Berita Utama

Demo, Desak Proses Hukum Bupati SBB

Puluhan mahasiswa dari Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) Maluku berunjuk rasa di Gong Perdamaian Dunia, Rabu 14 Agustus 2019.

KASUS dugaan suap yang dilakukan oleh Bupati Seram Bagian Barat (SBB) Hasyim Payapo terhadap Oknum Anggota DPRD Kabupaten SBB Hendrik Seriholo mendapat sorotan tajam dari elemen Mahasiswa. Kasus itu dinilai merugikan kesejahteraan masyarakat terkhususnya di Kabupaten SBB.

Dari pantauan RakyatMaluku.com,  puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) Maluku melakukan pergerakan dengan turun ke jalan. Mereka menggelar unjuk rasa di Gong Perdamaian Dunia dan kemudian berpindah ke Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku dan selanjutnya Mapolda Maluku, Rabu 14 Agustus 2019.

Di depan Kantor Kejaksaan, mereka berorasi sambil membentangkan sejumlah spanduk yang diantaranya bertuliskan, “Tuntaskan kasus Pemerintah Kabupaten SBB Terhadap Anggota DPRD SBB, copot Yasin Payapo, selamatkan APBD 2018 untuk kesejahteraan masyarakat SBB”.

“Kami selama ini memantau dan mengikuti proses perkembangan Maluku dari Tingkat Provinsi sampai Kabupaten Kota. Banyak sekali terindikasi kasus korupsi. Salah satunya adalah kasus pengembalian uang yang dilakukan oleh salah satu Anggota DPRD SBB Yakni Hendrik Seriholo dengan menunjukkan segepok uang di dalam Sidang Paripurna pada Jumat 2 Agustus kemarin yang juga dihadiri oleh Bupati SBB Hasyim Payapo,”  teriak salah satu pemuda saat saat berorasi.

Menurut mereka, uang yang diperoleh Hendik, kabarnya sebagai hasil “suap” Pemerintah Daerah Kabupaten SBB kepada DPRD guna meluruskan laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Derah (APBD) 2018. 

Dengan hal tersebut, maka berdasarkan kajian panjang IPM Maluku bahwa Bupati SBB telah melakukan penyuapan dan melanggar Undan-Undang (UU) tentang tindak pidana suap dan korupsi diantaranya dalam kitab UU KUHP tindak pidana suap dalam pasal 209 ayat 1 dengan ancaman pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

Sementara dalam isi surat pernyataan sikap mereka, ada beberapa point penting yang dibacakan Orator yaitu, menegaskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku dan Kapolda Maluku agar segera memproses Bupati SBB guna melancarkan laporan pertanggungjawaban APBD 2018 serta memeriksa Bupati SBB apabila sampai terbukti maka segera ditangkap dan dipenjarakan sesuai dengan UU yang berlaku.

Mereka juga menegaskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku dan Kapolda Maluku agar segera menginstruksikan Kepala Kejaksaan Tinggi Kabupaten SBB dan Kapolres Kabupaten SBB harus pro aktif sebagai lembaga independen dalam menuntaskan masalah-masalah yang terjadi di daerahnya sesuai jalur hukum.

Usai membacakan pernyataan sikap, mereka ditemui oleh Kasi II Intelijen Kejaksaan Tinggi Maluku Akil Mahulauw.

“Kami segera pelajari dan melaporkan perkembangannnya nanti. Dan kami akan sampaikan kepada Pimpinan kami,” ujar Mahulauw saat menerima surat pernyataan sikap mereka yang diserahkan langsung oleh Koordinator Lapangan Ipmawati Erik Iria Tuhuteru.

Tuhuteru berharap, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku dan Kapolda Maluku juga harus melihat persoalan ini. Sebab ada banyak kasus dugaan korupsi di Maluku terutama di Kabupaten Seram Bagian Barat yang sampai saat ini belum tertangani dengan baik. (MHS)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Populer

To Top