisi lembaran pelaporan kasus di KPK, serta meminta oknum anggota DPRD yang membeberkan kasus suap melaporkan barang bukti yang dia terima ke KPK.

Sayangnya saat dihubungi, oknum anggota DPRD itu merasa terancam dan masih enggan untuk mendukung upaya KPK dalam memberantas korupsi di SBB.

“Kami sudah kontak beliau juga, tapi kabarnya beliau merasa tertekan,” ungkap Firdaus.

Sementara untuk kasus  SBT, KPK menegaskan tidak dapat memberikan penjelasan lebih rinci mengenai perkembangnnya, mengingat hal itu masih menjadi konsumsi internal KPK dan tidak bisa dibuka ke publik. 

Pada kesempatan itu, Firdaus mengatakan, Badko HMI Maluku Maluku Utara sangat kecewa dengan sikap Gubernur Maluku Murad Ismail yang terkesan tidak mendukung upaya pemberanatasan korupsi di Maluku.

“Beberapa pernyataan gubernur dihadapan publik yang secara sengaja melindungi koruptur di Maluku semasa ia menjabat sebagai Kapolda adalah bukti beliau tidak Pro terhadap upaya pemberantasan korupsi di Maluku,” sesal Firdaus. (ARI)

------ ======================

Berita Populer

To Top