Berita Utama

Hakim Diminta Vonis Bebas Dua Pembawa Sopi

Sidang Terdakwa Pembawa Sopi

SESUAI agenda kasus pelanggaran Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menyeret dua pembawa minuman keras tradisional jenis sopi, Yulius Yacob alias Beng dan Demianus Naskay alias Mon ke kursi pesakitan akan divonis majelis hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Ambon pada Kamis (29/8) .

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Ambon masing-masing Awaludin, Evie Hattu dan Isabela Ubleuw menuntut kedua warga Tomra, Kecamatan Pulau Leti, Kabupaten Maluku Barat Daya, Maluku, satu tahun penjara lantaran melanggar Pasal 91 ayat 1 jo.Pasal 142 UU Pangan. Tapi, Penasihat Hukum kedua Terdakwa Rony Samloy cs dalam pembelaannya meminta kedua terdaksa dibebaskan dari tuntutan hukum karena JPU telah keliru menuntut Yacob dan Naskay dengan UU Pangan. 

Terkait hal itu tokoh masyarakat MBD Herman Siamiloy meminta majelis hakim pemeriksa perkara aquo yang diketuai Hamzah Koilul dapat membebaskan kedua terdakwa pembawa sopi karena dakwaan JPU kabur dan keliru. 

’’Sebagai masyarakat yang terus memantau jalannya persidangan kasus ini, saya nilai dakwaan dan tuntutan JPU terhadap Yulius Yacob dan Demianus Naskay kabur dan keliru karena sesuai keterangan ahli dari Balai POM maupun Pasal 91 ayat 2 UU Pangan, kedua terdakwa tidak pantas duduk di kursi pesakitan Pengadilan Negeri Ambon,’’ tegas Herman kepada pers di Ambon, Selasa (27/8).

Berdasarkan fakta persidangan perkara ini, sambung Herman, sopi bukan barang berbahaya sebagaimana ditekankan penyidik kepolisian dari Direktorat Polisi Air dan Udara Kepolisian Daerah Maluku berdasarkan Pasal 91 ayat 1 jo.Pasal 142 UU Pangan jo.Pasal 204 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

’’Karena bukan barang berbahaya sesuai keterangan dua saksi ahli dari Balai POM Maluku, makanya JPU hanya menuntut kedua terdakwa, saudara Yulius Yacob dan Demianus Naskay dengan Pasal 91 ayat 1 jo.Pasal 142 UU Pangan. Selebihnya, kalau sesuai Pasal 91 ayat 2 UU Pangan ditegaskan kecuali untuk industri rumah tangga, tak perlu izin untuk mengedarkan sopi. Itu yang menurut saya dakwaan dan tuntutan JPU terhadap saudara Beng dan saudara Mon tidak depat, sehingga mereka harus dibebaskan dari tuntutan hukum oleh majelis hakim,’’ serunya.    

Herman menandaskan sopi merupakan warisan budaya nasional tak benda asal Maluku yang telah diakui UNESCO, Organiasasi di bawah Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang bergerak dan mengurusi pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan di seluruh dunia. 

’’Sesuai keterangan saksi ahli dari Balai POM, sopi itu tidak dilarang jika dimanfaatkan untuk kegiatan keagamaan dan adat-istiadat karena ada peraturannya. Sementara soal izin perlu dilindungi dalam peraturan daerah,khusus Perda Kabupaten MBD. Karena perda itu belum ada, seharusnya ketika penyitaan terhadap barang bukti hanya barang bukti dimusnahkan, tetapi pembawa sopinya tidak diadili seperti yang dialami saudara Yulius Yacob dan saudara Demianus Naskay. Saya khawatir kasus ini hanya kasus uji coba bagi oknum-oknum kepolisian di daerah ini untuk promosi jabatan akan tetapi pada akhirnya menyengsarakan masyarakat kecil. Kasihan akibat kasus ini, anak-anak dan istri para terdakwa menderita dan bahkan ada yang terancam putus sekolah. Bukankah karena sopi banyak masyarakat di MBD yang menggantungkan hidup dari sopi,’’ kesalnya.

Herman menegaskan penegakkan hokum juga perlu mempertimbangkan aspek kemanusiaan, tak hanya sekadar pendekatan normative. ’’Kalau berdasarkan pendekatan kemanusiaan dan fakta persidangan, sudah sepantasnya kedua terdakwa pembawa sopi dibebaskan majelis hakim,’’ pungkasnya. (ROS)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Populer

To Top